Kerja Sama Regional Strategis

Kerja Sama Regional Strategis

India dan Indonesia menjalin hubungan yang lebih erat demi keamanan

Vinay Kaura

Meski India dan Indonesia memiliki keterkaitan sejarah dan budaya yang panjang, kemitraan strategis merupakan perkembangan baru-baru ini. Keduanya memiliki berbagai kekhawatiran yang sama, salah satunya yang berkaitan dengan peningkatan pesat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan niatnya di teater maritim. Sejak 2014, pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi berusaha meningkatkan hubungan India dengan banyak negara Asia Tenggara sebagai bagian dari Kebijakan Bertindak Ke Timur, yang terlihat dalam kunjungannya ke Indonesia pada akhir Mei 2018 sebelum pidato pertamanya dalam Dialog Shangri-La di Singapura.

India, tak lagi puas dengan hanya memandang ke timur, ingin menjadi kontributor aktif bagi keseimbangan kekuatan regional dengan bertindak ke timur. Meski bukan peran India untuk mendikte sifat dan ruang lingkup kerja sama Indo-Pasifik, melalui diskusi dan eksperimentasi, India dapat menemukan area di mana peningkatan kerja sama akan melayani kepentingan keamanan bersama. Seperti yang disampaikan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, “Hubungan India dan Indonesia penting bagi keseimbangan kekuatan di Asia.” Jelas, Indonesia sama tertariknya untuk memastikan bahwa RRT secara efektif dicegah bergerak maju pada lintasan antagonisnya saat ini.

Upaya pemerintah Modi untuk menghubungkan India dengan lingkungan maritim tradisionalnya, terutama di Indo-Pasifik, ditujukan untuk mempertahankan tatanan internasional liberal berbasis aturan dengan memastikan kebebasan pergerakan orang, barang, dan jasa melalui Selat Malaka, salah satu rute pengiriman tersibuk antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kebebasan navigasi, ketersediaan infrastruktur pelabuhan, dan akses pasar yang tidak terhalang wajib demi tujuan ini. Oleh karena itu, fokus utama kunjungan Modi ke Indonesia adalah untuk menyoroti bahwa kedua negara ini adalah tetangga maritim dekat. Modi dan Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” sepakat untuk meningkatkan hubungan India-Indonesia menjadi kemitraan strategis komprehensif. Pernyataan bersama mereka menekankan “pentingnya mencapai kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, berbasis aturan, damai, makmur, dan inklusif,” yang akan menegakkan “kedaulatan dan integritas wilayah, hukum internasional, khususnya UNCLOS [Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa], kebebasan navigasi dan penerbangan lintas wilayah, serta pembangunan berkelanjutan.”

Perdana Menteri India Narendra Modi, tengah, memeriksa pasukan kehormatan sambil ditemani Presiden Indonesia Joko Widodo di istana kepresidenan di Jakarta pada Mei 2018. AFP/GETTY IMAGES

Sementara itu, Jokowi berusaha mentransformasi Indonesia menjadi kekuatan maritim dan antusias dengan kedaulatan maritim untuk negaranya. Oleh karena itu, pernyataan berulang tentang melindungi kebebasan navigasi tak salah lagi ditujukan pada RRT, yang terlibat dalam sengketa wilayah yang marak diperebutkan di Laut Cina Selatan dan Timur. Jakarta mengeklaim bahwa pihaknya bukanlah pihak yang bersengketa wilayah dengan Beijing di Laut Cina Selatan; akan tetapi, Indonesia tidak ragu berseteru dengan RRT mengenai hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna. Sikap dramatis Jokowi yang mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang di Kepulauan Natuna hanya beberapa hari setelah pertikaian angkatan laut Tiongkok-Indonesia pada tahun 2016 dipandang sebagai peragaan tekad terhadap RRT.

Indonesia tidak terlalu menentang Kebijakan Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) yang dipimpin RRT seperti halnya India, namun Indonesia juga tidak begitu mendukung seperti yang diharapkan RRT. Setelah pertemuan mereka, Modi berusaha menghubungkan kebijakan India yakni Bertindak Ke Timur dan Keamanan dan Pertumbuhan bagi Semua di Kawasan ini dengan kebijakan tumpuan maritim Jokowi yang ambisius.

Di masa lalu, kerja sama maritim India-Indonesia umumnya masih terbatas pada patroli bilateral yang terkoordinasi, patroli anti-pembajakan, dan latihan pencarian dan penyelamatan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk beralih menuju keterlibatan yang lebih intensif, sebab bersama-sama mereka mengendalikan titik masuk dari Teluk Benggala ke Selat Malaka. Kepentingan India dalam bergabung dengan Patroli Selat Malaka (MSP) — pengaturan empat negara dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand — harus dilihat dalam konteks ini. Namun, partisipasi India lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebuah pertemuan di antara para ahli teknis pada Mei 2018 di Bali mengeksplorasi permasalahan tersebut namun segera mengungkapkan bahwa pihak India tidak memiliki pemahaman penuh tentang nuansa operasional MSP. Karena tidak adanya kemajuan yang tampak memungkinkan, pernyataan bersama Modi-Jokowi hanya mencatat bahwa pertemuan Mei 2018 adalah “untuk mengeksplorasi cara-cara dalam meningkatkan kerja sama teknis strategis tentang keamanan maritim.”

Indonesia adalah pemimpin de facto ASEAN. Karena lingkungan keamanan di kawasan ini semakin diperparah oleh persaingan AS-RRT, Jakarta ingin ASEAN menjadi pusat konseptualisasi dan evolusi kawasan Indo-Pasifik. Jokowi telah menguraikan konsepsi Indonesia akan Indo-Pasifik yang “terbuka, transparan, dan inklusif, memajukan kebiasaan dialog, memajukan kerja sama dan persahabatan, serta menegakkan hukum internasional.” Visi Modi akan Indo-Pasifik terdengar sangat mirip. Ia telah menunjukkan bahwa India ingin mempertahankan arsitektur keamanan regional yang bebas dan terbuka di Asia dengan “sentralitas ASEAN,” dan bahkan tanpa kepemimpinan Amerika.

New Delhi telah memanfaatkan posisinya di balik kerja sama dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk menyeimbangi peningkatan keangkuhan geoekonomi dan geopolitik Tiongkok. Dalam upayanya untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik, India terus memanfaatkan pendekatan pembatasan melalui keterlibatan langsung dengan RRT dan berusaha menahan perilakunya. 

Secara strategis, Indonesia sama pentingnya bagi Amerika Serikat dan RRT karena Indonesia melintasi titik sempit vital Indo-Pasifik. Jakarta telah mendapatkan investasi Tiongkok tanpa menunjukkan bukti keberpihakan pada RRT. Sebagai salah satu dari segelintir negara di kawasan ini yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk memberikan kontribusi yang signifikan melawan keangkuhan Tiongkok, Jakarta kini menganggap New Delhi sebagai mitra strategis yang kredibel.

Modi menandatangani kesepakatan dengan Jokowi yang memungkinkan India mengakses pelabuhan Sabang di Sumatra bagian utara, yang meningkatkan kemampuan Angkatan Laut India untuk mempertahankan forward presence di Selat Malaka. RRT bukan tidak menyadari implikasinya. Sehari sebelum perjalanan Modi ke Indonesia, surat kabar Global Times yang dikelola negara Tiongkok menegaskan bahwa RRT tidak akan “menutup mata” jika New Delhi mencari “akses militer ke pulau strategis Sabang,” dan menganjurkan India untuk tidak “salah langkah dan terjebak dalam persaingan strategis dengan Tiongkok dan akhirnya mencelakai diri sendiri.”

Mengingat pergeseran geopolitik yang takterbalikkan, Indo-Pasifik telah muncul sebagai salah satu ajang utama politik kekuasaan global. Munculnya konsensus India dengan Indonesia, sebagaimana tecermin dalam peningkatan hubungan mereka ke tingkat kemitraan strategis yang komprehensif, dapat memberikan dasar bagi keterlibatan yang lebih erat antara kedua negara untuk mengembangkan konsep Indo-Pasifik lebih lanjut. Delhi dan Jakarta telah sepakat untuk mengambil langkah konkret guna mempercepat kerja sama ekonomi dan keamanan di ranah maritim. Pembaruan kesadaran bahwa mereka adalah tetangga dekat yang berbagi tantangan umum secara luas terkait penggunaan lautan yang berkelanjutan membuat mereka harus berkontribusi lebih terhadap pemeliharaan keamanan regional di Indo-Pasifik. Tantangan bagi Modi dan Jokowi adalah untuk melembagakan kerja sama maritim sehingga Indo-Pasifik menjadi benar-benar bebas, terbuka, dan inklusif.  

Vinay Kaura adalah asisten profesor urusan internasional dan studi keamanan dan merupakan koordinator Pusat Studi Perdamaian dan Konflik di Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice di Rajasthan, India. Artikel ini awalnya diterbitkan dalam Asia Pasifik Buletin No. 437 yang diproduksi oleh East-West Center. Pandangan yang diungkapkan di sini merupakan pandangan penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan kebijakan atau posisi East-West Center atau organisasi mana pun yang berafiliasi dengan penulis. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM. 

saham