Indonesia memodernisasi Korps Marinirnya

Indonesia memodernisasi Korps Marinirnya

Tom Abke

Indonesia berkomitmen untuk memodernisasi kemampuan Korps Marinirnya untuk memerangi “ancaman yang kompleks dan tidak pasti” dengan mengakuisisi aset baru, menambah komando baru untuk bagian timur negara itu, dan menggabungkan unit terintegrasi di Kepulauan Natuna utaranya, demikian menurut pejabat pertahanan.

Rencana komprehensif Indonesia untuk memperlengkapi korps itu mencakup memodernisasi sistem persenjataan kritisnya, yang dikenal sebagai Alutsista, bersama dengan “pelatihan, penugasan, dan validasi organisasi untuk meningkatkan peran kehadiran marinir di berbagai medan operasi,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji dalam sebuah upacara di Jakarta untuk menyambut komandan Korps Marinir Indonesia yang baru pada akhir Desember 2018.

Komandan baru itu, Mayor Jenderal Marinir Suhartono, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Indonesia Angkatan 34 tahun 1988 yang sebelumnya menjabat sebagai komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), demikian yang dilaporkan Layanan Informasi Angkatan Laut Indonesia. Dia diperkirakan akan memimpin korps yang terus berkembang beranggotakan 20.000 Marinir, 3.000 di antaranya menghadiri upacara serah terima itu. (Foto: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Adji berjabat tangan dengan Komandan Korps Marinir Indonesia Mayjen Suhartono, kanan, setelah dia mengambil alih komando Korps Marinir dari Mayjen Bambang Suswantono, tengah, pada 27 Desember 2018.)
Laksamana Siwi Sukma Adji menyebut terorisme, radikalisme, pembajakan, imigran gelap, perdagangan narkoba, kerusakan lingkungan, dan bencana alam sebagai ancaman yang dihadapi Indonesia dan militernya, termasuk Korps Marinirnya, yang diharapkan menjadi kekuatan multifungsi.

Komando Pelaksana Utama Korps Marinir baru yang meliputi wilayah timur indonesia, yang dikenal sebagai Pasukan Marinir 3 (Pasmar 3), ditambahkan pada Mei 2018, demikian ungkap Laksamana Siwi Sukma Adji. Pasmar 3 akan berfungsi sebagai pasukan pendaratan Angkatan Laut, dengan demikian menambah “kemampuan, kekuatan, dan kesiapsiagaan operasional” untuk proyeksi pasukan darat-ke-laut dan operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, demikian menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia.

Siwi Sukma Adji juga mengatakan bahwa Marinir akan berpartisipasi dalam Unit Militer Terpadu baru, yang diresmikan pada 18 Desember 2018, di Kepulauan Natuna, di Indonesia utara di Laut Cina Selatan. Unit itu didirikan sebagai bagian dari rencana konstelasi unit terintegrasi di pulau-pulau terpencil untuk mencegah ancaman perbatasan.

Perluasan Korps Marinir juga akan disertai dengan aset pertahanan baru.

“Sistem persenjataan lama perlu diperbarui, dimodernisasi, dan diganti dengan yang baru,” ungkap Laksamana Muda Agus Setiadji, Kepala Badan Sarana Pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia kepada FORUM. Dia menambahkan bahwa berubahnya kebutuhan pasukan juga memerlukan “peningkatan jumlah tank amfibi, kendaraan tempur lain serta memenuhi keperluan persenjataan individu dan tim.”

Agus Setiadji menjelaskan bahwa militer sangat memperhatikan “biaya siklus hidup” dalam proses modernisasi dan bahwa prioritas diberikan pada aset yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Dia mengatakan bahwa jika pembelian harus dilakukan dari luar negeri, pembelian itu harus dilakukan dengan menggunakan skema alih teknologi kementeriannya, sehingga memungkinkan Indonesia untuk menyertakan secara sah teknologi pertahanan yang berasal dari luar negeri ke dalam rantai pasokan domestiknya.

“Beberapa alutsista yang telah diproduksi di dalam negeri mencakup kendaraan udara tak berawak (unmanned aerial vehicles – UAV), tank sedang, senapan laras panjang, dan pistol,” ungkapnya.

Pengadaan alutsista angkatan laut di masa mendatang untuk Marinir Indonesia meliputi kapal selam, kapal pendaratan tank, kapal fregat, kapal patroli lepas pantai, radar, tank amfibi, meriam, dan persenjataan individu dan tim.

“Di masa depan,” ungkap Agus Setiadji, “industri pertahanan nasional akan mampu memasok kebutuhan militer kami dan pada saat yang sama menjadi sumber devisa dengan menjual produk-produk pertahanan ke berbagai negara asing. Beberapa produk Indonesia diminati oleh negara-negara sahabat.”

Dia mengatakan bahwa efek jangka panjang dari modernisasi itu mencakup “keseimbangan kekuatan” yang lebih baik dan peningkatan kemampuan Jakarta untuk melakukan “diplomasi pertahanan” di kawasan itu guna menjaga stabilitas regional.

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham