Duterte menyatakan kelompok gerilya komunis di Filipina adalah teroris

Duterte menyatakan kelompok gerilya komunis di Filipina adalah teroris

Staf FORUM

Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara resmi telah menempatkan kelompok gerilya komunis yang melancarkan pemberontakan melawan pemerintahnya dalam daftar organisasi teroris di negara itu.

Pada Desember 2017, Duterte menetapkan Partai Komunis Filipina (Communist Party of the Philippines – CPP) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (New People’s Army – NPA), sebagai kelompok teroris, demikian menurut The Associated Press (AP). Jika pengadilan Filipina menyetujui penetapan tersebut, kelompok komunis itu akan menjadi kelompok kedua yang masuk dalam daftar berdasarkan undang-undang anti-teror tahun 2007. Kelompok Abu Sayyaf, yang terlibat dalam penculikan, pemancungan, dan pengeboman, adalah kelompok pertama yang menerima penetapan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat telah melabeli NPA sebagai kelompok teror. Keputusan Duterte untuk mengikutinya mendapat pujian dari militer Filipina.

“Kami telah lama menegaskan bahwa Partai Komunis Filipina-Tentara Rakyat Baru adalah hama bagi rakyat Filipina. Anggotanya terlibat dalam kegiatan kriminal yang tak henti-hentinya dan tindakan teror yang sewenang-wenang,” kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, demikian menurut AP.

NPA telah melawan pemerintah Filipina selama beberapa dekade, menyebabkan lebih dari 40.000 pejuang dan warga sipil tewas dan menghambat pembangunan di daerah miskin di negara itu. Beberapa anggota legislatif Filipina mengatakan bahwa menempatkan kelompok itu dalam daftar teror merupakan tindakan yang tepat. “Mereka [NPA] membakar, menghancurkan, membunuh warga sipil yang tidak berdosa untuk meneror,” kata Senator Ping Lacson kepada CNN. “Mereka meneror untuk menabur ketakutan dan menindas warga sipil yang tidak berdaya; mereka menindas untuk memeras dengan kedok pajak revolusioner.”

Pemerintah A.S. menetapkan CPP-NPA sebagai organisasi teroris pada Agustus 2002 karena 4.000 anggotanya berusaha untuk menggulingkan pemerintah melalui perang gerilya yang berkepanjangan. Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan bahwa kelompok komunis itu pada dasarnya menarget pasukan keamanan, pejabat pemerintah, infrastruktur, dan bisnis lokal yang menolak membayar “pajak revolusioner.” “Selama beberapa tahun terakhir, kelompok komunis itu terus melakukan pembunuhan, penggerebekan, penculikan, tindakan pemerasan, dan bentuk kekerasan lainnya yang terutama ditujukan terhadap target pasukan keamanan dan domestik,” ungkap departemen luar negeri dalam pernyataan pada tahun 2014.
Penetapan Duterte itu mengakibatkan dijatuhkannya hukuman yang lebih berat terhadap kelompok gerilya yang ditangkap oleh pasukan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Manusia (Human Security Act) tahun 2007, seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan terorisme dapat dihukum 40 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Sebelum penetapan sebagai kelompok teror itu, seseorang yang dihukum atas kasus pemberontakan dapat menerima hukuman 20 hingga 40 tahun penjara. (Foto: Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mengenakan seragam militer, menyampaikan pidato pada November 2017 pada ulang tahun ke-67 resimen First Scout Ranger di kota San Miguel, sebelah utara Manila, Filipina.)

Kekejaman terbaru yang terkait dengan NPA adalah pembunuhan petugas polisi di Davao City pada November 2017. Petugas Polisi Welfredo Garol Jr. meninggal akibat beberapa luka tembak setelah dua orang pria menyerangnya setelah mencoba menumpang sepeda motornya, demikian yang dilaporkan surat kabar Philippine Daily Inquirer.

Para penyerang itu melarikan diri dengan mencuri senjata api dan sepeda motor petugas tersebut. Komandan polisi Mindanao selatan, Brigadir Jenderal Manuel Gaerlan, mengutuk insiden tersebut, menyebutnya “tindakan tidak berperikemanusiaan dan pengecut terhadap pegawai negeri yang baik, petugas polisi, dan suami yang penuh kasih,” lapor Inquirer. “Tindakan ini merupakan wujud bahwa NPA dan organisasi front komunis lainnya tidak memperhatikan hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.”

saham