Australia dan Timor-Leste segera menyelesaikan sengketa batas maritim

Australia dan Timor-Leste segera menyelesaikan sengketa batas maritim

Australia dan negara kecil Timor-Leste bisa jadi tinggal beberapa minggu lagi mengakhiri sengketa selama bertahun-tahun mengenai batas-batas maritim dan cara membagi pendapatan dari cadangan minyak dan gas alam bawah laut yang sangat besar.

Dionisio Babo Soares, menteri luar negeri Timor-Leste, mengatakan kepada Reuters pada akhir Juni 2019 bahwa ratifikasi perjanjian perbatasan maritim dapat berlangsung pada 30 Agustus 2019, yang merupakan peringatan kemerdekaan negara Pasifik itu dari Indonesia pada tahun 1999.

Ratifikasi dapat mengarah pada pengembangan ladang gas alam Greater Sunrise, cadangan bawah laut yang ditemukan pada tahun 1974. Reuters melaporkan bahwa ladang gas alam itu diperkirakan mengandung 5,1 triliun kaki kubik gas.

“Ratifikasi akan menjadi kemenangan bagi Timor Timur [Timor-Leste], karena tidak hanya mencapai kedaulatan nasional tetapi juga kedaulatan maritim,” tutur Babo Soares.

Ratifikasi perjanjian itu juga dapat memberikan suntikan ekonomi yang sangat dibutuhkan bagi Timor-Leste, salah satu negara termiskin di dunia. Bank Pembangunan Asia melaporkan bahwa lebih dari 40% penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan. Batas-batas maritim itu ditetapkan ulang pada tahun 2018 untuk menempatkan 70% dari ladang gas Greater Sunrise di perairan Timor-Leste.

Cadangan gas itu akan dikembangkan secara bersama-sama, dengan Timor-Leste menerima 70% pendapatan dan Australia 30% pendapatan jika gas itu diolah di Timor-Leste. Jika pabrik pengolahan berada di Australia, Timor-Leste akan menerima 80% dan Australia 20%, demikian menurut analisis Donald R. Rothwell, profesor hukum internasional di Australian National University College of Law. Ladang Greater Sunrise berjarak sekitar 150 kilometer tenggara Timor-Leste dan 450 kilometer barat laut Darwin, Australia. (Foto: Bendera Timor-Leste, kiri, dan Australia ditampilkan pada upacara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2018.)

Rothwell, dalam sebuah artikel untuk Australian Strategic Policy Institute, mengatakan bahwa mencapai kesepakatan pembagian pendapatan sulit dicapai sebagian karena perusahaan energi — Woodside Petroleum, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips, dan Osaka Gas — memiliki kepentingan hukum di ladang Greater Sunrise dan harus diakomodasi.

Timor-Leste selama beberapa dekade berpendapat bahwa perbatasan maritim seharusnya berada di tengah-tengah antara Timor-Leste dan Australia, yang akan menempatkan sebagian besar ladang Greater Sunrise di wilayah Timor-Leste, demikian menurut Australian Broadcasting Corp. Negosiasi mengenai perbatasan dimulai antara Australia dan Timor- Leste pada tahun 2004. Sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2006 tidak menyertakan perbatasan permanen, tetapi pakta itu mengatakan bahwa pendapatan dari ladang minyak dan gas Greater Sunrise akan dibagi secara merata.

Akan tetapi perjanjian yang dicapai pada tahun 2018 yang akan diratifikasi itu menempatkan sebagian besar sumber daya bawah laut itu di wilayah Timor-Leste. Perkembangan itu telah menciptakan banjir optimisme.

TimorGap, perusahaan minyak negara Timor-Leste, baru-baru ini membeli saham dalam proyek yang dipegang oleh Royal Dutch Shell dan ConocoPhillips senilai 9,15 triliun rupiah (650 juta dolar A.S.) sehingga memberikan kepemilikan mayoritas atas Greater Sunrise kepada perusahaan minyak negara itu. Reuters melaporkan bahwa perusahaan itu sedang berusaha mencari mitra untuk membangun pabrik gas alam cair di Timor-Leste.

“Kami percaya ada peluang bagus di pasar pada tahun 2025, 2026,” ujar Francisco Monteiro, kepala eksekutif TimorGap. “Mengingat situasi yang terjadi sekarang ini, kami kira masuk akal untuk mengharapkan tercapainya keputusan investasi akhir dalam dua, tiga tahun mendatang.”

saham