Memikirkan Kembali manajemen Krisis

Memikirkan Kembali manajemen Krisis

Ahli bencana menganjurkan kerangka kerja global baru untuk tanggap bencana

Staf FORUM

Planet Bumi menghadapi banyak peristiwa bencana yang mengancam lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas politik. Perubahan iklim dapat memaksa sebanyak 200 juta orang meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi pada tahun 2050, dan meningkatnya ketidakadilan keuangan menimbulkan keresahan sosial: Kekayaan gabungan delapan orang terkaya di dunia lebih banyak daripada kekayaan separuh penduduk termiskin di dunia.

Jika data seperti yang disampaikan oleh International Bar Association dan Oxfam belum menjelaskan tantangan yang mungkin terjadi, maka tambahkan tantangan itu dengan kebangkitan pengembangan kekuatan senjata nuklir, akumulasi sistem persenjataan canggih oleh semakin banyak negara, dan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memiliki frekuensi lebih besar.

Risiko global ini terus berkembang, namun para ahli manajemen krisis mengatakan bahwa banyak institusi dan strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan ini masih stagnan. Apakah organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia — bersama dengan pemerintah dan militer — telah memperbarui keahlian dan sumber daya untuk memenuhi tantangan zaman modern? Adakah organisasi atau institusi berbeda yang lebih cocok untuk keterampilan pemecahan masalah yang dibutuhkan saat ini?

Anggota komunitas manajemen krisis mengatakan bahwa pertanyaan semacam itu patut mendapat perhatian lebih besar.

Prajurit dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok dan Angkatan Darat A.S. di Pasifik membawa korban luka dari sebuah perahu pada latihan Pertukaran Manajemen Bencana A.S.-Tiongkok di sebuah pangkalan di Kunming, provinsi Yunnan, Tiongkok barat daya, pada November 2016. [THE ASSOCIATED PRESS]

“Masalahnya saat ini adalah bahwa tantangan yang kita hadapi bersifat global … dan bahwa kita benar-benar kehabisan sistem untuk mengendalikannya,” ungkap Mats Andersson, wakil ketua Global Challenges Foundation, yang berbasis di Swedia, pada Februari 2017. Dia berada di Brookings Institution di Washington, D.C., tempat dia bergabung dalam diskusi panel mengenai pengelolaan risiko global. “Kita harus menemukan cara baru. Saat ini kita berusaha memperbaiki masalah saat ini dengan kotak perkakas dari kemarin. Kita harus mencari kotak perkakas baru yang benar-benar bisa bekerja untuk mengurangi risiko yang kita miliki.”

Didirikan pada tahun 2012, Global Challenges Foundation bertujuan untuk “mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang risiko global yang paling mendesak bagi kemanusiaan,” demikian menurut misinya. Yayasan ini juga berusaha mempercepat cara-cara baru untuk mengatasi risiko. Untuk itu, yayasan itu meluncurkan kompetisi untuk menemukan model kerja sama global baru yang mampu menangani risiko global. Kompetisi itu telah menghasilkan lebih dari 4.000 model dari para peserta di 150 negara. Pemenang akan menerima hadiah sebesar 68,8 miliar rupiah (5 juta dolar A.S.) bagi gagasan terbaik untuk “membayangkan kembali” tata kelola global untuk abad ke-21.


Laporan Risiko Global Forum Ekonomi Dunia Tahun 2017 menguraikan tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini.

5 Risiko Global Utama Sehubungan dengan Kemungkinan Terjadinya
  1. Peristiwa cuaca ekstrem
  2. Migrasi paksa berskala besar
  3. Bencana alam besar
  4. Serangan teroris berskala besar
  5. Insiden penipuan/pencurian data yang besar
5 Risiko Global Utama Sehubungan dengan Dampak
  1. Senjata pemusnah massal
  2. Peristiwa cuaca ekstrem
  3. Krisis air
  4. Bencana alam besar
  5. Kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

“Kita bisa semakin dikatakan hidup dalam komunitas global. Ini berarti bahwa penghuni setiap negara, melalui perilaku dan keputusan mereka, dapat memiliki dampak besar pada kepentingan penting penghuni semua negara lain,” tulis Laszlo Szombatfalvy, pendiri Global Challenges Foundation, dalam sebuah surat untuk peserta kompetisi. “Sistem internasional kita saat ini — termasuk namun tidak terbatas pada Perserikatan Bangsa-Bangsa — didirikan di era lain, menyusul Perang Dunia Kedua. Sistem ini sudah tidak cocok untuk tujuan menghadapi risiko abad ke-21 yang dapat memengaruhi orang-orang di mana pun di dunia ini.”

Szombatfalvy mengatakan bahwa para manajer krisis sangat membutuhkan pemikiran segar untuk mengatasi skala dan kegawatan tantangan global saat ini, “yang telah melampaui kemampuan sistem saat ini untuk menanganinya.”

PERSPEKTIF SEGAR, KERJA SAMA BERKELANJUTAN

Kemal Dervis, wakil presiden dan direktur program Ekonomi dan Pembangunan Global di Brookings, setuju dengan anggapan bahwa pemerintah, lembaga warisan, dan militer harus segera melihat apakah strategi mereka untuk mengatasi tantangan telah berevolusi bersama dengan tantangan itu sendiri.

“Kotak perkakas yang sebagian besar kita miliki saat ini sebagian besar berasal dari malapetaka Perang Dunia II,” kata Dervis.

Dia mempromosikan gagasan bahwa pemerintah seharusnya membuat otoritas pengambilan keputusan selama tanggap bencana atau krisis sedekat mungkin dengan tingkat lokal. Dia mengatakan bahwa hal itu tidak memerlukan pergeseran drastis dalam beberapa lapisan tata kelola. Melainkan, menciptakan tingkat tambahan yang memberi warga dan penduduk lokal pengawasan yang lebih besar untuk menangani secara langsung, dan lebih cepat, bencana yang memengaruhi lingkungan mereka.

Dervis juga menyukai komunitas militer dan keamanan yang beroperasi secara terpisah dari urusan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk manajemen krisis. Komunitas militer dan keamanan yang terpisah dapat meningkatkan otonomi militer untuk menerapkan strategi pencegahan krisis.

Akan tetapi pemisahan untuk tujuan pengambilan keputusan tidak meniadakan integrasi di antara setiap komponen tanggap bencana. Kerja sama harus selalu ada dan, bahkan, semakin diperluas di antara aliansi sipil-militer.

“Negara-negara yang rentan telah mulai mengintegrasikan kebijakan dan praktik manajemen risiko bencana ke dalam kerangka kerja tata kelola sipil mereka secara keseluruhan untuk meningkatkan kesatuan upaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional,” demikian menurut laporan “Kemajuan dalam Koordinasi Sipil Militer dalam Bencana” tahun 2015 oleh Pusat Keunggulan Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance – CFE-DM) Departemen Pertahanan A.S.

Laporan CFE-DM memetik pelajaran dari Topan Super Haiyan, yang juga dikenal sebagai Yolanda, yang menghantam Kepulauan Caroline, Filipina, Tiongkok Selatan, dan Vietnam pada November 2013. Di Filipina, badai itu membawa angin kencang dan hujan deras yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan yang meluas. Dari bencana itu, CFE-DM mengidentifikasi tiga praktik terbaik:

Membuat “sistem peringatan menyeluruh” yang dipahami secara umum yang mempersiapkan sebuah negara untuk menghadapi krisis.

Menetapkan komitmen bilateral yang dilaksanakan para penanggap secara multilateral di lapangan melalui pusat koordinasi multinasional dan mempromosikan penggunaan sipil terhadap aset pertahanan luar negeri secara optimal.

Mempertahankan koordinasi yang erat dengan pemerintah, militer, dan sektor swasta sehingga para penanggap sipil berhasil melipatgandakan lonjakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penyelamatan nyawa masyarakat yang terkena dampak bencana.

PENTINGNYA MODAL MANUSIA

Terus menekankan pada orang-orang yang terlibat dalam proses ini, dan bukannya organisasi, merupakan bagian penting dari pergeseran paradigma bagi Maria Ivanova, guru besar madya di bidang tata kelola global di John W. McCormack Graduate School of Policy and Global Studies di University of Massachusetts Boston, tempat dia menjadi salah satu direktur Pusat Tata Kelola dan Keberlanjutan.

Dia memandang sistem manajemen krisis sebagai “terfragmentasi.” Pemerintah dan organisasi harus mengevaluasi apakah mereka memiliki prosedur yang menerapkan banyak aktor, atau multiplisitas dalam tindakan mereka, demikian ungkapnya.

“Itu mengharuskan kita untuk benar-benar melihat ke dalam institusi ini, untuk melihat berbagai tingkat tata kelola, melihat bagaimana fungsinya, dan mengingat apa sasarannya,” kata Ivanova dalam diskusi panel mengenai manajemen krisis di Brookings Institution. “Di mana kita ingin mendapatkannya? Dan akhirnya, saya pikir kita akan memiliki institusi yang berfungsi dan pemerintah yang berfungsi saat kita memiliki orang yang tepat di tempat yang tepat.”

Tim penyelamat Indonesia menemukan tubuh seorang wanita setelah longsoran lumpur menghancurkan rumah-rumah menyusul hujan deras di kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada April 2017. [AFP/GETTY IMAGES]

Tidak cukup hanya menyewa seorang ahli. Individu tersebut harus memiliki arahan yang jelas mengenai peran mereka di dalam institusi atau pemerintah.

“Apa artinya membuat institusi itu benar-benar berfungsi? Individu macam apa yang Anda butuhkan di sana dan pada berbagai tingkat tata kelola ini? Dan saya akan mengatakan bahwa mereka harus berkomitmen, mereka harus mampu, dan mereka harus terinspirasi,” kata Ivanova.

Dia mengakui bahwa menginspirasi orang-orang untuk berbicara tentang risiko bencana global dapat terbukti sulit.

“Namun, kita telah melihat hal itu terjadi dengan debat iklim, bahwa hal itu berubah dari narasi pengorbanan menjadi narasi kesempatan,” kata Ivanova. “Dan saat itulah Perjanjian Paris muncul, ketika orang-orang bisa melihat bahwa ‘Saya bisa menjadi bagian dari ekonomi yang berbeda. Saya bisa berkontribusi pada hasil yang berbeda di dunia.’ Dan saat itulah orang-orang menjadi terlibat dan individu menjadi elemen aktif dan produktif dalam institusi.”

MENERAPKAN VISI UNTUK PERUBAHAN

“Dengan tidak adanya krisis, perubahan cenderung terjadi secara kecil-kecilan,” ungkap Stewart M. Patrick, peneliti senior dan direktur program Lembaga Internasional dan Tata Kelola Global di Dewan Hubungan Luar Negeri, dalam diskusi Brookings. “Anggap saja itu sebagai seleksi alam dan bukannya keseimbangan yang jebol di bidang evolusioner. Tahu kan, ironinya adalah bahwa institusi benar-benar buruk dalam memprediksi, mengantisipasi, dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi risiko bencana, namun apa yang terjadi, ironisnya, adalah bahwa malapetaka sebenarnya adalah satu-satunya hal yang benar-benar menciptakan beberapa institusi.”

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah bekerja keras untuk tidak masuk dalam kategori tersebut melalui penciptaan Visi ASEAN 2025 mengenai Manajemen Bencana. ASEAN mengidentifikasi bidang utama untuk membuat Kesepakatan ASEAN mengenai Manajemen Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER), pendekatan yang berpusat pada masyarakat, berorientasi pada masyarakat, berkelanjutan secara finansial, dan terkoneksi pada tahun 2025.

“Meskipun ASEAN telah berkembang dalam hal kerja sama dan kolaborasi, terbukti bahwa mekanisme untuk menanggapi tantangan baru ini perlu dikembangkan lebih lanjut,” demikian menurut Visi 2025.

Laporan Sintesis KTT Kemanusiaan Dunia telah menggarisbawahi lima bidang tindakan utama bagi tindakan kemanusiaan di masa depan yang telah diadopsi ASEAN sebagai bagian dari Visi 2025: martabat, keselamatan, ketahanan, kemitraan, dan keuangan.

Berikut ini menjelaskan bagaimana laporan tersebut diuraikan di setiap poin:

Martabat
“ASEAN akan harus mengembangkan secara lebih lanjut dan menerapkan pendekatan yang berpusat pada masyarakatnya sebagai prioritas utama. Dengan pendekatan ini di pusat prakarsa kemanusiaan akan menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, anak perempuan, generasi muda, dan anak-anak sehingga mereka dapat bertindak sebagai agen atas respons mereka sendiri.”

Keselamatan
“ASEAN dan implementasi AADMER di masa depan harus memastikan bahwa ada mekanisme untuk memungkinkan perlindungan dan bantuan untuk semua orang, terutama mereka yang paling rentan. Perlindungan seharusnya menjadi prioritas bagi semua penanggap ASEAN setiap saat selama peristiwa kemanusiaan karena mereka bertindak sebagai pendukung perdamaian dan hukum internasional.”

Ketahanan
“Memperkuat ketahanan mengharuskan ASEAN untuk mengalihkan fokus mereka dari mengelola krisis menjadi mengelola risiko sehingga konstituen mereka akan dipersiapkan dengan lebih baik mengenai apa yang ada di depan mereka. Dengan demikian, mencapai ketahanan di dalam ASEAN memerlukan pengembangan kemampuan negara-negara anggota dan di dalam diri mereka di masyarakat untuk mengurangi keterpaparan dan kerentanan.”

Kemitraan
“Melalui kemitraan, program kerja AADMER di masa depan harus secara aktif melibatkan sektor pekerjaan lain, seperti, namun tidak terbatas pada: sektor swasta dan publik untuk memanfaatkan kemampuan mereka. Dalam menangani kebutuhan aspek kemanusiaan di masa depan, upaya kolaborasi dari semua pihak diperlukan untuk memberikan respons yang paling komprehensif dan holistis terhadap pihak-pihak yang terkena dampak.”

Keuangan
“ASEAN, melalui AADMER, seharusnya mencari sumber pendanaan alternatif dan tidak hanya mengandalkan sumbangan dari negara anggota. Perolehan sumber pendanaan baru di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional akan menjadi kunci untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi penduduk yang terkena bencana.”

JANGAN PERNAH MEREMEHKAN RISIKONYA

Szombatfalvy, pendiri Global Challenges Foundation, mengingatkan tim manajemen krisis bahwa tantangan utama saling terkait dan saling memengaruhi secara positif atau negatif.

“Tantangan krisis besar mewakili ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini dan harus berada di puncak agenda politik internasional,” kata Szombatfalvy. “Menurut pandangan saya, para pemimpin politik dan bisnis, yang dipengaruhi oleh masalah jangka pendek dan kepentingan diri sendiri, sangat meremehkan risiko ini. Risiko ini menuntut tindakan kolektif global yang mendesak untuk melindungi generasi masa depan.”

Ancaman terbesar yang dihadapi saat ini melampaui batas-batas nasional, demikian ungkap Szombatfalvy. “Oleh karena itu, risiko ini perlu ditangani bersama oleh semua negara berdasarkan peningkatan kesadaran atas ketergantungan timbal balik kita.”

saham