Ketahanan Energi

Ketahanan Energi

Kerja sama dan tata kelola yang baik merupakan kunci untuk memastikan pembangkitan listrik tenaga nuklir yang aman dan stabilitas regional

Staf FORUM

FOTO DARI REUTERS

Para ahli memprediksi kawasan Indo-Pasifik akan mendorong pengembangan energi nuklir di masa depan, dengan Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan mendorong sebagian besar pertumbuhan itu. Kawasan ini mengoperasikan lebih dari seperempat dari 449 reaktor tenaga nuklir dunia, dan lebih dari separuh kapasitas nuklir baru dunia sedang dibangun di sana, demikian yang dilaporkan Nuclear Energy Institute.

Lebih dari 40 PLTN sudah dibangun, dan 90 PLTN lainnya berada dalam tahap perencanaan di kawasan ini, demikian menurut penghitungan terakhir World Nuclear Association (WNA). Selain itu, lebih dari 20 negara Indo-Pasifik lainnya, termasuk Bangladesh, Indonesia, Filipina, Malaysia, Sri Lanka, dan Thailand, merencanakan atau mempertimbangkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade mendatang.

“Prospek tenaga nuklir di kawasan Asia Pasifik tidak hanya menjanjikan … tetapi juga relevan dan akan terus berlanjut hingga bertahun-tahun mendatang,” kata Maria Zeneida Collinson dari Departemen Luar Negeri Filipina, yang memfasilitasi konferensi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Kerangka Kerja Internasional untuk Kerja Sama Energi Nuklir pada September 2016 di Manila, demikian menurut surat kabar The Japan Times. “Kawasan Asia Pasifik ini memiliki salah satu tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dengan demikian, permintaan akan sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan diperkirakan akan meningkat,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan ringkas.

Nelayan berdiri di depan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Kudankulam di negara bagian Tamil Nadu di India selatan.

Tenaga nuklir memiliki potensi untuk mengurangi tingkat polusi, mengurangi ketergantungan pada minyak dan bahan bakar fosil, dan membantu memperlambat perubahan iklim yang tidak diinginkan. “Energi nuklir dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan energi yang meningkat dan, pada saat bersamaan, mengurangi perubahan iklim,” ujar Collinson.

Tiongkok, misalnya, bergantung pada bahan bakar fosil — terutama batu bara — untuk menghasilkan lebih dari 70 persen listriknya. Untuk membantu memenuhi permintaan energi yang terus meningkat, Tiongkok berencana untuk melipatgandakan kapasitas nuklirnya menjadi 58 gigawatt pada tahun 2021, demikian yang dilaporkan WNA. Satu gigawatt cukup memberi daya sekitar 725.000 rumah di negara maju. Tiongkok, yang mengoperasikan 36 pembangkit listrik tenaga nuklir dan memiliki 24 PLTN yang sedang dibangun dan beberapa PLTN lainnya yang sedang direncanakan, juga bermaksud untuk mengekspor teknologi nuklirnya, demikian menurut WNA.

Sementara itu, India pada Mei 2017 menyetujui rencana untuk membangun 10 reaktor nuklir tambahan yang akan memberikan kapasitas tambahan 7,8 gigawatt bagi negara itu dan mendorong kemajuan industri, demikian yang dilaporkan Reuters. Saat ini India memiliki 22 PLTN yang menghasilkan sekitar 6,8 gigawatt, dan enam PLTN yang akan memasok 6,7 gigawatt pada tahun 2021 telah mulai dibangun. 10 reaktor tambahan itu akan menggunakan desain reaktor air berat bertekanan India dan menciptakan lebih dari 33.400 lapangan pekerjaan, demikian menurut pernyataan pemerintah. “Upaya ini akan menjadi langkah besar untuk memperkuat kredensial India sebagai kekuatan utama dalam pembangkitan listrik tenaga nuklir,” ungkap pernyataan tersebut.

Risiko Pertumbuhan

Prospek tenaga nuklir tetap positif di kawasan ini meskipun terjadi kecelakaan nuklir di Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima dan masalah proliferasi yang sedang berlangsung. Korea Selatan, yang mengoperasikan 25 reaktor, memperoleh sekitar 30 persen kebutuhan listriknya dari tenaga nuklir, dan Jepang mendapatkan sekitar 22 persen dari pengoperasian 43 reaktor, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat, demikian menurut WNA. Akan tetapi pemerintah Korea Selatan menghentikan pembangunan dua reaktor nuklir yang selesai sebagian pada bulan Juni 2017 untuk menangani kekhawatiran publik mengenai keamanan atom, demikian yang dilaporkan Reuters. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata sekitar 10 PLTN baru telah beroperasi setiap tahun di seluruh dunia.

Meskipun risiko kecelakaan nuklir lainnya tidak dapat dikurangi menjadi nol, negara-negara itu harus mempertimbangkan risiko relatif dalam penilaian mereka, demikian yang dijelaskan Dr. Bill Wieninger, seorang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) pada Konferensi Operasional dan Sains dan Teknologi Komando Pasifik A.S. di Honolulu pada Maret 2017. “Meskipun adanya kengerian akan terjadinya kecelakaan besar, kenyataannya adalah bahwa risiko kematian akibat tenaga nuklir jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko kematian akibat bahan bakar fosil, baik berupa polusi partikel, emisi karbon, stabilitas pasokan, polusi ekstraksi, atau kecelakaan transportasi.”

Akan tetapi para ahli mengatakan bahwa seiring meningkatnya penggunaan energi nuklir di kawasan ini, berkembang juga risiko penghancuran dan proliferasi oleh karena peningkatan jumlahnya. Karena itu, risikonya selalu ada karena hampir setiap negara di dunia memiliki akses ke sejumlah kecil uranium yang dibutuhkan untuk memproduksi beberapa senjata, demikian menurut laporan online WNA berjudul “Safeguards to Prevent Nuclear Proliferation” pada Maret 2017.

Selain meningkatnya jumlah fasilitas energi nuklir di Indo-Pasifik, sebagian besar negara — termasuk Bangladesh, Indonesia, Korea Utara, Filipina, dan Vietnam — telah memiliki reaktor penelitian, demikian menurut WNA.

Sejauh ini, upaya pengamanan internasional telah berupaya mencegah proliferasi nuklir secara global. “Hingga saat ini, tenaga nuklir sipil masih belum menjadi penyebab atau rute untuk persenjataan nuklir di negara mana pun yang memiliki persenjataan nuklir, dan tidak ada uranium yang diperdagangkan untuk produksi listrik telah dialihkan untuk penggunaan militer,” demikian tulis laporan WNA pada Maret 2017.

Mengingat perkiraan adanya pertumbuhan yang cepat di masa depan, diperlukan peningkatan kerja sama dan praktik tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa pembangkitan energi nuklir diimplementasikan dan dikembangkan dengan aman di kawasan ini, demikian ungkap para ahli.

Memperluas Kerja Sama

Kerja sama regional dan internasional yang lebih banyak dan lebih baik dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan nuklir dan proliferasi serta meningkatkan keamanan secara keseluruhan dengan mengurangi persaingan sumber daya.

Secara historis, kecelakaan di masa lalu telah mendorong dibuatnya alat bantu yang lebih baik untuk melakukan kerja sama. Setelah kecelakaan di Three Mile Island di Pennsylvania pada tahun 1979, industri tenaga nuklir menciptakan Institute of Nuclear Power Operations, sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Atlanta, untuk mempromosikan tingkat keselamatan dan keandalan tertinggi dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir komersial. Industri ini mendirikan organisasi tersebut sebagai tanggapan atas temuan Komisi Kemeny, yang menyelidiki kecelakaan tersebut. Institut ini telah bekerja sama dengan industri internasional untuk menetapkan tujuan, kriteria, dan pedoman kinerja bagi industri tenaga nuklir untuk melakukan evaluasi rinci secara berkala terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir dan untuk membantu meningkatkan kinerja, demikian menurut situs webnya.

 

“Ada kerja sama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian reaktor yang aman bahkan sebelum kejadian di Fukushima, seperti yang ditunjukkan oleh kerja sama yang terus berlanjut antara Westinghouse, Southern Power, dan State Nuclear Power Technology Corporation Tiongkok mengenai konstruksi dan kemudian pengoperasian reaktor AP1000 di A.S. dan Tiongkok,” ujar Wieninger yang bekerja di APCSS.

Setelah gempa Tohoku pada tahun 2011 yang mencapai 9,0 skala Richter, tsunami setinggi 15 meter menonaktifkan catu daya dan pendinginan tiga reaktor Fukushima Daiichi. Ketiganya sebagian besar meleleh dalam tiga hari pertama, menyebabkan kecelakaan nuklir pada 11 Maret 2011, demikian yang dilaporkan WNA. Bencana tersebut memberikan banyak pelajaran yang dapat dipetik dan menghasilkan metode baru untuk kerja sama regional dan internasional. Misalnya, direktur jenderal IAEA dan Komisi Regulasi Nuklir A.S. mengeluarkan rekomendasi tentang cara memperbaiki keamanan reaktor.

Sebuah contoh terkemuka dalam penguatan kerja sama antarnegara terjadi pada Maret 2016 ketika Tiongkok dan A.S. membuka pusat keselamatan nuklir bersama di Beijing untuk menawarkan pelatihan penanganan bahan nuklir yang aman dan pencegahan serangan teroris pada fasilitas nuklir, memberikan sebuah forum untuk pertukaran praktik terbaik bilateral dan regional, dan berfungsi sebagai tempat untuk mendemonstrasikan teknologi mutakhir yang terkait dengan keamanan nuklir. Kepemimpinan yang kuat dapat membantu memastikan diterapkannya praktik dan teknologi keselamatan yang lebih baik.

Kantor Nonproliferasi Nuklir Pertahanan Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi A.S. dan Otoritas Energi Atom Tiongkok telah bekerja sama dalam lebih dari 50 pelatihan dan pertukaran teknis mengenai praktik terbaik keamanan nuklir yang mencapai puncaknya pada pembentukan pusat unggulan di Beijing.

Fukushima juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan antarnegara dalam hal pengelolaan sumber daya dan banyak masalah keamanan lainnya. “Tidak ada satu negara pun yang bisa dengan begitu saja mulai menciptakan tenaga nuklir karena, terutama setelah kecelakaan di Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima, [kecelakaan itu menunjukkan] bahwa seluruh dunia terhubung,” ungkap Wakil Direktur Jenderal IAEA Mikhail Chudakov dalam konferensi di Manila pada tahun 2016, demikian menurut The Japan Times.

Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik juga akan menjadi kunci untuk mengurangi bahaya insiden fasilitas nuklir, pembuangan limbah, dan potensi penyebaran senjata nuklir dan peranti penyebar radiologi ketika jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di kawasan ini meningkat.

“Kebijakan pemerintah harus memainkan peran kunci dalam semua hal yang terkait dengan nuklir, terutama dalam pembentukan kerangka kerja peraturan yang kuat dan efektif yang mengurangi bahaya proliferasi senjata nuklir, insiden fasilitas nuklir, dan pengelolaan limbah,” kata Wieninger.

Sebelum kecelakaan Fukushima, ahli seismologi Profesor Ishibashi Katsuhiko mempertanyakan independensi Komisi Keselamatan Nuklir Jepang setelah pejabat senior Badan Keamanan Nuklir dan Industri tampaknya mengesampingkan tinjauan baru terhadap standar desain seismik komisi tersebut. Setelah terjadinya bencana itu, Jepang merevisi peraturan atomnya sebagai tanggapan atas penyelidikan resmi mengenai kolusi yang berhasil didokumentasikan antara badan regulasi dan industri.

Pada tahun 2016, IAEA mengatakan bahwa badan regulasi Jepang untuk keamanan nuklir dan radiasi, Otoritas Regulasi Nuklir, telah “menunjukkan independensi dan transparansi” sejak didirikan pada tahun 2012. Otoritas itu juga “harus lebih memperkuat kompetensi teknisnya sehubungan dengan pengaktifan kembali fasilitas nuklir Jepang di masa mendatang,” kata IAEA. “Harus ada proses regulasi yang bagus, kuat, dan tidak korup,” kata Wieninger.

Seorang karyawan Tokyo Electric Power Co. berjalan melewati tangki penyimpanan untuk air yang terkontaminasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Okuma, Jepang, pada Februari 2017.

Kebijakan yang mendorong peningkatan pertukaran informasi di antara para ahli juga akan meningkatkan kerja sama regional. Misalnya, sebuah masyarakat dapat diciptakan di Indo-Pasifik yang dimodelkan pada Masyarakat Nuklir Eropa, yang anggotanya mencakup dari lebih dari 27 negara dan banyak perusahaan, demikian ungkap Wieninger.

Kebijakan yang mendorong pengembangan teknologi yang lebih baik juga akan meningkatkan keamanan produksi tenaga nuklir dan pengelolaan produk sampingan limbah yang tidak diinginkan dengan meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan bakar nuklir. Reaktor nuklir telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan plutonium yang dapat digunakan sebagai senjata dan dengan demikian meminimalkan risiko bahwa bahan semacam itu dapat digunakan secara diam-diam untuk memproduksi senjata ilegal.

Selain itu, banyak negara terus mengupayakan pengembangan sumber energi alternatif lainnya yang akan mengurangi ketergantungan pada pembakaran hidrokarbon untuk bahan bakar. Energi nuklir telah semakin menjadi bagian dari rencana jaringan energi terpadu dan komprehensif yang mencakup pembangkitan listrik tenaga angin, tenaga matahari, panas bumi, tenaga air, dan pasang surut. Akan tetapi teknologi yang lebih baik saja tidaklah cukup. “Dalam perspektif jangka panjang, industri tenaga nuklir tentunya akan lebih dikenal sebagai sumber energi primer penting yang beroperasi terus menerus untuk memenuhi permintaan daya minimum sepanjang tahun. Oleh karena itu, kita harus melakukan lebih banyak upaya untuk tidak hanya mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi ekonomi tetapi juga untuk mendapatkan penerimaan publik,” kata Jumpei Matsumoto, manajer senior, Mitsubishi Heavy Industries Inc., pada konferensi Tenaga Nuklir Asia pada Maret 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Banyak dari rintangan yang masih ada terkait penggunaan tenaga nuklir yang lebih luas bersifat politis, bukan teknis. Para pemimpin pemerintah dan pembuat kebijakan harus mendidik masyarakat mengenai risiko relatif dari berbagai sumber energi, demikian ungkap para ahli.

Tantangan ke Depan

Masih ada banyak tantangan sebelum tenaga nuklir dapat diadopsi secara luas di Indo-Pasifik. Tantangan itu meliputi kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis; pengembangan sumber daya manusia; dan pemilihan yang tepat dari reaktor yang telah terbukti keandalannya, demikian yang dijelaskan Kumiaki Moriya, kepala insinyur perusahaan, Hitachi-GE Nuclear Energy, pada konferensi Tenaga Nuklir Asia pada tahun 2017.

Jepang telah bekerja untuk memenuhi tantangan tersebut dengan mengadakan berbagai acara seperti mengirimkan profesor dan ahli dari Jepang ke negara lain untuk memberikan kuliah, seminar, dan pelatihan, mengundang para pelajar untuk belajar tentang teknologi di lembaga pendidikan di Jepang, dan menggunakan pelajaran yang dapat dipetik dari konstruksi dan pengoperasian reaktor air mendidih mutakhir, demikian ungkap Moriya.

Alhasil, Jepang telah sangat meningkatkan pengetahuan nuklirnya dan membagikan pelajaran yang diperolehnya dengan negara-negara lain. Generasi terbaru dari reaktor-reaktor yang dipasang di seluruh dunia menggunakan teknologi pendingin pasif yang akan mendinginkan reaktor meskipun terjadi kegagalan daya seperti yang terjadi di Fukushima.

Semakin banyak negara yang ekonominya sedang berkembang di kawasan ini mempertimbangkan untuk beralih ke tenaga nuklir pada kurun waktu 2025 hingga 2030. Bangladesh telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membangun PLTN yang akan beroperasi di sana pada tahun 2022. Vietnam juga menandatangani kontrak untuk mulai membangun dua PLTN, yang pembangunannya telah ditunda. Banyak anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya juga mempertimbangkan dengan serius pengembangan tenaga nuklir. WNA melaporkan bahwa Thailand dan Indonesia telah memiliki rencana yang dikembangkan dengan baik untuk melakukannya, dan diskusi juga sedang berlangsung di Laos, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

“Negara-negara ASEAN menghadapi risiko yang serupa dengan risiko yang dihadapi banyak negara lain yang mempertimbangkan untuk memulai program tenaga nuklir. Akan tetapi, mengingat lokasi kawasan tersebut, pasca-Fukushima, persepsi publik akan risiko niscaya telah meningkat,” ungkap Anthony Wetherall, seorang peneliti senior di National University of Singapore, kepada forum Tenaga Nuklir Asia pada Maret 2017.

“Ada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola nuklir regional, khususnya, ketika keprihatinan, kerja sama/konsultasi yang lebih besar di antara negara-negara ASEAN seperti mengenai keselamatan nuklir (misalnya, penempatan PLTN di dekat perbatasan) dan masalah keamanan (misalnya, di pelabuhan, perbatasan), memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, dialog dan keterlibatan seperti tentang bagaimana risiko akan dikelola sebagai salah satu cara untuk membantu mengurangi ketakutan akan adanya pembangunan PLTN baru.”

Negara-negara energi nuklir yang sedang muncul dan berkembang dapat mengurangi risiko kecelakaan di masa depan dengan mengindahkan pelajaran yang dapat dipetik dari kecelakaan sebelumnya dan dari pengalaman perusahaan dan pemerintah yang telah mengoperasikan dan mengawasi PLTN selama beberapa dekade. Peningkatan kerja sama regional dan internasional, ditambah dengan penerapan praktik tata kelola yang baik, akan membantu memastikan bahwa pertumbuhan tenaga nuklir di Indo-Pasifik membawa peluang untuk mencapai kemakmuran dan keamanan yang lebih baik dan bukannya bahaya bagi kawasan ini.

saham