Ancaman siber mendorong Jepang dan A.S. memperkuat kerja sama

Ancaman siber mendorong Jepang dan A.S. memperkuat kerja sama

Jepang dan Amerika Serikat telah sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan siber mereka sebagai pengakuan atas fakta bahwa penjahat siber yang disponsori negara dalam beberapa tahun terakhir ini telah meluncurkan serangan yang melumpuhkan jaringan bisnis, lembaga pemerintah, dan fasilitas kesehatan di seluruh dunia.

Pernyataan bersama yang diterbitkan oleh Komite Konsultatif Keamanan (Security Consultative Committee – SCC) pada akhir April 2019 itu mengisyaratkan bahwa Jepang dan A.S. akan menganggap serangan siber sebagai tindakan yang berpotensi memicu persyaratan pertahanan timbal balik dari perjanjian keamanan yang ditandatangani pada tahun 1960.

Michael MacArthur Bosack, penasihat khusus untuk hubungan pemerintah di Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies dan sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala hubungan pemerintah untuk Pasukan A.S. di Jepang, menyebut pernyataan SCC itu sebagai “langkah transformatif, bukan hanya bagi aliansi Jepang-A.S., tetapi juga bagi aliansi A.S. lainnya karena pernyataan itu merupakan jaminan pertama yang dibuat Amerika Serikat dalam aliansi bilateralnya.”

Akan tetapi Bosack, yang menulis artikel opini untuk surat kabar The Japan Times, menambahkan bahwa lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk memperjelas peran keamanan siber dari para mitra. Dia menulis bahwa tidak ada definisi hukum internasional tentang serangan bersenjata di ruang siber. Itu memunculkan pertanyaan yang belum terjawab tentang tindakan apa yang harus diambil ketika mitra aliansi dijadikan target.

Sekutu semakin mengkhawatirkan kerentanan jaringan komunikasi, utilitas, dan pemerintah. Dalam buku putih pertahanan terbarunya, Jepang mengatakan bahwa serangan siber yang disponsori negara telah meningkat dan menjadi lebih canggih.

Serangan-serangan seperti itu pada jaringan komunikasi pasukan pemerintah dan militer “dapat memiliki efek serius pada keamanan negara,” ungkap buku putih itu. Pertemuan SCC itu mempertemukan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, Menteri Pertahanan Takeshi Iwaya, Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, dan pelaksana tugas Menteri Pertahanan A.S. Patrick Shanahan. (Foto: Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, kanan, menyambut Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Departemen Luar Negeri di Washington, D.C.)
Meskipun beberapa serangan siber dirancang untuk mencuri informasi atau uang, serangan siber lainnya dimaksudkan untuk mengganggu pemerintah atau bisnis. Penilaian ancaman dunia terbaru dari komunitas intelijen A.S., yang diterbitkan pada Januari 2019, mengatakan bahwa sumber-sumber serangan yang disponsori negara sangat banyak. “Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara semakin menggunakan operasi siber untuk mengancam wawasan dan sistem komputer jaringan dalam berbagai cara — untuk mencuri informasi, memengaruhi warga negara kita, atau mengganggu infrastruktur kritis,” ungkap penilaian tersebut.

Beberapa serangan siber terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini berasal dari Korea Utara.

Pemerintah A.S. pada September 2018 menuduh seorang pria Korea Utara melakukan serangan ransomware WannaCry 2017 yang mengunci ratusan ribu komputer di bank, bisnis, dan rumah sakit di 150 negara. Serangan itu menyebabkan kerugian miliaran dolar.

A.S. mengatakan bahwa warga Korea Utara Park Jin Hyok merupakan bagian dari kelompok peretasan yang disponsori negara yang melakukan serangkaian serangan, termasuk pencurian senilai 1,16 triliun rupiah (81 juta dolar A.S.) dari Bank Bangladesh.

Dalam serangan WannaCry, worm malware mengunci konten komputer yang terpengaruh, dan pengguna diminta membayar tebusan agar data mereka dipulihkan. Layanan Kesehatan Nasional di Inggris mengalami gangguan parah dengan 48 fasilitas harus membatalkan janji temu atau pembedahan pasien, demikian menurut laporan BBC News.

saham