Anggota ASEAN bekerja sama dengan P.B.B. untuk memerangi kejahatan lintas perbatasan

Anggota ASEAN bekerja sama dengan P.B.B. untuk memerangi kejahatan lintas perbatasan

Tom Abke

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memerangi kejahatan terorganisir dengan meningkatkan keamanan perbatasan dan pembagian informasi selama pertemuan pada awal Mei 2018 di Thailand.

Meningkatnya perdagangan legal di Indo-Pasifik telah diikuti oleh kegiatan kriminal dari “tingkat lokal hingga transnasional” yang melibatkan distribusi barang-barang palsu serta perdagangan manusia, narkoba, dan satwa liar, demikian ungkap Menteri Kehakiman Thailand Prajin Juntong dalam pidatonya di konferensi ASEAN 2025: Menyinkronkan Agenda Ekonomi dan Keamanan (ASEAN 2025: Synchronizing the Economic and Security Agendas) di Bangkok.

Memperbaiki manajemen perbatasan untuk memperlambat pertumbuhan kejahatan lintas perbatasan dan tantangan keamanan terkait adalah topik sentral di konferensi itu. Kantor PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) dan Thailand sedang mencari solusi untuk kejahatan lintas perbatasan dalam persiapan bagi kepemimpinan Thailand di ASEAN pada tahun 2019. “Kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, narkoba, dan satwa liar sering kali berjalan secara paralel dengan aliran dan pergerakan barang dan layanan yang sah,” ungkap Prajin. “Dan ketika ekonomi berkembang, jaringan kriminal dan bahkan teroris akan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan. Inilah sebabnya mengapa kami bermitra dengan UNODC dalam pembentukan kantor penghubung perbatasan, atau BLO. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan mengumpulkan berbagai negara untuk membahas masalah dan merumuskan strategi, tetapi juga menawarkan solusi praktis.”

76 BLO di seluruh kawasan ASEAN dibentuk di dekat perlintasan perbatasan dan dijalankan oleh UNODC untuk lembaga penegak hukum nasional guna mempromosikan kerja sama lintas perbatasan. Mereka juga mendistribusikan data intelijen yang dikumpulkan mengenai pelaku perdagangan ilegal dan penjahat transnasional lainnya, demikian menurut UNODC.

Kemitraan dengan UNODC sangat berharga bagi Vietnam. Polisi Vietnam yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Laos menangkap pedagang narkoba yang membawa heroin dan narkoba lainnya senilai lebih dari 28,3 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.). Penangkapan itu dilaporkan pada 28 Maret 2018 oleh surat kabar VN Express yang berbasis di Hanoi. Penangkapan itu merupakan penyitaan narkoba besar kedua pada bulan itu. UNODC memiliki kantor pusat di Hanoi dan 10 BLO di sepanjang perbatasan Vietnam, demikian ungkap lembaga itu, dan telah melatih aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan transnasional. Pada tahun 2015, UNODC mulai memasok tablet komputer khusus kepada petugas perbatasan yang berisi alat bantu komunikasi, pembelajaran, dan investigasi yang sudah diinstal sebelumnya. (Foto: Vu Chu Senh, kanan, dan istrinya, Mua Thi Do, berpose di belakang meja dengan 489 bungkus heroin yang mereka coba selundupkan ke Vietnam dari Laos pada Januari 2018, demikian menurut kepolisian Vietnam.)

ASEAN 2025 merupakan konferensi keempat mengenai manajemen perbatasan yang diselenggarakan oleh Thailand dan UNODC sejak tahun 2015. Konferensi itu terkait erat dengan diskusi strategis lain yang berkaitan dengan integrasi ekonomi dan keamanan di antara anggota ASEAN, seperti yang diadakan di Pusat Konferensi P.B.B. pada 27 Maret 2018, di Bangkok.  Di sana, perwakilan UNODC berkumpul dengan pakar keamanan publik dan penegak hukum dari negara-negara ASEAN dan rekan-rekan mereka dari Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat untuk membahas pengembangan Penilaian Ancaman Kejahatan Terorganisir Transnasional baru untuk kawasan ASEAN pada tahun 2019.

Perwakilan regional UNODC Jeremy Douglas, yang berpartisipasi dalam kedua pertemuan itu, berbicara dengan jurnalis pada saat istirahat di konferensi ASEAN 2025. “Ketika integrasi ASEAN berlanjut dan berakselerasi,” ungkapnya, “kesenjangan di antara negara-negara di kawasan ini menjadi lebih jelas, dan ini termasuk perbedaan signifikan dalam kemampuan untuk mengelola perbatasan. Masalahnya adalah kejahatan transnasional terorganisasi memanfaatkan disparitas dan kerentanan. UNODC — dan P.B.B. — akan terus membantu kawasan ini, dan apa yang disepakati di sini akan didukung pada tingkat praktis melalui program manajemen perbatasan kami dan program pengembangan lainnya.”
Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham