Laporan mengatakan bahwa penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman keamanan global

Laporan mengatakan bahwa penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman keamanan global

Staf FORUM

Memerangi penangkapan ikan ilegal memerlukan pendekatan multilateral dan pemerintahan secara keseluruhan, mengingat ruang lingkup masalah dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan global, demikian menurut laporan pada November 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, D.C.

Manajemen penangkapan ikan berkesinambungan yang lebih baik sangat penting, mengingat bahwa hampir 90 persen stok ikan global sudah dieksploitasi secara berlebihan atau ditangkap dengan sepenuhnya, demikian ungkap laporan yang berjudul “Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (Illegal, Unreported and Unregulated – IUU) sebagai Ancaman Keamanan Nasional.”

“Penangkapan ikan IUU, yang menyumbang sekitar 20 persen tangkapan di seluruh dunia, tidak hanya merongrong ketahanan pangan dan kebutuhan ekonomi; tapi juga menjadi ancaman keamanan bagi Amerika Serikat dan mitra global,” demikian yang disimpulkan penulisnya Gregory Poling dan Conor Cronin dalam laporan mereka. Selain itu, penangkapan ikan ilegal mendukung jaringan kriminal, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia, dan besar kemungkinan ancaman non-negara lainnya termasuk pembajakan dan pemberontakan bersenjata, demikian yang ditemukan kedua penulis.

“Keberhasilan memerangi IUU membutuhkan upaya aneka sisi selama bertahun-tahun,” tulis kedua penulis. Mereka mengatakan bahwa pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, dan konsumen perlu memberikan kontribusi terhadap solusi itu.

Laporan itu menguji cara-cara utama ketika penangkapan ikan IUU bersinggungan dengan masalah keamanan nasional, bagaimana aktor pemerintah dan non-negara menangani masalah ini, dan bidang-bidang yang memerlukan upaya lebih lanjut seperti laut lepas di luar yurisdiksi nasional yang sebagian besar tidak diatur.

Penulis mengutip Perjanjian tentang Langkah-Langkah Negara Tempat Kapal Berlabuh untuk Mencegah, Menangkal, dan Menghilangkan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (PSMA) sebagai upaya internasional yang paling ambisius dan berpotensi paling efektif untuk melawan penangkapan ikan IUU, karena PSMA adalah perjanjian pertama yang mengikat secara hukum. Pada tahun 2009, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengadopsi kesepakatan tersebut, yang mulai berlaku pada tahun 2016 dan memiliki 51 peserta, termasuk A.S., Jepang, dan Indonesia. (Foto: Polisi Indonesia mengawasi pada April 2017 saat pemerintah menghancurkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.)

“Sayangnya, sampai saat ini Tiongkok tetap absen dari kesepakatan tersebut,” tulis kedua penulis. “Meskipun kapal-kapalnya biasanya merupakan pelanggar peraturan IUU, Tiongkok pada umumnya tidak mendaratkan kapal asing ke pelabuhannya.” Namun, mereka mencatat bahwa Tiongkok telah “terlibat dalam pembicaraan bilateral yang produktif dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir tentang cara memerangi IUU dengan lebih baik di pelabuhannya.”

Kedua penulis mencatat bahwa banyak rincian tentang cara mengoordinasikan dan menerapkan PSMA masih perlu diluruskan. Misalnya, “penyidik di pelabuhan harus dilatih dengan lebih baik untuk tidak hanya mencari ikan yang ditangkap secara ilegal di atas kapal, namun bukti kejahatan yang sering kali menyertai penangkapan ikan IUU seperti perdagangan manusia,” tulis mereka.

Selain mendukung penguatan pelaksanaan PSMA, kedua penulis mengidentifikasi prioritas berikut untuk memperkuat perjuangan melawan IUU:

  • Memperkuat hukuman pidana untuk IUU.
  • Membuat kerangka hukum yang lebih kuat untuk manajemen laut lepas.
  • Meningkatkan pembagian sistem pemantauan kapal dan data sistem identifikasi otomatis antarnegara.
  • Mereformasi subsidi perikanan yang menciptakan insentif bagi IUU.
  • Meningkatkan akuntabilitas negara-negara tempat kapal tersebut terdaftar.
  • Memperbaiki pembagian data antara Organisasi Manajemen Perikanan Regional dan organisasi internasional lainnya.

    “Tanggapan sejauh ini belum mencukupi untuk menghadapi skala masalah tersebut,” demikian yang disimpulkan kedua penulis. Negara-negara harus mengakui IUU “sebagaimana adanya — ancaman terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, dan tata pemerintahan yang baik, serta keamanan nasional.”

saham