Mantan pejabat Filipina menuduh Xi melakukan kejahatan kemanusiaan

Mantan pejabat Filipina menuduh Xi melakukan kejahatan kemanusiaan

The Associated Press

Dua mantan pejabat Filipina telah mengambil langkah berani dengan mengajukan pengaduan tuduhan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC). Pengaduan itu berfokus pada tindakan tegas pemerintah Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang mereka katakan telah merampas mata pencaharian ribuan nelayan dan merusak lingkungan.

Mantan Menteri Luar Negeri Albert del Rosario, ditampilkan dalam foto kiri, dan mantan kepala jaksa penuntut antikorupsi Conchita Carpio Morales, ditampilkan dalam foto kanan, mengatakan bahwa mereka mengajukan pengaduan itu ke Mahkamah Pidana Internasional pada pertengahan Maret 2019, sebelum langkah presiden Filipina saat ini untuk menarik negara itu dari mahkamah tersebut mulai berlaku.

Mereka menuduh Xi dan pejabat Partai Komunis Tiongkok (Chinese Communist Party – CCP) lainnya mengubah tujuh terumbu karang yang disengketakan menjadi kepulauan dalam suatu pekerjaan teknik besar-besaran sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang ekstensif dan menghalangi sejumlah besar nelayan, termasuk sekitar 320.000 warga Filipina, untuk mengakses wilayah penangkapan ikan mereka.

“Tindakan ini benar-benar merongrong ketahanan pangan dan energi negara-negara pesisir di Laut Cina Selatan, termasuk Filipina,” ungkap del Rosario dan Carpio Morales dalam pernyataan yang disiapkan.

Pembangunan pulau buatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang dimulai pada tahun 2013 dengan tujuan membangun pangkalan udara dan angkatan laut di perairan yang disengketakan itu, dilaporkan menghancurkan sejumlah besar terumbu karang yang membentang luas dan menyebabkan terancam punahnya perikanan di kawasan itu.

“Pembangunan itu menimbulkan terjadinya salah satu kehancuran lingkungan yang paling masif, hampir permanen, dan berakibat fatal dalam sejarah umat manusia,” ungkap mereka.

“Meskipun dipublikasikan secara luas, tindakan kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para pejabat Tiongkok di Laut Cina Selatan dan di dalam wilayah Filipina ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukuman, dan hanya ICC yang dapat menuntut pertanggunggugatan atas nama rakyat Filipina dan komunitas internasional,” ungkap mereka.

Tidak ada reaksi langsung dari Partai Komunis Tiongkok.

Pejabat Tiongkok telah lama mengklaim hampir seluruh jalur perairan itu, salah satu jalur perairan tersibuk di dunia, dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei juga memperebutkan kepemilikan sebagian dari perairan strategis itu. Perairan itu merupakan rute transit utama untuk sejumlah besar barang di dunia dan minyak yang mendorong semaraknya perekonomian Asia.

Ketika dia menjadi diplomat utama Filipina, del Rosario mempertanyakan legalitas klaim besar-besaran RRT dan tindakan lain dalam kasus arbitrase internasional terkemuka melawan Beijing yang dimenangkan oleh Filipina, tetapi RRT mengabaikan putusan itu.

Mahkamah arbitrase itu menyatakan dalam putusannya pada Juli 2016 bahwa klaim RRT berdasarkan alasan historis tidak valid dan bahwa pasukan RRT secara tidak sah telah mencegah para nelayan Filipina mengakses wilayah Scarborough Shoal yang disengketakan. Mahkamah itu juga memutuskan bahwa RRT melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 untuk melindungi lingkungan dengan melakukan pembangunan pulau dan menoleransi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh warga Tiongkok.

Terlepas dari putusan arbitrase dan perjanjian tahun 2002 dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk menghentikan pendudukan dan pembangunan di kawasan yang disengketakan, Beijing merencanakan “di belakang layar” dan kemudian membangun pulau-pulau buatan di kawasan yang disengketakan, demikian ungkap pengaduan itu. “Upaya ini telah menempatkan sumber daya alam bernilai miliaran dolar, termasuk ikan, bahan bakar fosil, dan jalur pelayaran berada di bawah kendali Beijing,” ungkapnya.

Pengaduan itu menguraikan tindakan Partai Komunis Tiongkok yang semakin agresif selama beberapa dekade, dimulai pada tahun 1974, ketika Tiongkok mengusir secara paksa pasukan Vietnam dari Kepulauan Paracel, hingga tahun 1995, ketika Tiongkok merebut Mischief Reef yang diklaim Filipina, dan tahun 2013, ketika Tiongkok memulai pembangunan pulaunya.

Selain Xi, pengaduan itu juga menyatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Duta Besar Tiongkok untuk Manila Zhao Jinhua sebagai “pelaku kejahatan.”

saham