• Home »
  • Cerita populer »
  • Laporan mengungkapkan bahwa perdagangan manusia masih merajalela di industri penangkapan ikan Thailand
Laporan mengungkapkan bahwa perdagangan manusia masih merajalela di industri penangkapan ikan Thailand

Laporan mengungkapkan bahwa perdagangan manusia masih merajalela di industri penangkapan ikan Thailand

Staf FORUM

Pemerintah Thailand masih belum mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kerja paksa dan pelanggaran serius lainnya dalam industri penangkapan ikan, demikian menurut laporan yang dirilis pada Januari 2018 oleh Human Rights Watch.

“Konsumen di Eropa, A.S., dan Jepang harus yakin bahwa makanan laut dari Thailand tidak melibatkan kerja paksa atau buruh yang diperdagangkan,” ungkap Brad Adams, direktur Human Rights Watch untuk kawasan Asia. “Namun, terlepas dari komitmen berprofil tinggi dari pemerintah Thailand untuk membersihkan industri penangkapan ikan, masalah itu masih merajalela.”

Laporan setebal 134 halaman berjudul, “Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry (Rantai Tersembunyi: Kerja Paksa dan Pelanggaran Hak dalam Industri Penangkapan Ikan Thailand),” menggambarkan bagaimana nelayan migran dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara sering kali diperdagangkan ke dalam pekerjaan penangkapan ikan, dilarang berganti majikan, tidak dibayar tepat waktu, dan dibayar di bawah upah minimum. Buruh migran tidak menerima perlindungan hukum tenaga kerja Thailand dan tidak memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja, demikian ungkap laporan tersebut.

Pemerintah Thailand telah menerapkan perbaikan sejak gencarnya berita di media pada tahun 2014 dan 2015 yang memaparkan brutalisasi terhadap nelayan di atas kapal penangkap ikan Thailand, dan Komisi Eropa mengeluarkan peringatan kepada Thailand bahwa Thailand dapat menghadapi sanksi sebagai negara yang tidak bersedia bekerja sama dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi pada tahun 2015, demikian ungkap laporan tersebut. Akan tetapi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu.

Thailand telah merombak proses pemantauan, pengendalian, dan pengelolaan industri penangkapan ikan dan menyiapkan inspeksi antarlembaga. Thailand juga telah memperkuat undang-undang dan hukuman terhadap pelanggaran hak nelayan, demikian yang ditemukan laporan tersebut.

“Namun, upaya itu hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi pekerja yang dilakukan oleh pemilik kapal, awak buah kapal senior, makelar, dan petugas polisi,” kata laporan tersebut. “Sementara itu, dampak pengendalian peraturan yang lebih kuat terhadap perbaikan kondisi kerja di laut telah mengalami keterbatasan akibat buruknya pelaksanaan dan penindakan.”

Meskipun beberapa alat bantu dan langkah baru, seperti sistem pemantauan kapal dan pembatasan waktu di laut hingga 30 hari, telah memperbaiki kondisi nelayan, prosedur lainnya yang baru saja dibentuk secara tidak disadari telah memungkinkan aktor korup untuk menyembunyikan kegiatan pemaksaan di balik kedok dokumen kepatuhan karena praktik perburuhan aktual di laut tidak terkendali, demikian ungkap laporan tersebut.

“Kurangnya komitmen pemerintah Thailand menyebabkan peraturan dan program untuk mencegah kerja paksa di industri penangkapan ikan gagal,” kata Adams.

Para periset Human Rights Watch mewawancarai 248 nelayan dan mantan nelayan, hampir semuanya berasal dari Myanmar dan Kamboja, serta pejabat pemerintah Thailand, pemilik dan kapten kapal, aktivis masyarakat sipil, perwakilan asosiasi nelayan, dan staf badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 2015 hingga 2017. (Foto: Pekerja Myanmar memilah ikan di tempat penangkapan ikan Thailand.)

“Produsen, pembeli, dan pengecer internasional makanan laut Thailand berperan penting dalam memastikan diakhirinya kerja paksa dan pelanggaran lainnya,” kata Adams.

Laporan tersebut meminta Thailand untuk memberlakukan undang-undang yang berdiri sendiri yang melarang semua bentuk kerja paksa dan agar inspektur ketenagakerjaan diberdayakan dengan sumber daya dan alat bantu yang diperlukan untuk menyelidiki pelanggaran dengan tepat. “Rekrutmen dalam industri penangkapan ikan harus adil,” ungkap laporan tersebut.

Luisa Ragher, wakil delegasi Uni Eropa di Thailand, mengatakan kepada theguardian.com, sebuah situs berita internasional online, bahwa Uni Eropa akan bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk menangani pelanggaran tenaga kerja.

“Pemerintah Thailand telah memberikan prioritas tinggi untuk hal ini dan melakukan upaya signifikan dalam mengatasi masalah ini. Masih ada kekurangan, tapi kemajuan telah dicapai, dan kami yakin akan komitmen mereka untuk memperbaiki berbagai hal,” katanya. “Kami bekerja secara intensif untuk membuka diskusi yang lebih luas mengenai hak-hak buruh tidak hanya dalam sektor penangkapan ikan tetapi juga dalam sektor lain.”

saham