• Home »
  • Cerita populer »
  • Kegiatan penangkapan ikan yang agresif mengancam keamanan Laut Cina Selatan sehingga memerlukan perhatian Staf FORUM
Kegiatan penangkapan ikan yang agresif mengancam keamanan Laut Cina Selatan sehingga memerlukan perhatian Staf FORUM

Kegiatan penangkapan ikan yang agresif mengancam keamanan Laut Cina Selatan sehingga memerlukan perhatian Staf FORUM

Sengketa teritorial dan maritim tumpang tindih di Laut Cina Selatan berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan dan meningkatnya kerusakan lingkungan, demikian menurut studi baru dari Center for Security and International Studies (CSIS).

“Sengketa atas kepulauan, terumbu karang, dan perairan di daerah itu membuat pengelolaan perikanan yang efektif menjadi tidak mungkin dilakukan, meskipun kehancuran persediaan ikan yang mendatangkan malapetaka mengancam mata pencaharian di sekitar kawasan itu,” ungkap penulis studi itu, Gregory Poling, direktur Asia Maritime Transparency Initiative di CSIS. Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam mengajukan klaim kedaulatan tumpang tindih terhadap berbagai fitur teritorial di Laut Cina Selatan. Negara-negara ini dan Indonesia juga tidak setuju tentang bagaimana laut itu harus dibagi.

Penangkapan ikan yang berlebihan telah menguras 70 hingga 95 persen persediaan ikan di Laut Cina Selatan sejak tahun 1950-an, mengancam mata pencaharian nelayan dan ketahanan pangan di kawasan itu. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa tingkat penangkapan ikan telah menurun sebesar 66 hingga 75 persen selama 20 tahun terakhir.

Untuk menegaskan klaim teritorial dan maritim mereka, beberapa negara, dan terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), secara aktif mendorong dan bahkan menyubsidi penangkapan ikan di perairan yang disengketakan sehingga memperburuk masalah, demikian menurut berbagai laporan media. Hasilnya: Lebih dari setengah kapal penangkap ikan di dunia diperkirakan beroperasi di Laut Cina Selatan, yang hanya menyumbang 12 persen dari penangkapan ikan global, demikian menurut laporan CSIS.

Peningkatan aktivitas itu juga dapat mengancam keamanan regional secara langsung. “Ketika mereka berlomba untuk menangkap ikan terakhir dari Laut Cina Selatan, para nelayan setidaknya memiliki kesempatan memicu bentrokan kekerasan yang sama besarnya seperti halnya dengan angkatan bersenjata di kawasan itu,” ungkap laporan itu. “Dan hal itu menjadi semakin dimungkinkan karena sejumlah besar kapal penangkap ikan di daerah itu meninggalkan kegiatan penangkapan ikan penuh waktu untuk mengabdi sebagai kepanjangan tangan langsung negara melalui milisi maritim resmi.”

Milisi maritim RRT telah muncul sebagai kekuatan terbesar di Kepulauan Spratly, demikian ungkap laporan itu. “Jumlah kapal milisi yang beroperasi di daerah itu atas nama Tiongkok jauh lebih besar dan lebih persisten daripada yang dipahami secara umum. Para ahli dan pembuat kebijakan yang berfokus pada Laut Cina Selatan perlu mencurahkan perhatian yang sebanding terhadap para aktor ini dan peran yang mereka mainkan di daerah itu.”

Studi selama enam bulan dari CSIS dan Vulcan Inc. yang dirilis pada Januari 2019 itu menganalisis ukuran dan perilaku kapal penangkap ikan di kawasan tersebut dengan teknologi yang tersedia tetapi sebelumnya tidak digunakan melalui Skylight Maritime Initiative Vulcan.

Studi itu menemukan bahwa jumlah wahana penangkap ikan yang beroperasi di Kepulauan Spratly lebih tinggi secara eksponensial daripada jumlah yang dilaporkan dengan metode konvensional seperti sistem identifikasi otomatis, yang tidak dimiliki oleh kawasan tersebut. Para peneliti mengerahkan alat bantu — seperti produk deteksi perahu Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, radar tingkap sintetis, dan citra satelit optik — untuk melacak jumlah dan jenis kapal secara lebih akurat. Studi ini menemukan “kehadiran besar-besaran kapal di dan di sekitar pos-pos terluar Tiongkok, khususnya dua pos terluar terbesarnya di Subi dan Mischief Reef” serta konsentrasi tinggi kapal di sekitar Pulau Thitu yang diduduki Filipina sekitar 12 mil laut jauhnya. Citra satelit resolusi tinggi mengungkapkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok merupakan mayoritas dari kapal-kapal yang berada di Kepulauan Spratly, dan jumlahnya meningkat secara signifikan dalam setahun terakhir ini, demikian ungkap laporan itu. (Foto: Kapal penangkap ikan Tiongkok di Subi Reef pada 12 Agustus 2018).

Sementara itu, RRT telah mempercepat laju penurunan terumbu karang yang diandalkan ikan di kawasan itu. Dalam lima tahun terakhir, kombinasi penangkapan kerang raksasa, pengerukan, dan pembangunan pulau buatan, terutama oleh RRT, telah merusak atau menghancurkan dengan parah lebih dari 160 kilometer persegi terumbu karang di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, terumbu karang telah mengalami penurunan sebesar 16 persen per dekade sejak tahun 1950-an, demikian yang diungkapkan penelitian itu.

Sebagai hasil dari dinamika ini, “para nelayan menghadapi ancaman mengerikan terhadap mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka ketika penangkapan ikan di Laut Cina Selatan terhuyung-huyung di ambang kehancuran,” demikian yang disimpulkan laporan itu. Sekitar 3,7 juta orang secara resmi dipekerjakan oleh industri perikanan, tetapi besar kemungkinan jauh lebih banyak lagi masyarakat mengandalkan perairan itu untuk mencari nafkah.

“Meningkatkan pemonitoran armada ini akan menjadi upaya penting jika para penggugat berharap untuk menyelamatkan perikanan di Laut Cina Selatan dan mengurangi frekuensi insiden antarkapal yang tidak diharapkan,” demikian yang disimpulkan penulis studi itu.

saham