Jalan Berliku menuju Pelucutan Senjata

Jalan Berliku menuju Pelucutan Senjata

Korea Utara yang Terdenuklirisasi Tetap Menjadi Sasaran, Terlepas dari Skeptisisme

Staf FORUM

Pertemuan tatap muka bersejarah antara Presiden A.S. Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un masih belum menghasilkan konsensus tentang cara mendenuklirisasi Semenanjung Korea.

Akan tetapi, para pejabat A.S. tetap optimis bahwa pembicaraan pada Juni 2018 di Singapura dan Februari 2019 di Vietnam masih dapat mengarah pada perjanjian pembangunan kepercayaan lebih kecil yang pada akhirnya dapat mengarah pada denuklirisasi Korea Utara.

“Ada berbagai kesepakatan lebih kecil yang mungkin bisa terjadi,” ungkap Presiden Trump pada April 2019, berbicara bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Washington, D.C., demikian menurut surat kabar The New York Times. “Segalanya bisa terjadi. Anda dapat mengembangkan potongan langkah demi langkah, tetapi pada saat ini kita berbicara tentang kesepakatan besar. Kesepakatan besarnya adalah kita harus menyingkirkan persenjataan nuklir.”

Tantangan pada jalan berliku menuju pelucutan senjata ini sungguh menakutkan. Sejak perundingan itu, Korea Utara mengatakan pada April 2019 bahwa pihaknya melakukan uji coba peluru kendali taktis jenis baru, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP). AP melaporkan bahwa uji coba itu tampaknya bukan rudal balistik jarak menengah atau jarak jauh yang dilarang, melainkan upaya untuk menunjukkan kepada audiensi militer domestik bahwa pembicaraan dengan Washington bukan merupakan tanda kelemahan. Kemudian pada awal Mei 2019, Korea Utara tampaknya melakukan uji coba peluru kendali taktis serupa, yang diyakini para ahli sebagai rudal balistik jarak pendek, demikian yang dilaporkan AP.

Tambahan terhadap tantangan itu adalah kurangnya transparansi Korea Utara. Pada November 2018, Center for Strategic and International Studies di Washington, D.C., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan 13 dari sekitar 20 pangkalan operasi rudal Korea Utara yang belum dinyatakan oleh pemerintah.

Akan tetapi, di sepanjang upaya perundingan itu, para pemimpin Jepang dan Korea Selatan telah melangkah maju untuk membantu melunakkan pimpinan Korea Utara dan mendukung dorongan A.S. untuk melakukan denuklirisasi pada saat Kim berupaya mendapatkan peningkatan dukungan bagi posisinya dari Rusia.

Bahkan saat mengalami kemunduran, A.S. dan sekutunya terus berupaya keras untuk membuat kesepakatan. Dalam pertemuan pada September 2018 di New York dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Donald Trump memuji Presiden Moon Jae-in atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan KTT antar-Korea ketiga, meskipun mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Presiden Trump baru saja membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo ke Korea Utara pada akhir Agustus 2018, mengutip kurangnya kemajuan dalam upaya denuklirisasi. Presiden Moon Jae-in dan Donald Trump sepakat tentang pentingnya memelihara upaya penindakan yang kuat terhadap sanksi yang ada untuk memastikan Korea Utara memahami bahwa denuklirisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran ekonomi dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Akan tetapi Kim mengkritik sanksi tersebut, selama pidato 30 menit pada Hari Tahun Baru 2019, dan membuat permintaan eksplisit kepada Amerika Serikat. Dia memperingatkan bahwa Korea Utara dapat memilih “jalan baru” jika Amerika Serikat terus “melanggar janjinya dan salah menilai kesabaran kami dengan secara sepihak menuntut hal-hal tertentu dan mendorong pelaksanaan sanksi dan tekanan.” Dia juga menyerukan diakhirinya latihan militer gabungan A.S. dan Korea Selatan.

Saat melalui semua itu, pihak-pihak yang merasa skeptis terus mencermati setiap pertemuan dan komunike serta dengan cepatnya terus mengkritik setiap langkah. Beberapa analis, misalnya, mengatakan janji Kim untuk menutup secara permanen lokasi uji coba rudal utama — di hadapan para inspektur internasional — tidak berpengaruh pada kemampuan Korea Utara untuk melanjutkan program rudal dan persenjataan nuklirnya. 

Menutup lokasi itu “mungkin tidak sepenuhnya bebas biaya, tetapi dalam skema besar, tindakan itu khususnya bukan langkah besar menuju pelucutan senjata,” ungkap Vipin Narang, seorang peneliti pengendalian persenjataan di Massachusetts Institute of Technology yang mengikuti program Korea Utara, kepada National Public Radio (NPR) pada September 2018. 

Narang mencatat bahwa lokasi yang disebut-sebut Kim ditutup secara permanen adalah lokasi yang sama yang dia janjikan untuk dibongkar sebagian menyusul pembicaraan dengan Presiden Trump. “Fakta bahwa Kim mengeksploitasi satu lokasi uji coba selama berbulan-bulan tanpa henti-hentinya sungguh luar biasa,” ungkap Narang kepada NPR.

Lokasi itu juga memiliki beberapa nama: Tongchang-ri, Dongchang-ri, dan Sohae. Setelah pembicaraan dengan Presiden Trump, lokasi itu kebanyakan disebut sebagai Sohae. Dalam sebuah pernyataan yang lebih baru dari Kim, dia menyebutnya sebagai Dongchang-ri. Narang menyatakan bahwa penggunaan nama-nama yang berbeda itu sengaja dilakukan agar menimbulkan kebingungan. Narang mengatakan bahwa merotasi penggunaan nama-nama itu dapat meyakinkan beberapa pihak bahwa Korea Utara membuat konsesi baru, padahal sebenarnya tidak. 

MENGEMBANGKAN HUBUNGAN DAN PELUANG BARU

Presiden Trump bukan satu-satunya pemimpin yang mengarahkan hubungan baru dan berkembang dengan Kim. Hubungan diplomatik antara Kim dan presiden Korea Selatan juga mengalami peningkatan dramatis.

Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan lima KTT antar-Korea sejak tahun 2000. Hasil paling signifikan dari KTT terbaru melibatkan penandatanganan kesepakatan untuk mengurangi ketegangan militer di sepanjang perbatasan yang memisahkan kedua negara oleh menteri pertahanan masing-masing. Perjanjian tersebut menyerukan ketentuan untuk mengelola dan menurunkan kehadiran militer di udara, di darat, dan di laut, demikian yang dilaporkan pada September 2018.

AP melaporkan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan menyelesaikan penarikan pasukan dan senjata api dari 22 pos penjaga garis depan pada November 2018 sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengurangi ketegangan di Zona Demiliterisasi. Perjanjian tersebut — yang dicapai pada September 2018 — menyerukan implementasi langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, menstabilkan perdamaian, dan bergerak menuju rekonsiliasi. AP mengatakan bahwa lebih banyak kontak di antara keluarga yang terpisah oleh Perang Korea juga akan terjadi. Hubungan yang menghangat itu juga telah mengarah pada proposal bagi Korea Selatan untuk membantu membangun infrastruktur Korea Utara dan membuka jalur kereta lintas perbatasan.  

Parade militer di Pyongyang menampilkan rudal balistik antarbenua pada April 2017. REUTERS

Kim dan Moon mengakhiri KTT pada September 2018 dengan berdiri bersama di puncak Gunung Paektu, gunung berapi yang dianggap suci oleh kedua Korea dan yang secara historis menjadi pusat propaganda untuk melegitimasi dinasti Kim. Para pemimpin dari kedua Korea berpegangan tangan dalam pose penuh kemenangan di puncak gunung itu.

“Kami telah sepakat untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai tanah damai yang bebas dari persenjataan nuklir dan ancaman nuklir,” ungkap Kim, demikian menurut AP. “Jalan menuju masa depan kami tidak akan selalu mulus, dan kami mungkin menghadapi tantangan dan cobaan yang tidak bisa kami antisipasi. Tetapi kami tidak takut akan tantangan karena kekuatan kami akan tumbuh ketika kami mengatasi setiap cobaan berdasarkan kekuatan bangsa kami.”

Kim setuju untuk menerima inspektur internasional guna memantau penutupan lokasi uji coba rudal. Kedua pemimpin bersumpah untuk bekerja sama dalam upaya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas pada tahun 2032.

“Kami telah hidup bersama selama 5.000 tahun dan hidup terpisah selama 70 tahun,” ungkap Moon, demikian menurut AP. “Saya sekarang mengusulkan agar kami menghilangkan dengan sepenuhnya permusuhan selama 70 tahun terakhir ini dan mengambil langkah besar ke depan dalam perdamaian sehingga kami bisa menjadi satu lagi.”

PENGARUH LUAR

Korea Utara mempertahankan hubungan yang relatif hangat dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang memiliki perbatasan darat dengannya, dan Rusia.

Presiden Trump dan pemimpin lainnya secara historis menekan RRT untuk berbuat lebih banyak guna menjinakkan perilaku buruk Korea Utara. Para penyelundup menggunakan perbatasan yang tidak terjaga dengan ketat antara Tiongkok dan Korea Utara untuk membawa barang-barang pasar gelap dan barang-barang yang dilarang oleh sanksi ke Korea Utara. RRT sebagian besar tetap patuh ketika didesak untuk menunjukkan kekuasaannya guna mendorong Korea Utara ke arah perilaku yang lebih baik. 

Selama pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2018, Duta Besar A.S. saat itu Nikki Haley menegur RRT dan Rusia yang secara konsisten mengabaikan sanksi terhadap Korea Utara. “Langkah demi langkah, sanksi demi sanksi, dan waktu demi waktu, Rusia melakukan upaya menyeluruh untuk merongrong rezim sanksi itu,” ungkap Haley, demikian menurut CBS News. 

Dia telah menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan P.B.B. guna mengkritik Rusia dan RRT karena tidak menegakkan sanksi yang menekan Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya. “Perundingan yang sulit dan sensitif dengan Korea Utara sedang berlangsung. Tapi kita masih belum berhasil,” ungkap Haley. “Dan sampai kita berhasil, kita tidak boleh mengurangi sanksi kuat yang diterapkan di seluruh dunia.”

SUDUT PANDANG YANG BERTENTANGAN

Beberapa ahli mengatakan bahwa Korea Utara dan Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda tentang urutan dan cakupan penerapan empat pasal deklarasi denuklirisasi pada Juni 2018.

“Pyongyang percaya bahwa menghentikan uji coba rudal dan nuklir, menonaktifkan lokasi persenjataan tertentu, dan memulai proses pengembalian jenazah prajurit A.S. dari Perang Korea memenuhi langkah-langkah pembangunan kepercayaan perjanjian itu,” tulis Nate Kerkhoff untuk East Asia Forum yang berbasis di Australia pada Agustus 2018. “Sekarang, Pyongyang menuntut kemajuan pada pasal yang tersisa dan menyerukan Amerika Serikat untuk membuat ‘langkah berani’ menuju pembentukan rezim perdamaian.”

Doug Bandow, peneliti senior di Cato Institute dan mantan asisten khusus Presiden A.S. Ronald Reagan, berargumen bahwa keterlibatan Korea Utara tidak lebih dari sekadar bualan, dan pihak-pihak yang merasa skeptis memiliki alasan kuat untuk menyatakan keraguan. 

“Beberapa pakar di bidang Korea percaya bahwa Korea Utara siap untuk memproduksi nuklirnya. Nuklir menawarkan prestise, berguna sebagai alat bantu pemerasan, dan memperkuat dukungan militer bagi rezim itu. Nuklir juga memastikan bahwa Kim dan para pengikutnya tidak akan berakhir seperti pemimpin Libia Muammar Al Gaddafi,” tulis Bandow untuk majalah The National Interest pada September 2018 dalam sebuah artikel berjudul “North Korea Denuclearization Isn’t Free” (Denuklirisasi Korea Utara Tidak Gratis). “Bagaimanapun juga, Gaddafi menghentikan program nuklir dan rudalnya hanya untuk pada akhirnya membintangi video YouTube yang mengerikan ketika para pemberontak menemukan dan mengeksekusinya. Oleh karena itu, meskipun Kim secara wajar dapat membuat kesepakatan pada batasan tersebut — menghentikan uji coba rudal dan nuklir, membatasi jumlah persenjataan, memungkinkan beberapa bentuk pengamanan/inspeksi, mengadopsi langkah-langkah pengurangan ketegangan lainnya — menyingkirkan semuanya merupakan hal yang kecil kemungkinannya terjadi.”

Namun, masih ada kemungkinan.

Akan tetapi bagi Jepang, kemungkinan itu sangat rendah — setidaknya untuk saat ini.

Buku putih pertahanan Jepang yang diterbitkan pada Agustus 2018, dan Pedoman Program Pertahanan Nasional yang diterbitkan pada Desember 2018, mengatakan bahwa Korea Utara tetap menjadi ancaman militer. Buku putih pertahanan yang diterbitkan pada bulan Agustus itu mengatakan bahwa Jepang harus menambah kemampuan rudalnya sendiri dan mempersiapkan diri dengan sepenuhnya sembari menyaksikan untuk melihat apakah Korea Utara menepati janjinya.

“Tindakan militernya telah menjadi ancaman serius dan mendesak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keamanan nasional Jepang,” ungkap buku putih yang diterbitkan pada bulan Agustus itu. “Tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar kami tentang ancaman persenjataan nuklir dan rudal Korea Utara.”

Korea Utara menguji coba beberapa rudal balistik jarak jauh pada tahun 2017, meluncurkan beberapa rudal di atas wilayah Jepang. Korea Utara juga memiliki rudal Rodong jarak pendek yang mampu menghantam Jepang, demikian menurut beberapa laporan. 

Buku putih yang diterbitkan pada bulan Agustus itu mengakui bahwa pertemuan pada Juni 2018 antara Presiden Trump dan Kim memiliki “signifikansi besar,” tetapi “kita perlu memastikan secara hati-hati tindakan spesifik apa yang akan dilakukan Korea Utara terhadap penghapusan rudal nuklir dan (balistik) mulai dari sekarang,” ungkapnya.  

Beberapa minggu, bulan, dan tahun ke depan pastinya akan dipenuhi dengan pengawasan ketat dan tantangan tak terduga dari semua pihak. Ke depannya juga akan dipenuhi dengan kemajuan, tidak peduli seberapa lambat dan disengaja, dan harapan abadi bahwa Semenanjung Korea akan kembali ke keadaan unifikasi dan Korea Utara akan melakukan denuklirisasi.

“Rakyat Korea, baik di Korea Utara maupun Korea Selatan, layak untuk hidup bersama dalam perdamaian, diperintah oleh pemerintah demokratis yang menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka,” tulis Bandow untuk The National Interest. “Akan tetapi, Korea Utara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Korea Utara juga tidak dapat disapu bersih bahkan oleh militer sekuat Amerika tanpa kerugian yang berakibat fatal. Dan memelihara perdamaian merupakan fondasi yang menopang segala sesuatu di atasnya.”  

saham