Filipina memblokir penawaran sistem pengawasan buatan Tiongkok

Filipina memblokir penawaran sistem pengawasan buatan Tiongkok

Staf FORUM

Pada Februari 2019 anggota parlemen Filipina memblokir pendanaan proyek pengawasan video yang akan menggunakan produk teknologi Tiongkok dan meluncurkan penyelidikan tentang risiko keamanan nasionalnya, demikian menurut surat kabar The Wall Street Journal. Pihak yang menentangnya mengatakan bahwa proyek itu dapat memungkinkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memata-matai Filipina.

“Di seluruh dunia, ada kekhawatiran tentang teknologi Tiongkok, tentang mata-mata dan keamanan data,” ungkap Senator Filipina Ralph Recto, yang memprakarsai resolusi tersebut, kepada The Wall Street Journal. “Jika kita benar-benar membutuhkan sistem pengawasan, tidak bisakah kita melakukannya tanpa Tiongkok?”

Recto mengatakan bahwa proyek itu menambah kekhawatiran atas klaim RRT di Laut Cina Selatan, yang disengketakan oleh Filipina, demikian menurut inquirer.net, situs web dari surat kabar berbahasa Inggris, Philippine Daily Inquirer.

Selama musyawarah anggaran nasional pada Desember 2018, Recto menyuarakan kekhawatiran atas kesepakatan senilai 5,65 triliun rupiah (400 juta dolar A.S.) yang dikenal sebagai proyek “Safe Philippines.” Kesepakatan ituditandatangani oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Filipina dan China International Telecommunications and Construction Corp. (CITCC) selama kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November 2018,demikian yang dilaporkan surat kabar The Philippine Star.

Huawei Technologies, yang akan menyediakan komponen bagi CITCC dalam kesepakatan itu, telah menanamkan spyware pada sistem operasi dan perangkat keras yang dipasang di negara lain. Oleh karena itu, pada tahun 2018 A.S. melarang produk dari Huawei dan beberapa perusahaan Tiongkok lainnya, seperti ZTE, untuk digunakan oleh pemerintah. Australia dan Selandia Baru juga melarang produk-produk itu untuk jaringan tertentu. CITCC juga berafiliasi dengan China Telecommunications Corp. yang dikelola negara, mitra dari Mislatel Consortium, yang akan membangun sistem telekomunikasi utama untuk Filipina, demikian yang dilaporkan inquirer.net. Huawei juga kemungkinan akan dilibatkan dalam jaringan 5G ini, demikian yang dilaporkan The Wall Street Journal.

Berbagai media melaporkan bahwa proyek Safe Philippines akan memasang 12.000 kamera TV sirkuit tertutup (CCTV) di Manila dan Davao, kampung halaman Presiden Rodrigo Duterte,selama 2,5 tahun ke depan di berbagai lokasi seperti alun-alun, persimpangan, kawasan bisnis, taman teknologi, area perumahan, dan stadion. Video itu akan digabungkan dengan perangkat lunak pengenalan wajah dan berbagai catatan data serta alat bantu analisis untuk memerangi kejahatan.

CITCC mengklaim bahwa proyek tersebut “menjamin kemaslahatan kehidupan warga dan stabilitas sosial ekonomi untuk pertumbuhan,” demikian menurut The Philippine Star. Senator Loren Legarda dari Filipina mengatakan bahwa proyek itu berupaya mengurangi kejahatan hingga 15 persen dan mempersingkat waktu respons hingga 25 persen, demikian yang dilaporkan inquirer.net.

Akan tetapi, pihak yang menentangnya mengkhawatirkan cara penggunaan informasi itu. “Tiongkok akan memiliki akses ke data pengawasan, basis data Polisi Nasional Filipina (PNP), dan data besar lainnya tentang rakyat Filipina, dan kita akan membayarnya. Gila,” ungkap Recto dalam pesan teks pada Desember 2018, demikian menurut situs web inquirer.net.

“Ketika semakin banyak infrastruktur telekomunikasi kritis dunia dibangun oleh Tiongkok, data global dapat menjadi lebih mudah diakses oleh lembaga intelijen Tiongkok melalui metode sah maupun di luar ketentuan hukum,” demikian yang ditemukan laporan terbaru yang diterbitkan oleh lembaga swadaya masyarakat yang didanai A.S., Freedom House, berjudul “Freedom on the Net 2018”. Pada Januari 2018, misalnya, staf keamanan Uni Afrika (African Union – AU) melaporkan bahwa sistem komputer mereka telah mengirimkan data rahasia setiap hari ke Shanghai selama lima tahun. Tiongkok menghabiskan dana senilai 2,83 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.) untuk membangun markas besar baru Uni Afrika di Addis Ababa, Etiopia, termasuk jaringan komputernya, demikian ungkap laporan itu.

Pihak lain khawatir bahwa RRT pada akhirnya dapat memasang “sistem kredit sosial” di Filipina yang mirip dengan apa yang digunakannya pada warganya sendiri, demikian menurut laporan yang diterbitkan pada Desember 2018 oleh rappler.com, situs berita online yang berbasis di Filipina, karena teknologi yang diusulkan menggunakan infrastruktur pengawasan yang sama. (Foto: Kamera pengawas tergantung di sebelah papan iklan Huawei di luar pusat perbelanjaan Beijing pada Januari 2019).

CITCC akan membiayai 80 persen proyek itu, sehingga sisanya sekitar 1,13 triliun rupiah (80 juta dolar A.S.) akan didanai oleh pemerintah Filipina, yang secara efektif diblokir oleh resolusi yang diterbitkan Recto pada bulan Februari. The Wall Street Journalmelaporkan bahwa Presiden Duterte dapat memveto legislasi itu guna melanjutkan kesepakatan tersebut.

Pada Desember 2018 Recto juga menyatakan kekhawatiran bahwa pinjaman yang didukung Tiongkok itu mungkin tidak menguntungkan bagi Filipina karena kesepakatan itu bersifat komersial, demikian menurut The Philippine Star.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memasang peralatan jaringan internet dan seluler di setidaknya 38 negara di seluruh dunia, termasuk Bangladesh, Myanmar, Kamboja, Kenya, Meksiko, Nepal, Nigeria, dan Pakistan, demikian temuan laporan yang diterbitkan Freedom House. Di semakin banyak negara, perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan CloudWalk juga memasang sistem pengawasan jaringan yang menggabungkan kecerdasan buatan dan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi ancaman terhadap “ketertiban umum.”

saham