Jepang memimpin upaya regional untuk memerangi kejahatan siber

Jepang memimpin upaya regional untuk memerangi kejahatan siber

Felix Kim

Jepang terus memainkan peran utama dalam prakarsa keamanan siber Indo-Pasifik dengan rencananya untuk meluncurkan aliansi regional untuk memerangi kejahatan siber pada Agustus 2019.

Kontribusi terbaru Tokyo menyusul Dialog Kejahatan Siber Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)-Jepang, yang mengadakan pertemuan ketiganya pada 18 Januari 2019, di Brunei. Sementara itu, Dana Integrasi Jepang-ASEAN (Japan-ASEAN Integration Fund – JAIF), mendanai sepasang upaya dengan jangkauan yang lebih luas: Pusat Pengembangan Kemampuan Keamanan Siber ASEAN-Jepang di Bangkok, yang dibuka pada September 2018; dan Pengembangan Kemampuan Siber ASEAN yang melibatkan Interpol, yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2018.

“Dengan memastikan akses bebas dan terbuka dan mencoba melawan serangan siber serta berusaha membuat negara-negara tetangga lebih tangguh dan memiliki pertahanan yang lebih kuat,” ungkap Jeffery Hornung, analis Jepang di Rand Corp. kepada FORUM, “Tokyo sedang mencoba mengirim pesan bahwa internet dan semua bisnis siber dan transaksi siber merupakan ranah kepentingan bersama global.”

Jepang memelopori usulan aliansi regional itu, demikian yang dilaporkan surat kabar Jepang Nikkei, yang bertujuan untuk melibatkan 10 anggota ASEAN bersama dengan Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum – ARF), sebuah forum untuk masalah politik dan keamanan yang mencakup Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, dan 13 negara lainnya. Rencana aliansi itu meliputi: kantor untuk bertukar informasi, undang-undang, strategi, dan praktik keamanan siber; latihan gabungan untuk melawan serangan siber; dan penelitian untuk mempelajari dan mencegah serangan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur kritis.

Dialog Kejahatan Siber ASEAN-Jepang (ASEAN-Japan Cybercrime Dialogue – AJCD) disusun pada KTT Peringatan ASEAN-Jepang pada Desember 2013 untuk “mempromosikan kerja sama dan dialog dalam mengatasi kejahatan siber dan meningkatkan keamanan siber,” demikian menurut dokumen KTT itu. AJCD Brunei membahas kebijakan, tren, dan pelajaran yang dipetik dari kejahatan siber untuk memerangi kejahatan siber, pengembangan kemampuan, dan proyek-proyek yang akan didanai oleh JAIF.

Reuters melaporkan bahwa JAIF, yang dibentuk pada tahun 2006 untuk mendukung integrasi ASEAN dan hubungan Jepang-ASEAN, mendukung pembukaan Pusat Pengembangan Kemampuan Keamanan Siber ASEAN-Jepang pada September 2018 di Bangkok, Thailand. Pusat Pengembangan Kemampuan Keamanan Siber itu berkomitmen untuk melatih personel keamanan siber dari negara-negara ASEAN dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dalam pertahanan siber, forensik digital, dan analisis malware. (Foto: Program pelatihan berlangsung di Pusat Pengembangan Kemampuan Keamanan Siber ASEAN-Jepang di Bangkok.)

Perusahaan Jepang NEC mengumumkan keterlibatannya di pusat pengembangan kemampuan itu pada 18 September 2019 lewat menyelenggarakan berbagai latihan keamanan siber hingga Mei 2019, “termasuk latihan penanganan insiden untuk sekitar 150 pegawai pemerintah dan perusahaan infrastruktur penting milik negara anggota ASEAN.”

Pengembangan Kemampuan Siber ASEAN yang juga didanai oleh JAIF merupakan proyek kemitraan ASEAN dan Interpol, demikian yang dilaporkan sekretariat Interpol.

“Proyek ini memperkuat kemampuan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk memerangi kejahatan siber dan bekerja sama sebagai satu kawasan,” ungkap pernyataan itu. “Proyek itu juga mendorong diskusi strategis regional” sembari mengidentifikasi tren dan menyediakan landasan bagi peningkatan pertukaran informasi.

Dari tahun 2016 hingga 2018, proyek itu melatih 380 peserta dari setiap negara anggota ASEAN, memungkinkan mereka untuk melakukan tinjauan siber nasional dan investigasi kejahatan siber khusus. Seminar dan lokakarya penelitian membantu aparat penegak hukum dari seluruh kawasan itu untuk mengenali ancaman dan tren siber serta membagikan praktik terbaik.

Hornung mengatakan bahwa Tokyo memandang kebebasan internet, perlindungan siber, dan ketahanan siber sebagai jaminan untuk menjaga aliran informasi yang mengalir dengan bebas. “Perbankan dan layanan, semuanya. Jika mereka terancam oleh kekuatan eksternal yang mungkin ingin mencoba melukai sistem itu, hal itu menjadi prioritas bagi Jepang.”

Felix Kim merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Seoul, Korea Selatan.

saham