Australia menggunakan dana bantuan guna membangun koneksi internet untuk dua negara Pasifik

Australia menggunakan dana bantuan guna membangun koneksi internet untuk dua negara Pasifik

Reuters

Australia akan menggunakan sebagian besar anggaran bantuan Pasifik tahunannya yang diresmikan pada Mei 2018 guna membangun kabel internet berkecepatan tinggi untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, di tengah kekhawatiran mengenai pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan itu.

Pemerintah koalisi kanan-tengah tidak memerinci biaya jaringan dalam anggaran tahun 2018/19-nya, dengan alasan adanya pembatasan pada perjanjian komersial, tetapi menegaskan bahwa dana tersebut akan berasal dari anggaran bantuan regional Australia yang mencapai 13,9 triliun rupiah (1,3 miliar dolar Australia).  Analis memperkirakan biaya gabungan dari dua jalur internet itu sekitar 2,14 triliun rupiah (200 juta dolar Australia) — seperenam dari keseluruhan dana untuk kawasan tersebut, yang meningkat dari 10,7 triliun rupiah (1 miliar dolar Australia) pada tahun 2017 dan berada pada rekor tertinggi.

“Peningkatan akses ke Internet akan mendukung lintasan ekonomi jangka panjang kedua negara,” ungkap pemerintah dalam dokumen anggarannya.

Investasi tersebut dipandang sebagai upaya untuk memblokir ambisi Tiongkok yang berkembang di kawasan tersebut, yang telah didorong oleh pengeluaran signifikan pada dana bantuan yang diberikannya. Kelompok cendekiawan Australia, Lowy Institute, memperkirakan bahwa Tiongkok membelanjakan 25,17 triliun rupiah (1,78 miliar dolar A.S.) dalam satu dekade hingga tahun 2016, dan sejak itu telah meningkatkan investasinya.

Hal itu mengkhawatirkan Australia, yang hingga akhir-akhir ini memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan ini dan memiliki sekutu global yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Tiongkok bersikeras bahwa bantuan Pasifik itu adalah bagian dari Belt and Road Initiative senilai 1,78 kuadriliun rupiah (126 miliar dolar A.S.) untuk membangun Jalur Sutra modern yang menghubungkan Tiongkok melalui daratan dan lautan dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia Concetta Fierravanti-Wells pada Januari 2018 menuduh Tiongkok “membangun jalan yang tak ada tujuannya” dalam komentar-komentar pedas yang memicu protes diplomatik dari Beijing.  Kecurigaan Barat terhadap motif Tiongkok semakin dalam pada April 2018 setelah media melaporkan bahwa Tiongkok telah mengadakan diskusi dengan pemerintah Vanuatu tentang pembentukan keberadaan maritim permanen di negara pulau itu, 2.000 kilometer di sebelah timur Australia utara, setelah mendanai perluasan terminal pelabuhan utamanya. Vanuatu dan Tiongkok membantah laporan tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2018 berjanji untuk meningkatkan kehadiran diplomatik negaranya di kawasan itu ketika melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Australia.

Kesepakatan pendanaan kabel internet itu, yang menghubungkan Australia dan Kepulauan Pasifik, mengakhiri perjanjian antara Kepulauan Solomon dan Huawei Technologies Tiongkok untuk mengembangkan jalur internet itu.

Sebuah sumber yang mengenali dengan baik pemikiran pemerintah Australia mengatakan Canberra khawatir bahwa Tiongkok dapat memperoleh akses ke jaringan broadbandnya jika Huawei membangun kabel itu, menggaungkan ketakutan keamanan nasional yang serupa dari Amerika Serikat. Sumber itu menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Huawei telah membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa pihaknya merupakan perusahaan independen yang tidak memiliki hubungan dengan Beijing.

saham