Melewati Garis Pantai

Melewati Garis Pantai

Badan Keamanan Laut di Indo-Asia-Pasifik meningkatkan kemitraan dan melihat keulungan mereka naik meningkat ketika negeri negeri memperluaskan peran mereka dalam keamanan regional

Staf FORUM

Sejak kebelakangan hari, tugas kepolisian perairan memerlukan kerjasama yang lebih substansial. Waktu hanya satu agen Maritim yang memiliki sumber daya yang diperlukankan dan personil untuk melakukannya sendiri sudah tidak wujud lagi.

Armada di seluruh dunia menyusut sementara tantangan tantangan yang berkaitan dengan laut terus berkembang.

Agensi-agensi pelaut di Indo-Asia-Pasifik — yang terdiri dari delapan hingga sepuluh negeri yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia (Kanada, Indonesia, Rusia, Filipina, Jepang, Australia, Amerika Serikat dan Selandia Baru) — mengakui bahwa menghadapi tantangan Maritim hari ini memerlukan upaya terpadu. Selain itu, undang-undang internasional mengamanatkan kewajiban tertentu ke negeri-negeri untuk mencegah insiden keamanan di laut, kapal dan di pelabuhan.

Memang untuk itu yang membuat Badan Keamanan Laut di seluruh wilayah telah melihat keungulan mereka meningkat.

“Badan Keamanan Laut yang muncul sebagai lembaga-lembaga nasional yang penting di Asia dan Pasifik dengan berpotensi untuk membuat kontribusi besar untuk tatanan kawasan dan keamanan,” menurut sebuah analisa berjudul “Badan Keamanan Pantai: Pasukan baru untuk Perintah Regional dan keamanan” diterbitkan oleh Pusat Timur-Barat, sebuah organisasi Pendidikan dan Penelitian yang didirikan oleh Kongres Amerika Serikat. “Perkembangan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap keamanan koperasi dan komprehensif dan akan memfasilitasi kerjasama kedaerahan maritim dan membangunkan keyakinan. Ini merupakan faktor positif untuk tatanan kawasan dan keamanan dan mungkin merupakan sebuah revolusi dalam strategis pemikiran Maritim.”

Anggota grup Operasi Khusus Badan Keamanan Pantai Filipina berpartisipasi dalam latihan gabungan penegakan undang-undang laut dengan penjaga Badan Keamanan Pantai Jepang. REUTERS

Memperluaskan peran Badan Keamanan Laut dapat menghasilkan keamanan yang lebih besar untuk sebuah negara, ahli itu mengatakan. Kapal Badan Keamanan Laut sering tidak begitu mengintimidasi dibandingkan kapal angkatan laut, yang lebih besar dan dilengkapi dengan kemampuan untuk perang. Kapal angkatan laut yang sering besar ukuran nya membatasi akses mereka ke saluran laut tertentu, sedangkan yang kecil jenis Cutter yang dimiliki Badan Keamanan Laut lebih mudah untuk menavigasi selat yang sempit. Di Indonesia, pihak berkuasa telah bekerja keras untuk mengambil kesempatan dari ukuran kapal Cutter untuk menyebelahi mereka. Personil Badan Keamanan Laut yang ada sekarang menggunakan kapal yang bahkan lebih kecil yang mampu mengejar para penjahat dilaut-lautan yang sering menggunakan kapal kecil berkecepatan tinggi, Komandan Angkatan Laut Indonesia berkata kepada FORUM. Indonesia juga telah memberi pegawai Maritim kuasa untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan gelap dengan meledakkan kapal mereka jika mereka ditahan.

Negera-negara lain juga telah mengunakan langkah-langkah untuk meningkatkan operasi angkatan laut dan badan keamanaan laut mereka, tetapi para ahli menyarankan bahwa perhatian interoperabilitas multinasional dan anata agensi tetap menjadi prioritas.

“Pentingnya kerjasama kedaerahan Maritim mengalir dari kompleksitas persekitaran maritim di wilayah itu, tumpang tindih yurisdiksi maritim dan risiko ketegangan dan sengketa di laut,” menurut analisis yang diterbitkan oleh Pusat Timur-Barat. “Selain dari penting untuk manajemen yang efektif tentang daerah laut, kerjasama Maritim adalah ukuran penting untuk mengembangkan kepercayaan dan keamanan maritim dan adalah satu langkah besar untuk stabilitas regional yang lebih baik.”

Kejahatan kejahatan yang berlaku di laut — termasuk bajak laut, penyelundupan dan memancing secara gelap — tetap menjadi masalah yang serius bagi semua negara yang mempunyai hak dalam laluan-laluan air yang aman. Negera Jepang melihat cocok untuk membantu dengan memastikan keselamatan dengan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara anggota dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Pada bulan September 2016, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengumumkan niat negaranya untuk melatih 1.000 pegawai keamanan laut dari ASEAN. Inisiatif tiga tahun ini akan disertai sebagian besar anggota badan keamanan laut, serta personil lain yang mengamati lalu lintas laut, menurut surat kabar The Straits Times.

“Kami menanggapi panggilan negara untuk membantu meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani manajemen laut,” Yasuhisa Kawamura, Sekretaris pres untuk Kementerian Luar Negeri Jepang, katanya kepada The Straits Times, dan menambahkan bahwa pelatihan operasi penyelamatan di laut akan dimasukkan.

Sebulan sebelumnya, pada Agustus 2016, Jepang menyediakan 10 kapal untuk badan keamanan laut yang pertama untuk Filipina untuk membantu dalam kemampuan penegakan undang undang maritim.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengumumkan rencana negaranya untuk memperluaskan hubungan militer di ASEAN. Pada September 2016, Modi menawarkan jalur kredit berjumlah 500 juta Dolar Amerika untuk Vietnam. Antara puluhan perjanjian kerjasama pertahanan yang sedang berlaku, India akan melengkapkan Badan Keamanan Laut Vietnam dengan kapal berkecepatan tinggi untuk patroli di daerah dekat pantai.

Anggota Badan Keamanan Laut Vietnam meronda Laut Cina Selatan. AFP/GETTY IMAGES

“Keputusan kami untuk meningkatkan kemitraan strategis ke strategis komprehensif menangkap niat dan arah kami untuk bekerjasama di masa mendatang,” Modi kata, menurut surat kabar The Indian Express. “Itu akan memberikan arah baru, semangat, dan substansi untuk kerjasama bilateral kami.”

Agustus 2016 juga terlihat kerjasama antara kuasa terbesar Badan Badan Keamanan di Pantai Pasifik Indo-Asia: Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua negara mengadakan operasi gabungan di Pasifik sebagai sebagian dari patroli rutin “untuk pendeteksian dan pencegahan aktivitas memancing gelap dan tidak dilaporkan, termasuk pelagis memancing jaring-drif ditengah laut secara besar-besaran,” lapor surat kabar The Japan Times. Pegawai menyatakan bahwa mereka melakukan operasi seperti itu dengan negara Jepang, Korea Selatan, Rusia dan Kanada dan sudah melakukannya selama lebih dari 15 tahun.

“Ada pengakuan meningkatnya nilai dari pasukan Badan Keamanan Laut ini — menangani ancaman transnasional dan kejahatan di laut — untuk kedamaian dan keterlibatan rutin dengan pasukan rekan Maritim dari negara-negara lain,” menurut analisis 2015 “Penegakan Hukum Maritim di Pasifik.”

Oleh karena itu, analisis menganjurkan, perbaikan terus-menerus untuk komunikasi dan kerjasama secara bilateral dan multinasional harus terus dengan Badan Keamanan Laut, karena “peningkatan keperluan keamanan perjalanan yang berfungsi sebagai rute pelayaran bagi perekonomian global.”

saham