Manajemen Perikanan

Manajemen Perikanan

Penangkapan ikan berlebihan mengancam cara hidup, kemakmuran, dan pada akhirnya kedaulatan negara-negara kepulauan Pasifik

Kolonel Robert T. Hendrickson/Pasukan Penjaga Pantai A.S.

Tuna adalah makanan andalan bagi ratusan juta orang di seluruh dunia dan juga menjadi mesin ekonomi utama di banyak negara yang tersebar di sepanjang sabuk tuna di Samudra Pasifik Barat dan Tengah. 

Sekitar 60 persen tuna di pasaran saat ini secara global — dari sashimi bigeye hingga cakalang kalengan — berasal dari sabuk tuna, yang membentang 5 derajat di utara dan selatan khatulistiwa.

Banyak negara kepulauan Pasifik sangat tergantung pada perikanan ini untuk kemakmuran dan kedaulatan mereka. Di Kiribati, misalnya, ikan menyumbang 28,8 persen dari semua protein dalam asupan makanan dan 55,8 persen dari protein hewani yang dikonsumsi. Jumlahnya sama untuk negara-negara kepulauan Pasifik lainnya di kawasan itu, demikian menurut Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendapatan dari penangkapan ikan berkontribusi terhadap 64 persen dari produk domestik bruto (PDB) Kiribati, 46 persen dari PDB Tuvalu, 32 persen dari PDB Kepulauan Marshall, dan 24,4 persen dari PDB Mikronesia, demikian menurut laporan Bank Dunia. Selain itu, 33 persen penduduk Tonga bekerja di sejumlah sektor perikanan. Untuk Samoa, 42 persen penduduk bekerja di sektor perikanan.  

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi

Penangkapan ikan berlebihan bisa membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi di masa depan bagi negara-negara ini. Para nelayan memanen dan tidak melaporkan lebih dari 30 persen kuota tahunan untuk tuna di kawasan itu, demikian menurut studi terpisah yang dilakukan antara lain oleh Bank Dunia, Pew Charitable Trusts, Badan Perikanan Forum (Forum Fisheries Agency – FFA) Kepulauan Pasifik, dan Uni Eropa. Pemanenan berlebihan pada ikan yang matang secara seksual dapat menyebabkan runtuhnya persediaan ikan dengan menipisnya persediaan benih ikan dan menyebabkan penurunan tajam dalam pemijahan.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern berpose dengan perwakilan Kiribati David Teaabo dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini, pada November 2018. REUTERS

Mengingat risiko itu, negara-negara Indo-Pasifik harus bekerja bersama-sama untuk melindungi sumber daya berharga ini dan menstabilkan kawasan itu. Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (Western and Central Pacific Fisheries Commission – WCPFC) dan FFA merupakan lembaga utama yang bertugas untuk mengelola populasi ikan di kawasan ini dan mengendalikan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU).

Pola persediaan tuna yang memiliki migrasi tinggi membuat pengelolaan perikanan menjadi lebih menantang. Seekor tuna yang berenang di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Kiribati hari ini dapat berenang di ZEE Kepulauan Marshall besok atau di tempat lain di laut lepas. Pergerakan tanpa batas di antara berbagai yurisdiksi ini menciptakan lanskap penindakan yang menantang. Banyak spesies, termasuk tuna, ditangkap secara berlebihan di kawasan ini dan secara global.

Penangkapan ikan IUU berkontribusi pada ketegangan di kawasan ini dan sekitarnya. Penangkapan ikan IUU merampas pendapatan negara-negara kepulauan Pasifik secara kolektif lebih dari 8,67 triliun rupiah (600 juta dolar A.S.) per tahun, demikian yang ditemukan oleh laporan FFA pada tahun 2016. Jumlah yang dicuri itu merupakan jumlah yang substansial, mengingat bahwa negara seperti Kiribati memiliki PDB yang besarnya sekitar 2,89 triliun rupiah (200 juta dolar A.S.) per tahun. Hanya 20 persen tuna yang ditangkap di kawasan ini dilakukan oleh armada kepulauan Pasifik, demikian menurut Greenpeace Selandia Baru.

Konsekuensi luas

Akan tetapi, penangkapan ikan lebih dari sekadar ketahanan pangan. Ini adalah cara hidup warga di kawasan ini, dan juga merupakan dasar kedaulatan ekonomi.

Stok ikan yang sehat secara langsung terkait dengan ketahanan pangan, keamanan ekonomi, dan keamanan teater regional, seperti yang diungkapkan oleh banyak insiden. Kelangkaan pangan berkontribusi pada berbagai masalah stabilitas. Ini adalah penyebab utama migrasi massal penduduk, yang dapat berkontribusi bagi sindikat kejahatan transnasional, seperti yang terlibat dalam perdagangan manusia, untuk membangun pijakan di suatu daerah.  

Nelayan Somalia berpaling ke pembajakan di Tanduk Afrika setelah penangkap ikan perairan jauh asing secara ilegal melakukan penangkapan ikan berlebih di ZEE Somalia dan menyebabkan keruntuhan perikanan. Konflik antara Islandia dan Inggris meletus akibat hak penangkapan ikan pada akhir tahun 1970-an, dan pertikaian serupa terjadi antara Kanada dan Spanyol pada akhir tahun 1990-an. Penangkapan ikan berlebih juga menyebabkan meningkatnya ketegangan dalam beberapa tahun terakhir di Laut Cina Selatan antara berbagai negara Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang saling mengeklaim hak atas perikanan. RRT telah secara agresif mengganggu nelayan Vietnam dan Filipina, misalnya.

Anjloknya stok ikan dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi di banyak negara kepulauan Pasifik ini. Ketergantungan ekonomi mereka terhadap kesehatan stok ikan membuat negara-negara penting strategis ini sangat rentan terhadap taktik diplomasi buku cek dan buku utang seperti yang dipergunakan oleh RRT. Hal ini juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap pembajakan, ekstremisme kekerasan, organisasi kriminal transnasional, dan elemen destabilisasi lainnya. 

Arah mendatang

Negara-negara penangkap ikan yang bertanggung jawab harus bersatu untuk memerangi penangkapan ikan berlebih yang tidak dilaporkan yang terjadi di perairan teritorial negara-negara kepulauan Pasifik. Manajemen regional kooperatif dapat memiliki manfaat yang besar untuk menjaga keberlanjutan sabuk tuna. Sekutu dan mitra dapat membantu membangun tata kelola maritim yang efektif dan membangkitkan kehendak politik di dalam kawasan ini. Komunitas internasional telah mencurahkan upaya besar untuk membangun kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengawasan dan boarding penegakan hukum. Akan tetapi, sistem pengawasan berteknologi tinggi terkini yang ditambah dengan kapal penegak hukum terbaru dan tercanggih telah terbukti tidak efektif tanpa adanya tahap akhir penuntutan. Langkah konservasi dan manajemen (CMM) dari WCPFC lemah dalam hal prosedur trans-shipment dan pencatatan tangkapan.  

Titik awal untuk memerangi penangkapan ikan berlebih adalah negara-negara penangkap ikan yang bertanggung jawab dari WCPFC bersatu dan menerapkan CMM tegas yang mengatur pencatatan tangkapan. Selain itu, WCPFC harus menerapkan peraturan yang melarang semua trans-shipment di laut lepas. Yang terakhir, negara-negara pesisir harus mengadopsi dan menerapkan undang-undang domestik serupa untuk pencatatan tangkapan dan trans-shipment di dalam ZEE mereka dan memiliki kehendak politik untuk secara agresif menuntut penangkap ikan IUU yang melanggar hukum mereka — yang pada dasarnya merampas pendapatan nasional mereka.

Calon pembeli memeriksa tuna beku di Pasar Toyosu, yang dibuka kembali di Tokyo pada Oktober 2018. THE ASSOCIATED PRESS

Banyak kekuatan utama yang bertanggung jawab mengambil sikap proaktif dalam menangani munculnya krisis penangkapan ikan berlebih ini. Selandia Baru, misalnya, mengerahkan kapal patroli Angkatan Laut Selandia Baru untuk mendukung operasi pulsa penangkapan ikan IUU selama tiga bulan di perairan Fiji, yang memungkinkan lebih dari 150 boarding penegak hukum maritim. Sebelas perjanjian ship-rider bilateral antara A.S. dan negara-negara kepulauan regional memungkinkan operasi serupa. A.S. juga memvisikan bantuan hukum di masa mendatang di darat untuk membantu negara-negara ship-rider meningkatkan kapasitas penuntutan mereka.

Australia, Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat telah bekerja sama dengan kawasan dan negara-negara kepulauan Pasifik selama bertahun-tahun untuk membangun kesadaran ranah maritim serta kapasitas dan kapabilitas keamanan. Jepang dan Kanada juga sedang bekerja di ruang perdagangan ini.  

Perjanjian Tuna Pasifik Selatan, sebuah kesepakatan berkelanjutan antara Amerika Serikat dan 16 negara kepulauan Pasifik, mulai berlaku pada tahun 1988 dan telah berlangsung lebih dari 30 tahun dengan perpanjangan pada tahun 1993 dan 2002. Pada Desember 2016, negara peserta memperbarui perjanjian ini untuk memodernisasi cara kapal penangkap ikan A.S. memperoleh akses ke perairan penangkapan tuna produktif dari negara peserta perjanjian. Perjanjian ini, yang merupakan model kerja sama perikanan dan internasional, telah membantu menetapkan persyaratan pelaporan data dan pengamat perikanan, serta standar pemantauan, pengendalian, dan pengawasan untuk perikanan kawasan tersebut.

Diperlukan upaya yang lebih besar untuk membangun jenis prakarsa ini. Negara-negara penangkap ikan perairan jauh lain yang bertanggung jawab perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan trans-shipment di bawah bendera mereka guna memastikan keberlanjutan jangka panjang dari penggerak ekonomi regional utama kawasan itu — tuna. Prospek tuna terkait erat dengan masa depan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Semakin maju perekonomian negara kepulauan Pasifik, semakin maju keamanan teater kawasan ini.  


Studi Kasus Anjloknya Stok

Pertimbangkan kasus ikan pollock Laut Bering Tengah di “Lubang Donat.” Area ini dapat ditemukan di perairan internasional yang sedikit lebih besar dari Laut Mediterania, di antara Alaska dan Rusia. Zona ekonomi eksklusif Rusia dan A.S. mengelilingi Lubang Donat, namun secara hukum ini merupakan perairan internasional dan oleh karena itu terbuka bagi penangkap ikan dari negara mana pun. Perairan ini kaya akan pollock, ikan yang digunakan untuk segalanya mulai dari pupuk hingga sandwich ikan. Armada internasional tanpa henti menguras stok pollock Lubang Donat dari tahun 1983 sampai 1993. Pada puncaknya tahun 1989-90, hasil tangkapan ikan pollock melampaui 1,4 juta metrik ton. Pada tahun 1990-91, hasil tangkapan sulit mencapai 300.000 metrik ton. Pada tahun berikutnya, stok anjlok akibat penangkapan ikan berlebih. Per tahun 2016, waktu dilakukannya survei terbaru, stoknya tetap menipis.

saham