ASEAN menyusun rencana hak asasi manusia regional untuk bisnis

ASEAN menyusun rencana hak asasi manusia regional untuk bisnis

Tom Abke

10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bekerja sama untuk membentuk rencana regional guna memandu bisnis swasta tentang cara melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan.

Perwakilan ASEAN bertemu di Bangkok, Thailand pada 4-6 Juni 2018, untuk mengikuti Dialog Interregional: Berbagi Praktik yang Baik tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Diselenggarakan oleh Komisi Antarpemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN’s Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR), pembicaraan itu berfokus pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi bisnis dan menghasilkan proposal tentang cara untuk mengatasinya.

Sekitar 130 peserta termasuk perwakilan dari semua 10 negara anggota ASEAN, Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan lembaga P.B.B. lainnya, Badan Hak Fundamental Uni Eropa, Komisi Hak Asasi Manusia Australia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat madani (OMM).  Menteri Kehakiman Thailand Prajin Juntong merupakan salah satu pembicara utama.

“Melakukan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dapat menciptakan budaya keadilan,” ujar Prajin, “dan mengurangi kesenjangan sosial dalam banyak aspek seperti mengurangi perselisihan antara majikan dan karyawan, meminimalkan masalah lingkungan yang memengaruhi kesehatan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak akan memengaruhi komunitas setempat.”

Prajin menambahkan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk menerapkan Prinsip Panduan P.B.B. tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) dan bahwa dia mendorong anggota ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama guna meningkatkan kesehatan ekonomi regional.

31 prinsip yang tertuang dalam UNGP menguraikan kerangka kerja Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan P.B.B. untuk hak asasi manusia dan bisnis transnasional.

Mengeliminasi risiko hak asasi manusia dalam rantai pasokan produk mendapatkan banyak perhatian pada dialog itu, baik dalam pidato Jaco Cilliers, kepala kebijakan dan program untuk Asia Pasifik di Program Pembangunan P.B.B., maupun dalam pelaporan acara itu oleh ASEAN.

Masalah-masalah ini mendapat perhatian dalam beberapa dekade terakhir ketika perusahaan-perusahaan transnasional Nike, Apple, dan Foxconn dituduh mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di pabrik-pabrik Indo-Pasifik dalam rantai pasokan mereka, demikian menurut Richard Karmel dari perusahaan audit global Mazars, yang membuat tulisan untuk majalah digital pengawas perusahaan, Ethical Corporation. Karmel mendeskripsikan UNGP sebagai “panduan resmi bagi bisnis guna memahami tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia.”

“Rantai pasokan tampak nyata sebagai salah satu tantangan dalam implementasi UNGP,” tulis siaran berita ASEAN untuk dialog tersebut.. “Perusahaan multinasional besar terlibat dengan pemasok yang berbeda dalam beberapa tingkatan, dan sulit untuk memastikan bahwa UNGP dipatuhi dalam operasi setiap tingkatan. Tindakan kolektif seharusnya menjadi langkah ke depan untuk mengatasi dampak buruk kegiatan bisnis terhadap hak asasi manusia.”

Cilliers memuji Thailand atas kemajuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip pedoman itu, terutama melalui Rencana Tindakan Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Thailand, yang pertama di kawasan itu, yang dia katakan dapat menjadi contoh bagi negara-negara Indo-Pasifik lainnya.

“Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi masyarakat madani (OMM), dan bisnis akan menjadi mitra utama dalam memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang rencana mereka untuk menerapkan Prinsip Pedoman P.B.B.,” ungkap Cilliers. “Melalui panduan AICHR, kita akan mencapai komitmen berkelanjutan dan kesepakatan regional.”

Kelompok organisasi masyarakat madani (OMM) yang berpartisipasi dalam dialog itu, termasuk OXFAM dan Asia Indigenous Peoples Pact, mengakhiri acara itu dengan menawarkan “jalan ke depan untuk AICHR.” Ini termasuk rencana tindakan regional untuk menerapkan UNGP, aliran informasi yang mencakup kemajuan AICHR dalam bekerja dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, keterlibatan dengan pekerja hak asasi manusia lainnya di Indo-Pasifik, dan pedoman perilaku untuk pertemuan di masa depan mengenai topik yang sama atau terkait untuk “memastikan inklusivitas, keanekaragaman pandangan, dialog konstruktif, dan perdebatan di lingkungan yang saling menghormati.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham