Australia mungkin melarang raksasa teknologi Tiongkok dari proyek broadband

Australia mungkin melarang raksasa teknologi Tiongkok dari proyek broadband

Reuters melaporkan bahwa Australia berencana melarang raksasa telekomunikasi yang berbasis di Tiongkok untuk memasok peralatan jaringan broadband 5G-nya karena lembaga intelijen khawatir bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat memaksa perusahaan itu untuk menyerahkan data sensitif.

Huawei Technology Co. Ltd. merupakan produsen peralatan jaringan telekomunikasi terbesar dan pemasok ponsel cerdas terbesar ketiga di dunia. Reuters melaporkan bahwa Huawei berjanji bahwa pemerintah Australia akan mengawasi semua peralatan yang dipasangnya, yang dapat mencakup stasiun pangkalan, menara, dan peralatan transmisi radio. Akan tetapi, lembaga intelijen Barat selama bertahun-tahun telah menyuarakan keprihatinan tentang hubungan Huawei dengan pemerintah Tiongkok dan kemungkinan bahwa peralatan yang dipasangnya dapat digunakan untuk spionase.

Beberapa negara, termasuk Selandia Baru, Kanada, dan Jerman, mengatakan bahwa mereka memiliki pengamanan untuk memastikan bahwa peralatan Huawei tidak memiliki mekanisme rahasia untuk mengumpulkan informasi. Akan tetapi pejabat intelijen Australia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pengawasan seperti itu tidak meredakan kekhawatiran mereka.

“Huawei merupakan perusahaan Tiongkok, dan berdasarkan undang-undang Komunis mereka harus bekerja untuk lembaga intelijen mereka jika diminta,” ungkap sumber pemerintah kepada Reuters. “Tidak banyak perusahaan lain di seluruh dunia yang memiliki komite politik mereka sendiri.”

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull belum menandatangani larangan terhadap Huawei, meskipun lembaga intelijennya tetap bersikukuh dengan saran yang mereka berikan. Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia Duncan Lewis pada awal tahun ini memperingatkan bahwa spionase asing dapat menyebabkan “bahaya besar” bagi kepentingan Australia.

Usulan larangan itu mencerminkan semakin banyak upaya untuk mengekang pengaruh Tiongkok di Australia. Dalam sebuah reformasi yang tampaknya dirancang untuk memblokade Tiongkok agar tidak turut campur dalam urusan Australia, pada Juli 2018 warga asing dilarang bekerja sebagai staf magang untuk anggota Parlemen.

Larangan magang bagi warga asing diberlakukan setelah surat kabar The Financial Times melaporkan pada September 2017 bahwa seorang warga Selandia Baru yang telah bekerja sebagai staf magang untuk komite parlemen Australia memiliki hubungan dengan sekolah spionase yang dijalankan oleh militer Tiongkok. Laporan itu mendorong tinjauan terhadap sistem magang, yang menyimpulkan bahwa standarnya harus ditingkatkan.

Akan tetapi upaya Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di Australia bersifat sangat luas dan didanai dengan baik. Lembaga intelijen dalam negeri Australia melaporkan pada tahun 2017 bahwa pengusaha yang memiliki ikatan kuat dengan Beijing menyumbangkan jutaan dolar kepada partai politik besar di negara itu. Sebuah analisis yang dilakukan Melbourne Law School menemukan bahwa antara tahun 2000 dan 2016, sekitar 80 persen sumbangan politik asing di Australia berasal dari Tiongkok.

Selain dilarang melaksanakan pembangunan jaringan 5G Australia, rencana Huawei untuk membangun jaringan kabel internet bawah laut untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon juga dijegal. Kedua negara Pulau Pasifik itu menyetujui kesepakatan yang sebagian besar akan didanai oleh Australia.

Australia akan membayar sekitar 1,45 triliun rupiah (100 juta dolar A.S.) — dua pertiga dari biaya proyek itu — untuk membangun jaringan kabel itu. Huawei telah lama mengincar bisnis itu.

“Kami menghabiskan miliaran dolar per tahun untuk bantuan luar negeri dan ini adalah cara yang sangat praktis untuk berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi masa depan negara-negara tetangga kami di Pasifik,” ungkap Turnbull kepada jurnalis.

Proyek itu akan menghubungkan kedua negara itu dengan daratan Australia dan menghubungkan ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, dengan pulau-pulau terluar kepulauan itu.

saham