• Home »
  • Departemen »
  • Aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan India bertemu dengan posisi kebijakan Tiongkok
Aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan India bertemu dengan posisi kebijakan Tiongkok

Aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan India bertemu dengan posisi kebijakan Tiongkok

Hanya ada dua kunjungan antara kepala pemerintahan India dan Tiongkok selama tahun 2016 — keduanya untuk pertemuan multilateral dengan interaksi bilateral sampingan singkat. Perdana Menteri India Narendra Modi pergi ke Hangzhou untuk menghadiri KTT G20 pada awal September, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Goa pada pertengahan Oktober untuk menghadiri KTT Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) kedelapan.

Meskipun demikian, Presiden India Pranab Mukherjee melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok yang berfokus pada “Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat” yang diumumkan oleh kedua belah pihak sebelumnya pada Mei 2016. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak menjabat pada Juli 2012 dan kunjungan pertama oleh presiden India sejak tahun 2000.

Secara keseluruhan, hubungan India-Tiongkok selama tahun 2016 tertatih-tatih akibat perbedaan pendapat spesifik yang juga mencerminkan perbedaan yang lebih mendasar. Posisi kebijakan Tiongkok mengenai penetapan pemimpin militan terkenal dalam daftar terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, masuknya India ke dalam Grup Pemasok Nuklir (Nuclear Suppliers Group – NSG), serta perselisihan perbatasan dan perdagangan ditafsirkan di India sebagai contoh ketidakpedulian Tiongkok terhadap aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan strategis India. Perdana Menteri Modi mencairkan hubungan bilateral dan ketegangan yang lebih luas selama kunjungannya ke Tiongkok pada September 2016, dengan mengatakan, “Untuk memastikan hubungan bilateral yang tahan lama dan perkembangan stabil dalam hubungan itu, sangat penting untuk saling menghargai aspirasi, kekhawatiran, dan kepentingan strategis satu sama lain.”

Presiden India Pranab Mukherjee, kanan, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri upacara penyambutan di Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok pada Mei 2016. [REUTERS]

Dalam formulasi lain, Modi meminta kedua negara untuk “peka terhadap kepentingan strategis satu sama lain … mempromosikan konvergensi positif … dan mencegah tumbuhnya persepsi negatif.” Jelas, dia tidak menganggap Tiongkok melakukan perannya, namun mengklaim bahwa India telah melakukan perannya melalui Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat dan mengutip “memelihara kedamaian dan ketenangan di perbatasan” dan meningkatkan hubungan budaya dan orang-ke-orang sebagai keberhasilan spesifik.

Pada Maret 2016, Tiongkok tidak mendukung penetapan Masood Azhar, pemimpin organisasi militan terlarang Jaish-e-Mohammed (JeM), sebagai teroris pada Komite Pemantau Sanksi P.B.B. untuk Al-Qaeda, Negara Islam (ISIS), dan kelompok ekstremis lainnya. Usulan penetapan diajukan menyusul serangan pada 2 Januari 2016 di Pangkalan Angkatan Udara India di Pathankot, yang menurut pejabat India dilakukan oleh Pakistan dan JeM.

Dalam perkembangan yang aneh dan masih belum jelas segera setelahnya, pembangkang Uighur Dolkun Isa, ketua komite eksekutif World Uighur Congress, dilaporkan diberi visa India untuk menghadiri konferensi di Dharamsala, namun visa itu dibatalkan tak lama kemudian, demikian menurut laporan berita. Media yang heboh di India meliput masalah itu berulang kali di sepanjang tahun. Pejabat India bungkam tapi memahami dengan jelas mengenai perselisihan yang terus berlanjut itu.

Misalnya, ketika ditanya pada konferensi pers tentang masalah itu pada malam menjelang kunjungan Presiden India Pranab Mukherjee ke Tiongkok pada Mei 2016, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (MEA) mengatakan: “Lihatlah masalah Jaish-e-Mohammed, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan pemerintah Tiongkok bahwa mereka berkomunikasi erat dengan pihak India, dan kami berkomunikasi erat dengan pihak Tiongkok.”

Itulah keseluruhan penjelasan resmi tersebut. Selama kunjungan Modi ke Tiongkok pada September 2016, pejabat India mengatakan bahwa dia mengecam serangan teroris baru-baru ini terhadap Kedutaan Besar Tiongkok di Bishkek, Kirgiztan, dan mengulangi kepada Xi “bahwa tanggapan kita terhadap terorisme tidak boleh dimotivasi oleh pertimbangan politik.” Pejabat India yang memberikan keterangan itu tidak menyatakan apakah Xi menanggapinya.

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar sedikit lebih bebas menyatakan pendapat daripada atasannya, namun tetap berhati-hati dalam pertemuan gabungan cendekiawan India dan Tiongkok pada Desember 2016. Dia mencatat bahwa kedua negara “menghadapi ancaman dari terorisme fundamentalis. Namun, sepertinya kita belum bisa bekerja sama seefektif yang seharusnya kita lakukan di beberapa forum penting internasional guna menangani masalah ini. Meskipun mengenai kedaulatan, pastinya bisa ada lebih banyak kepekaan dan pengertian.”

Kalimat yang terakhir tampaknya mencerminkan interpretasi India bahwa keengganan Tiongkok untuk mendukung penetapan teroris untuk Azhar berasal dari kekhawatiran Tiongkok tentang kedaulatan negara. Ini mungkin benar, tapi apa yang diwakili oleh kejadian itu adalah bahwa bahkan mengenai isu ketika Tiongkok dan India dikatakan memiliki kepentingan dan prinsip (anti-terorisme) yang sama, perbedaan mengenai Pakistan dan tindakan P.B.B. mengalahkan kemampuan dan kemauan untuk menerima dengan sepenuhnya kepentingan dan posisi pihak lain.

Meskipun demikian, kedua belah pihak terus bersikeras bahwa mereka bekerja sama dalam kontraterorisme. Dalam pertemuan pada November 2016 dengan Meng Jianzhu, sekretaris Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai Komunis Tiongkok, Modi mengatakan bahwa “terorisme merupakan ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan menyambut baik peningkatan kerja sama antara India dan Tiongkok dalam masalah yang terkait dengan kontraterorisme.”

Insiden lain yang memperumit hubungan India-Tiongkok selama paruh kedua tahun 2016 adalah permohonan India untuk menjadi anggota NSG. Sebelum pertemuan paripurna NSG pada bulan Juni di Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan online yang mencatat bahwa “perbedaan besar“ masih terjadi di antara anggota NSG mengenai penyertaan negara-negara yang bukan penanda tangan Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). India mengirim Menteri Luar Negeri Jaishankar ke Beijing untuk melakukan pembicaraan pada 16-17 Juni 2016. Menurut konferensi pers Tiongkok: “Selama kunjungan ini, pihak India menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NSG dengan tujuan mengembangkan energi nuklir untuk memerangi perubahan iklim. Pihak Tiongkok memahami kebutuhan India untuk mengembangkan energi nuklir.

Sementara itu, Tiongkok menegaskan kembali pentingnya NPT sebagai landasan rezim nonproliferasi internasional, yang menekankan bahwa kelompok itu masih belum mencapai kesepakatan atas diterimanya negara-negara non-NPT. Tiongkok juga mencatat bahwa “pertemuan NSG tidak pernah menempatkan penerimaan negara-negara non-NPT tertentu ke dalam agenda mereka. Rapat pleno NSG yang akan datang di Seoul juga tidak akan membahas masalah ini. Oleh karena itu tidak ada gunanya membicarakan tentang mendukung atau menentang masuknya negara non-NPT tertentu pada saat ini. … sikap Tiongkok tidak menargetkan negara tertentu, namun berlaku untuk semua negara non-NPT.”

India menanggapi beberapa saat setelahnya, mengungkapkan rasa frustrasi bahwa prinsip bersama tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan konvergen. Menteri Luar Negeri Jaishankar mengatakan, “Mengingat Kemitraan Pembangunan yang Lebih Erat dan komitmen terhadap kelompok [Brasil, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok] mengenai perubahan iklim, kita harus saling mendukung dalam pelaksanaan komitmen Perjanjian Paris kita.”

Dalam kasus India, akses yang dapat diprediksi terhadap teknologi energi nuklir sipil merupakan kuncinya. Penetapan basis yang luas terhadap kelompok pengendali teknologi nuklir juga membantu tatanan internasional yang lebih representatif. Mengingat solidaritas negara-negara berkembang utama ini, penting bagi Tiongkok untuk memandang hal ini sebagai aspirasi pembangunan dan tidak memberinya pewarnaan politik.

Penafsiran India terhadap posisi Tiongkok mengenai dorongan keanggotaan India di NSG jelas jauh lebih luas daripada fokus Beijing pada penyeragaman kriteria keanggotaan. Hal ini dikumandangkan dalam divergensi lain mengenai “tatanan internasional.”

Menteri Luar Negeri Jaishankar menyoroti kesenjangan lain dengan mengatakan, “Banyak pembicaraan mengenai Tiongkok dan India yang memiliki kepentingan bersama dalam forum global meskipun ada perbedaan bilateral, namun perbedaan yang sedang terjadi itu sangat mencolok. Meskipun kami memiliki komitmen terhadap tatanan dunia yang lebih demokratis, tindakan kami sehubungan dengan reformasi Dewan Keamanan P.B.B. berbeda dengan pendekatan kami untuk mengantarkan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil melalui reformasi institusi multilateral yang ada dan kerja sama kami dalam menciptakan institusi baru seperti Asian Infrastructure Investment Bank dan New Development Bank, yang sebelumnya dikenal sebagai BRICS Development Bank.”

Situasi ini bertolak belakang karena kami sebenarnya tidak berbeda dalam hal prinsip. Ironisnya, meskipun terjadi perbedaan di atas di sepanjang tahun, perselisihan perbatasan yang hampir berusia enam dasawarsa mereda pada tahun 2016, dengan hanya melakukan pertemuan militer biasa dan perundingan perwakilan khusus.

Berbicara kepada forum cendekiawan bersama pada Desember 2016, Jaishankar memusatkan perhatian pada hal positif, dengan mengatakan bahwa kedua belah pihak “pada umumnya telah menciptakan kedamaian dan ketenangan sembari menyetujui parameter politik dan prinsip pedoman untuk penyelesaian perbatasan.” Dia mengatakan bahwa insiden yang sedang berlangsung “berasal dari kemampuan logistik yang berbeda dan kurangnya garis kontrol aktual yang disepakati bersama” namun dengan sungguh-sungguh mengungkapkan harapan bahwa “ketika kesenjangan ini menyempit (mungkin mengacu pada asimetri kemampuan dan kurangnya pandangan bersama tentang Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control – LAC)), kita akan melihat stabilitas lebih besar yang akan membantu mencapai solusi akhir perbatasan.”

Susunan kata tersirat itu sepertinya menggabungkan peringatan dan isyarat mengenai upaya India untuk mengurangi masalah kemampuan logistik di sisi LAC-nya di Arunachal Pradesh melalui pemutakhiran infrastruktur dan militer dengan mengacu pada permintaan diplomatik yang konsisten dari India untuk mengklarifikasi LAC — sebuah “permintaan” yang dibuat Modi selama kunjungannya ke Tiongkok pada Mei 2015.

Hubungan perdagangan dan investasi masih beragam. Menurut pejabat Kementerian Luar Negeri, Modi pada September 2016 tidak mengutip hubungan komersial sebagai faktor positif dalam hubungan itu — dan tidak jelas apakah dia mengangkat masalah itu. Hal ini berbeda dengan kunjungan Mukherjee pada Mei 2016, yang dengan sengaja dimulai di Guangzhou yang nilai PDB provinsinya mencapai 13,5 kuadriliun rupiah (1 triliun dolar A.S.), dan pada kunjungan itu presiden India mencatat bahwa perdagangan bilateral telah meningkat sejak tahun 2000 dari 39,3 triliun rupiah (2,91 miliar dolar A.S.) menjadi 958,5 triliun rupiah (71 miliar dolar A.S.) pada tahun 2015 meskipun ada ketimpangan perdagangan, dan berharap “memperluas perdagangan kami agar lebih adil” termasuk pasar produk India yang lebih besar di Tiongkok.

Mukherjee juga mencatat sebagai “sesuatu yang memuaskan bahwa ada fokus yang muncul pada aliran investasi dua arah.” Jaishankar mengulangi sentimen ini pada akhir tahun, dengan mengatakan, “Sekali lagi, tidak mengherankan jika perbedaan ekonomi dan karakteristik sistemik yang diciptakan dari waktu ke waktu menimbulkan beberapa tantangan perdagangan yang signifikan.” Dia khawatir bahwa “defisit yang berkembang itu secara logis menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan cara perdagangan saat ini.” Dia mengakhiri dengan catatan yang sangat optimis, yang mengatakan, “Tapi ini adalah bukti kedewasaan kami bahwa kami telah dengan tulus mencoba mengatasi masalah ini melalui investasi yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas, namun harus saya akui bahwa sejauh ini investasi lebih berhasil daripada akses pasar.”  ο

Dr. Satu Limaye merupakan direktur East-West Center di Washington, D.C., dan penasihat senior di Center for Naval Analyzes. Tulisan ini disarikan dari artikelnya, “Hubungan India-Asia Timur: Tangguh tapi tidak Terpancang Kuat (India-East Asia Relations: Robust but not Riveting),” dan diedit agar sesuai dengan format ini. Artikel asli diterbitkan pada Januari 2017 di publikasi online Comparative Connections, Volume 18, Edisi 3.

saham