Jepang mempertimbangkan untuk bergabung dengan operasi pemeliharaan perdamaian di Mesir

Jepang mempertimbangkan untuk bergabung dengan operasi pemeliharaan perdamaian di Mesir

Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengirim anggota senior Pasukan Bela Diri Daratnya ke Mesir berdasarkan aturan keamanan baru yang dapat memperluas kehadiran militernya di panggung dunia.

Perwakilan itu akan menjadi pasukan pemelihara perdamaian pertama Jepang yang dikirim ke luar negeri yang tidak berada di bawah komando Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang yang mulai berlaku pada tahun 2016 itu memungkinkan pasukan pemelihara perdamaian Jepang untuk berpartisipasi dalam “operasi terkoordinasi internasional untuk perdamaian dan keselamatan” yang serupa dengan misi pemeliharaan perdamaian P.B.B.

Hanya saja berapa banyak jumlah pasukan pemelihara perdamaian yang pada awalnya dilibatkan masih belum jelas. Surat kabar The Asahi Shimbun melaporkan bahwa pasukan pemelihara perdamaian itu berencana mengirimkan dua anggota saja, sementara itu kantor berita lainnya, termasuk surat kabar The Yomiuri Shimbun , mengatakan bahwa “beberapa” anggota senior dapat dikirim.

Para perwakilan itu akan bergabung dengan Pasukan dan Pengamat Multinasional (Multinational Force and Observers – MFO), organisasi internasional independen yang didirikan oleh Mesir dan Israel yang ditugaskan untuk memelihara perdamaian di Semenanjung Sinai.

Pada tahun 1979, Mesir dan Israel meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyediakan pasukan dan pengamat untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian damai kedua negara. Ketika tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan bagi penempatan pasukan pemelihara perdamaian P.B.B. di Sinai, kedua negara itu merundingkan sebuah protokol pada tahun 1981 yang menetapkan MFO sebagai alternatif. MFO, yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, telah beroperasi sejak tahun 1982.

Jepang telah memberikan bantuan keuangan untuk operasi itu sejak tahun 1988. Misi itu memiliki 1.200 personel dari Australia, Kanada, Kolombia, Republik Ceko, Fiji, Prancis, Italia, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uruguay. (Foto: Tentara Kolombia berbaris selama upacara militer dalam persiapan untuk pengerahan di Semenanjung Sinai sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian Pasukan dan Pengamat Multinasional.)

Lima Prinsip Jepang yang mengontrol partisipasi dalam operasi pemelihara perdamaian P.B.B. akan diterapkan dalam operasi di Mesir itu, termasuk ketentuan bahwa perjanjian gencatan senjata berlaku di antara semua pihak yang bertikai, demikian yang dilaporkan kantor berita Kyodo News Jepang.

Situs web Nikkei Asian Review melaporkan bahwa Jepang belum berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian sejak menarik unit teknik dari misi P.B.B. di Sudan Selatan pada Mei 2017. Beberapa petugas masih berada di markas besar Sudan Selatan. Pasukan itu juga mempertahankan misi anti-pembajakan kecil di Teluk Aden di lepas pantai Somalia.

Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe telah mencari tempat tujuan pengerahan baru sesuai dengan kebijakan “kontribusi proaktif untuk perdamaian,” demikian menurut situs web itu.

Jepang bergerak lambat dalam keputusannya untuk lebih terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian. Sebelum mengirim pejabat senior ke Mesir pada tahun 2019, kantor perdana menteri dan kementerian luar negeri dan pertahanan akan terlebih dahulu melakukan inspeksi keselamatan di lapangan, kemungkinan tahun ini.

Rencana itu tidak didukung secara luas di Jepang. Semenanjung itu masih menjadi kawasan yang tidak stabil, bukan karena konflik terus-menerus antara Mesir dan Israel, tetapi karena militan Islam yang beroperasi di sana. Kehadiran militan itu berada di belakang keputusan untuk hanya mengirim beberapa personel pasukan daripada mengirim prajurit dalam jumlah besar, demikian yang dilaporkan Japan News.

Dalam misi pemeliharaan perdamaian, pasukan Jepang dapat melindungi warga sipil dan menyelamatkan warga sipil ketika mereka diserang oleh pasukan bersenjata.

saham