Lebih banyak negara bisa memikirkan kembali pembangunan yang didanai RRT

Lebih banyak negara bisa memikirkan kembali pembangunan yang didanai RRT

Tahun depan Indonesia bisa menjadi negara berikutnya yang meninjau kembali proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) — mengikuti negara-negara seperti Maladewa, Malaysia, dan Sri Lanka.

Jika Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus Angkatan Darat, memenangkan pemilihan presiden 2019, dia akan mengevaluasi kembali apakah beberapa proyek yang disebut Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road – OBOR) diperlukan untuk Indonesia, demikian yang diungkapkan adik laki-laki dan kepala kampanye Prabowo Subianto kepada South China Morning Post, surat kabar berbahasa Inggris di Hong Kong, pada akhir Oktober 2018.

Contohnya, Indonesia akan meninjau ulang proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai 67,3 triliun rupiah (4,5 miliar dolar A.S.) yang menghubungkan Jakarta dan Bandung yang dibiayai oleh China Development Bank, demikian ungkap adik Prabowo, Hashim Djojohadikusomo, jika dalam pemilihan presiden yang akan datang Prabowo berhasil mengalahkan calon petahana Presiden Joko Widodo, yang mengalahkannya pada pilpres 2014.

Hashim, yang menyatakan bahwa proyek kereta api sepanjang 140 kilometer itu terlalu mahal, mengatakan kepada South China Morning Post, “Menurut saya sepertinya proyek itu tidak ada gunanya. Kebanyakan orang akan menggunakan bus. Ini jauh lebih murah, dan bus pergi dari pusat kota ke pusat kota.”

“Beberapa proyek mungkin dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak perlu dibatalkan,” ungkap Andre Rosiade, juru bicara Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, kepada BenarNews, layanan berita online yang berafiliasi dengan Radio Free Asia.

Nikkei Asian Review, jurnal bisnis berbahasa Inggris melaporkan bahwa seperti banyak inisiatif OBOR lainnya, proyek kereta api itu telah dilanda masalah, termasuk keterlambatan pencairan dana yang dijanjikan oleh RRT, dan kemajuannya sangat minim, demikian menurut beberapa penelitian terbaru.(Foto: Presiden Indonesia Joko Widodo, kiri, dan pesaingnya Prabowo Subianto menghadiri upacara di Jakarta pada September 2018 untuk memulai periode kampanye pemilihan presiden tahun depan.)

Proyek infrastruktur yang didanai RRT di Maladewa, Malaysia, dan Pakistan dikaji ulang dengan cermat setelah pemilihan umum 2018 baru-baru ini. Mahathir Mohamad, perdana menteri baru Malaysia, membatalkan beberapa proyek OBOR yang “tidak adil”, termasuk proyek kereta api senilai lebih dari 299,1 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.) dan beberapa proyek saluran pipa gas,pada Agustus 2018 segera setelah menduduki jabatannya.

Pada akhir September 2018, anggota parlemen Ibrahim Mohamed Solih yang mengalahkan mantan Presiden Maladewa Abdulla Yameen dalam upayanya untuk kembali terpilih sebagai presiden, mengkritik dengan keras dukungan Abdulla Yameen terhadap proyek OBOR pada rangkaian kampanyenya. Pemerintahan Yameen memperoleh pinjaman senilai 19,4 triliun rupiah (1,3 miliar dolar A.S.) dari Tiongkok yang nilai totalnya lebih dari seperempat produk domestik bruto (PDB) Maladewa.

Perdana Menteri baru Pakistan Imran Khan juga menyuarakan keprihatinan pada akhir September 2018, beberapa bulan setelah memenangkan pemilu, bahwa kontrak OBOR yang didukung RRT telah membebani negara itu dengan persyaratan utang yang tidak menguntungkan, demikian yang dilaporkan Reuters.

Daftar kesulitan yang dialami OBOR, termasuk penundaan proyek, utang yang tidak dapat dikelola, dan masalah kedaulatan yang ditimbulkan, terus berkembang, demikian menurut Nikkei Asian Review. Seperti Indonesia, Bangladesh telah mengalami penundaan proyek infrastruktur yang didukung RRT seperti jalur kereta api Dhaka-Jessore senilai 65,8 triliun rupiah (4,4 miliar dolar A.S.), yang dimulai pada tahun 2016 dan baru akan selesai paling cepat tahun 2022. Pekerjaan konstruksi juga belum dimulai pada proyek lain yang dikontrol RRT, terowongan Karnaphuli, yang akan menjadi terowongan bawah laut pertama di negara itu, demikian yang dilaporkan Nikkei Asian Review.

Pada akhir Oktober 2018, perusahaan asuransi kredit ekspor dari RRT juga memperingatkan investor Tiongkok tentang berisikonya proyek OBOR, dengan mengutip kegagalan berskala besar baru-baru ini. Wang Wen, kepala China Export and Credit Insurance Corp., yang dikenal sebagai Sinosure, mengatakan bahwa perencanaan yang tidak memadai untuk proyek kereta api barang senilai 59,82 triliun rupiah (4 miliar dolar A.S.) yang menghubungkan Addis Ababa, Etiopia, dan Jibuti mengakibatkan Sinosure mengalami kerugian hampir 14,95 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.), demikian yang dilaporkan South China Morning Post.

Proyek itu diluncurkan pada tahun 2018, dan dalam beberapa bulan, utangnya harus direstrukturisasi, demikian yang dikatakan Wang pada forum pembiayaan OBOR di Hong Kong pada Oktober 2018. “Kemampuan perencanaan Etiopia masih kurang, tetapi meskipun dengan bantuan Sinosure dan bank Tiongkok yang memberikan pinjaman, kemampuannya masih belum mencukupi.”

Wang mengatakan bahwa perencanaan yang buruk telah merongrong proyek OBOR lainnya, termasuk kilang gula dan kereta api di Amerika Latin, demikian yang dilaporkan South China Morning Post.

Pelabuhan Hambantota senilai 22,43 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) di Sri Lanka tetap menjadi contoh utama kegagalan OBOR. Pelabuhan itu diserahkan kepada Tiongkok pada tahun 2017 setelah proyek yang direncanakan dengan buruk itu tidak menghasilkan cukup pendapatan bagi negara itu untuk melunasi pembayaran pinjamannya. Sri Lanka telah mengalami kerugian keuangan atas proyek lainnya yang dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok, seperti bandara senilai 2,99 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.) yang tidak digunakan dan dijuluki sebagai “bandara internasional paling sepi di dunia.” Masalah utang tidak berkelanjutan Sri Lanka terus berlanjut, mengingat utang luar negerinya mencapai lebih dari 81 persen produk domestik brutonya, demikian menurut Dana Moneter Internasional.

Proyek OBOR yang didukung RRT juga bisa menempatkan Jibuti, Kirgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Montenegro, Pakistan, dan Tajikistan dalam risiko terjerumus ke dalam jebakan utang seperti yang dialami Sri Lanka, demikian peringatan yang diberikan oleh Center for Global Development dalam sebuah studi pada Maret 2018. Misalnya, Pakistan, negara terbesar di antara negara-negara ini, telah merencanakan proyek OBOR yang dapat menimbulkan utang tambahan senilai 927,2 triliun rupiah (62 miliar dolar A.S.), dengan Tiongkok membiayai sekitar 80 persen dari nilai proyek itu. Sementara itu, RRT telah membiayai proyek kereta api senilai 100,2 triliun rupiah (6,7 miliar dolar A.S.) di Laos, yang membuat negara itu memiliki utang senilai hampir setengah dari PDB-nya, demikian ungkap studi itu.

saham