Kampanye penyesatan informasi online RRT terhadap pengunjuk rasa Hong Kong terungkap

Kampanye penyesatan informasi online RRT terhadap pengunjuk rasa Hong Kong terungkap

Twitter dan Facebook menutup ribuan akun pada pertengahan Agustus 2019 yang merupakan bagian dari operasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memanipulasi percakapan online dalam upaya menyudutkan pengunjuk rasa Hong Kong dan memadamkan seruan perubahan politik mereka, demikian menurut pernyataan yang diterbitkan oleh kedua perusahaan itu.

Twitter menutup 936 akun aktif yang dianggapnya merupakan bagian dari upaya RRT untuk mengoordinasikan kampanye penyesatan informasi melalui akun palsu di platformnya. Twitter juga menutup 200.000 akun lain yang dikatakannya dibuat untuk mendukung operasi itu melalui “jaringan spam.” Sementara itu, Facebook menutup lima akun, tujuh halaman, dan tiga grup pada platformnya yang dianggapnya palsu dan terkait dengan operasi antipengunjuk rasa, demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu.

“Secara keseluruhan, akun-akun ini secara sengaja dan spesifik berupaya menabur perselisihan politik di Hong Kong, termasuk merongrong legitimasi dan posisi politik gerakan unjuk rasa di lapangan. Berdasarkan penyelidikan intensif kami, kami memiliki bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung bahwa ini merupakan operasi terkoordinasi yang didukung oleh negara,” ujar Twitter dalam sebuah pernyataan pada 19 Agustus 2019. “Khususnya, kami mengidentifikasi sekelompok besar akun yang berperilaku secara terkoordinasi untuk memperkuat pesan yang terkait dengan unjuk rasa Hong Kong.”

Postingan palsu, yang seakan-akan dibuat oleh warga sipil A.S., mempromosikan prakarsa propaganda RRT dan menyebut pengunjuk rasa sebagai “teroris” dan “kecoak,” demikian menurut surat kabar The Washington Post.

Daniel Sinclair, seorang peneliti media sosial independen yang berbasis di New York, mengatakan bahwa kampanye pengaruh online RRT telah meningkat di negara-negara Barat kemungkinan karena meningkatnya kecemasan tentang anggapan terhadap RRT, demikian yang dilaporkan The Washington Post. Kekhawatiran itu tampaknya telah meningkat di tengah perilaku pemaksaan RRT, seperti adanya laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Hong Kong.

(Foto: Anggota staf medis memegang poster selama pemogokan pada 13 Agustus 2019 di Rumah Sakit Queen Elizabeth di Hong Kong yang mengecam kebrutalan polisi selama unjuk rasa antipemerintah baru-baru ini.)

“Nasionalisme Tiongkok ini yang menyebar di seluruh media sosial Amerika dan Barat — banyak di antaranya bukan penyesatan informasi murni seperti yang kita pahami, tetapi banyak di antaranya didukung oleh propaganda negara aktual dan berita palsu,” tutur Sinclair. “Saya kira kita tidak pernah melihat mesin media mereka bekerja pada skala ini. … Dengan media sosial, Tiongkok memiliki jenis pengaruh baru, dan jari-jari baru di media Barat, yang belum pernah mereka miliki sebelumnya.”

Selain operasi akun palsu, RRT membeli tweet yang dipromosikan untuk mencoba menggambarkan pengunjuk rasa sebagai pelaku kekerasan, demikian menurut TechCrunch, publikasi online A.S. yang membahas teknologi.

Pejabat RRT mengesampingkan tuduhan Twitter dan Facebook dan mengklaim bahwa RRT memiliki hak untuk menerbitkan pesan pada platform ini, yang tersedia di Hong Kong, demikian yang dilaporkan Reuters. Platform media sosial seperti Renren dan Weibo, yang dikontrol ketat oleh negara, tersedia secara luas di Tiongkok.

Meskipun RRT memblokir Twitter dan Facebook serta platform media sosial A.S. lainnya di Tiongkok, RRT ingin mengontrol pesan pada platform ini di luar negaranya dalam bahasa Inggris dan Mandarin. RRT mengoperasikan empat saluran media teratas di seluruh dunia dengan jumlah pengikut terbesar di Facebook, demikian menurut analisis majalah The Economist pada April 2019. CGTN, China Daily, People’s Daily, dan Xinhua, yang semuanya merupakan saluran berita yang dioperasikan oleh pemerintah Tiongkok, merupakan situs berita utama secara global di Facebook, ketika diperingkatkan berdasarkan jumlah pengikutnya. RRT telah terdeteksi terlibat dalam kegiatan lain untuk memanipulasi konten pada berbagai platform media sosial di seluruh dunia. Pada Maret 2019, Facebook menggugat empat perusahaan Tiongkok yang menjual akun, tanda suka (likes), dan pengikut Facebook dan Instagram, demikian menurut pemberkasan pengadilan.

Perusahaan-perusahaan itu menawarkan berbagai macam layanan, termasuk paket akun palsu untuk Facebook dan Instagram dan platform lain seperti Twitter, Snapchat, YouTube, LinkedIn, dan Google Voice, demikian ungkap pengaduan itu. Mereka juga mengiklankan layanan “yang dirancang untuk meningkatkan tanda suka (likes), komentar, teman, dan aktivitas lainnya,” demikian yang dilaporkan TechCrunch. The Verge, situs web berita teknologi, melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan itu juga menggunakan materi pemasaran palsu.

“Pemerintah Tiongkok telah membangun seluruh infrastruktur untuk mendukung upayanya dalam pengendalian informasi, melalui kombinasi penyensoran dan penyesatan informasi,” tutur Senator A.S. Mark R. Warner, senator partai Demokrat dari negara bagian Virginia, dalam sebuah pernyataan. “Dan Tiongkok mengekspor pengendalian informasi ide dan teknologi itu ke rezim otoriter di seluruh dunia.”

Perusahaan A.S., di bawah tekanan warga dan pejabat pemerintah A.S., telah meningkatkan komitmen mereka untuk mendeteksi dan membongkar bentuk manipulasi online usai berlangsungnya pemilihan presiden A.S. tahun 2016.

Pengaduan Facebook mengatakan bahwa Facebook dan Instagram menonaktifkan 2,1 miliar akun palsu antara Januari dan September 2018 tetapi tindakan itu mungkin hanya sekadar langkah permulaan. “Dengan mengajukan gugatan, kami berharap dapat memperkuat bahwa kegiatan penipuan semacam ini tidak ditoleransi — dan bahwa kami akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi integritas platform kami,” ungkap Facebook dalam pernyataannya pada Maret 2019.

Serupa dengan itu, Twitter mengatakan dalam pernyataannya pada bulan Agustus, “Perilaku terselubung dan manipulatif tidak memiliki tempat dalam layanan kami… kami berkomitmen untuk memahami dan memerangi cara aktor beriktikad buruk menggunakan layanan kami.”

saham