Menangani Kekacauan Internal

Menangani Kekacauan Internal

Disparitas India memperkaya negara itu, tapi juga menciptakan perbedaan yang bisa menghadirkan tantangan bagi pemeliharaan perdamaian internal

Sarosh Bana

FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

Untuk negara subkontinental seluas 3,29 juta kilometer persegi yang dihuni oleh 1,28 miliar penduduk dari beragam agama dan kepercayaan — dan dihadapkan dengan dua musuh agresif di perbatasannya — India telah berhasil menyatukan dirinya dengan sangat baik.

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, negara itu telah bangkit menjadi ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat saat ini, menyalip bekas penjajahnya pada tahun 2016 untuk menjadi ekonomi terbesar keenam di dunia, dengan produk domestik bruto sebesar 31,06 kuadriliun rupiah (2,3 triliun dolar A.S.).

Namun, Inggris yang menarik mundur pasukannya meninggalkan warisan pahit. Inggris memisahkan wilayah bekas jajahannya menjadi India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang didominasi Muslim dan sejak saat itu India dan Pakistan telah empat kali berperang: pada saat Pemisahan pada tahun 1947, dan pada tahun 1965, 1971, dan 1999. Tiga perang ini dilancarkan di negara bagian yang menjadi perbatasan kedua negara, Jammu dan Kashmir (J&K), sementara perang pada tahun 1971 menyebabkan terbentuknya Bangladesh akibat jatuhnya Pakistan Timur.

Perdana Menteri India Narendra Modi, tengah, tiba pada hari pembukaan sidang anggaran Parlemen India di New Delhi pada Januari 2017.

Permusuhan yang terus berlanjut itu telah menyiksa kedua belah pihak, mengalihkan dana vital ke militer mereka sehingga mengorbankan jutaan rakyat miskin. Dengan berpihaknya negara adidaya Tiongkok pada Pakistan dalam keributan ini, India harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Anggaran federalnya untuk tahun 2017-2018 mengalokasikan 567,3 triliun rupiah (42 miliar dolar A.S.) untuk pertahanan, sementara memberikan 101,3 triliun rupiah (7,5 miliar dolar A.S.) untuk kesehatan masyarakat, 162,1 triliun rupiah (12 miliar dolar A.S.) untuk pendidikan, 378,2 triliun rupiah (28 miliar dolar A.S.) untuk perempuan dan anak-anak, dan 391,7 triliun rupiah (29 miliar dolar A.S.) untuk pertanian. Kementerian Dalam Negeri (MHA) mengalokasikan dana tambahan 172,9 triliun rupiah (12,8 miliar dolar A.S.) untuk mengawasi keamanan dalam negeri.

Pasukan India dan Pakistan terus-menerus berada dalam kondisi siap bertempur di Gletser Siachen, pada ketinggian 5.400 meter, “medan tempur tertinggi dan terberat di dunia”. Di sana, lebih banyak dari mereka yang meninggal dunia, bukan akibat peluru, tapi akibat keganasan medan beku yang keras, ketika suhu bisa turun ke minus 45 derajat Celcius. Meskipun sisi Siachen Pakistan yang dibangun dengan bantuan Tiongkok dapat diakses melalui jalan darat, sisi Siachen India hanya dapat dijangkau dengan helikopter. Bahkan artileri dan perbekalan harian harus diterbangkan, dan pasukan India menggunakan radar dan drone untuk melakukan pengawasan.

Pasukan Tiongkok juga menerobos sesuka hati mereka dengan melintasi Pegunungan Himalaya untuk membangun pos militer dan mengancam Tentara India dan penduduk desa, dan kadang-kadang bahkan membangun landasan pendaratan helikopter dan pos komunikasi terdepan. Negara bagian pegunungan J&K yang indah telah dikacaukan oleh teroris yang menyusup dari faksi subnasional yang memisahkan diri dari Pakistan.

Ancaman Internal

Keragaman India tidak ada bandingannya dan menciptakan masyarakat yang sangat beragam yang memberinya kekayaan budaya dan warisannya. Masyarakat ini juga berbeda, dan keragaman dan perbedaan ini kadang-kadang telah memicu perselisihan dan pertentangan. Meskipun jarang terjadi dan sebagian besar terlokalisasi, kekerasan komunal berkobar akibat dihancurkannya masjid Babri yang dibangun pada abad ke-16 oleh para agamawan Hindu pada Desember 1992 yang menyebabkan kebangkitan kembali militan Hindu dan juga serangkaian pengeboman pembalasan di Mumbai oleh kelompok radikal Islam tiga bulan kemudian. Pembakaran hidup-hidup para peziarah Hindu di sebuah kereta api di Gujarat pada tahun 2002 juga mengakibatkan serangan balasan terhadap umat Islam di negara bagian tersebut.

Warga sipillah dan bukannya ekstremis atau pasukan keamanan yang paling menderita dalam konflik ini. Dari 44.197 orang yang telah tewas di J&K dalam kekerasan separatis sejak tahun 1988, 14.748 orang adalah warga sipil, di samping 6.284 petugas keamanan, dan 23.165 teroris, demikian menurut perkiraan South Asia Terrorism Portal (SATP) yang dioperasikan oleh Institute for Conflict Management yang berbasis di New Delhi.

Ekstremisme sayap kiri di negara itu, pada gilirannya, telah membunuh sekitar 13.312 orang sejak tahun 1999, 7.640 di antaranya adalah warga sipil, 2.612 personel keamanan, dan 3.060 teroris. Agenda brutal ini telah lama dilaksanakan oleh gerakan Naxalite bawah tanah yang telah dipandu oleh ideologi Maoist anarkis yang berusaha mengangkat kaum yang tertindas dan menantang kekuasaan yang ada. Ekstremisme Naxal ada di wilayah suku-suku terbelakang di negara bagian Benggala Barat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, dan Telangana.

Tentara India berbaris dalam parade Hari Republik di New Delhi pada Januari 2017.

Pemberontakan juga telah menghancurkan beberapa dari delapan negara bagian timur laut berpemandangan sangat indah yang terhubung dengan bagian lainnya dari negara ini melalui sebidang lahan sempit yang dikelilingi oleh Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Tibet dan Tiongkok berada di sebelah utara dan Myanmar di sebelah timur mereka. Dilaporkan ada 94 kelompok teroris dan pemberontak aktif yang beroperasi di kawasan itu, sebagian besar berusaha memisahkan diri dari India yang sekuler di sepanjang wilayah kelompok etnis yang mereka wakili. Ini termasuk dua faksi sempalan Dewan Sosialis Nasional Nagaland (National Socialist Council of Nagaland – NSCN) yang menginginkan “Nagaland Raya” yang terdiri dari daerah-daerah yang didominasi oleh suku Naga di negara-negara bagian tetangga dan daerah-daerah yang berdekatan di Myanmar.

Front Pembebasan Bersatu Asom (United Liberation Front of Asom – ULFA) berjuang untuk memisahkan diri Assam sejak tahun 1979, sementara Front Demokratik Nasional Bodoland (National Democratic Front of Bodoland – NDFB), dari negara bagian yang sama, berjuang untuk “Bodoland berdaulat” di sebelah utara sungai Brahmaputra. Kelompok lainnya adalah Macan Pembebasan Rakyat Karbi (Karbi People’s Liberation Tigers – KPLT) yang ingin membentuk Negara Bagian Karbi otonom di luar Assam. Macan Pembebasan Bersatu Muslim Assam (Muslim United Liberation Tigers of Assam – MULTA) telah mengoordinasikan kegiatan kelompok radikal Islam di timur laut sejak tahun 1996, sementara Organisasi Pembebasan Kamtapur (Kamtapur Liberation Organisation – KLO) melakukan perjuangan bersenjata untuk mendirikan Negara Bagian Kamtapur yang terpisah di dalam Assam.

Perkembangan yang meresahkan adalah bersatunya banyak unit pemberontak ini melawan apa yang mereka identifikasikan sebagai musuh bersama mereka di “India kolonial nasionalis.” ULFA, NDFB, KLO, dan NSCN, misalnya, telah bersatu di bawah bendera Front Pembebasan Bersatu Asia Tenggara Barat (United Liberation Front of Western South East Asia – UNLFW). SATP memperkirakan pemberontakan di timur laut ini telah menimbulkan korban sebanyak 21.472 orang sejak tahun 1992, 10.262 di antaranya adalah warga sipil, 2.737 personel keamanan, dan 8.473 teroris.

Keamanan Negara Bagian

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah urusan negara bagian, bukan federal, berdasarkan Konstitusi India, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan berdasarkan penilaian ancaman oleh badan keamanan. MHA juga meningkatkan kepekaan dan memberikan masukan intelijen dan ancaman kepada pemerintah negara bagian jika diperlukan.

Masalah keamanan internal India oleh karena itu tidak bisa diperlakukan hanya sebagai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Masalah itu harus ditangani secara komprehensif dalam semua dimensi dan semua tingkat — politik, ekonomi, dan sosial.

Karena perbatasan India tidak sepenuhnya aman, penyusupan terjadi di negara-negara bagian perbatasan seperti J&K, Punjab, Rajasthan, dan Gujarat dari Pakistan, ke Uttar Pradesh dan Bihar dari Nepal, ke J&K, Uttarakhand dan Arunachal Pradesh dari Tiongkok, ke Bihar, dan Benggala Barat dari Bangladesh dan ke Nagaland, Manipur dan Mizoram dari Myanmar. Selain garis pantai sepanjang 7.517 kilometer, termasuk wilayah pulau, India memiliki 15.107 kilometer perbatasan darat, dengan 4.097 kilometer di sepanjang Bangladesh, 3.488 kilometer di sepanjang Tiongkok, 3.323 kilometer di sepanjang Pakistan, 1.751 kilometer di sepanjang Nepal, 1.643 kilometer di sepanjang Myanmar, 699 kilometer di sepanjang Bhutan, dan 106 kilometer di sepanjang Afganistan.

Dengan menggunakan taktik sembunyi-sembunyi, dan membawa senjata api dari berbagai kaliber, dan terkadang granat dan bom rakitan, teroris yang terindoktrinasi dan termotivasi menimbulkan malapetaka ketika mereka menyerang. Ekstremis Pakistan memasuki pangkalan Angkatan Udara India yang dijaga ketat di Pathankot, Punjab, pada Januari 2016 dan bertahan di dalam sana selama lebih dari 17 jam. Di sana, para teroris membunuh tujuh orang, termasuk enam petugas. Operasi pencarian-dan-pembunuhan yang berlanjut selama lima hari tidak dapat menentukan apakah ada empat atau enam ekstremis, hingga enam mayat teroris ditemukan.

Sebulan kemudian, tiga orang militan lintas-batas menyerang di kota Pampore, Kashmir, menewaskan empat petugas keamanan dan satu warga sipil. Mereka kemudian melarikan diri dan mencari perlindungan di J&K Entrepreneurship Development Institute (JKEDI) tempat mereka bertempur selama lebih dari 48 jam melawan pasukan keamanan yang menggunakan artileri berat dan senjata lainnya. Selusin personel keamanan lainnya terluka sebelum para ekstremis ditembak mati.

Solusi Perbatasan

Otoritas federal dan negara bagian segera memetakan rencana untuk memutakhirkan keamanan dan memperkuat tindakan intelijen dan serangan balasan, namun tercengang ketika dua militan dari Pakistan menyerang JKEDI untuk kedua kalinya pada Oktober 2016. Para teroris yang menembak dari gedung itu melukai seorang Tentara dan seorang polisi. Mereka menahan serangan roket dan tembakan senjata otomatis berat dari pasukan parakomando elit Angkatan Darat selama lebih dari 56 jam sampai akhirnya mereka terbunuh dan bangunan pemerintahan tujuh lantai dengan 60 ruangan itu berubah menjadi struktur kerangka yang terbakar.

Komite resmi merekomendasikan audit keamanan berkala terhadap semua lembaga angkatan bersenjata setelah memeriksa prosedur operasi standar mereka. Komite ini juga merekomendasikan infrastruktur keamanan berbasis teknologi dan pengerahan tim reaksi cepat di pangkalan militer “ancaman tinggi.” Komite lain yang menangani masalah perlindungan perbatasan telah merekomendasikan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan mengatasi kerentanan dengan memasang pagar di sepanjang perbatasan Indo-Pakistan.

Menteri Negara untuk Urusan Dalam Negeri India Kiren Rijiju memberi tahu Parlemen tentang rencana pemasangan “pagar pintar” di medan yang sulit dan daerah sungai dan rawa tempat pagar biasa tidak dapat dipasang. Pagar ini akan memiliki barikade nonfisik seperti dinding laser, kamera sirkuit tertutup, dan radar akustik yang memetakan getaran. Kesenjangan di daerah perbatasan juga harus diatasi, lampu sorot dipasang, dan jumlah personel ditingkatkan, selain dari jalan perbatasan dan pos terdepan yang sedang dibangun, dan peralatan pengawasan berteknologi tinggi, dan patroli bergerak yang lebih efektif diperkenalkan. Meskipun langkah-langkah ini sangat penting, ada beberapa kejadian ketika tentara Tiongkok yang menyusup telah mendobrak bungker India dan menghancurkannya dan bahkan membawa pergi peralatan pengawasan.

Tentara Angkatan Darat India menunjukkan posisi pemberontak kepada rekan-rekannya saat pertempuran bersenjata di kota Chadoora, sekitar 25 kilometer sebelah selatan Srinagar, di wilayah Kashmir yang dikuasai India, pada Maret 2017.

Menteri Negara untuk Pertahanan Dr. Subhash Bhamre mengatakan kepada Parlemen bahwa membangun Angkatan Bersenjata dan mengembangkan kemampuan tempur mereka untuk mengatasi keseluruhan spektrum tantangan keamanan adalah proses yang terus berlanjut. “Pengadaan senjata dan amunisi adalah sesuai dengan Rencana Perspektif Terpadu Jangka Panjang, rencana akuisisi lima tahun dan tahunan, dan rencana pertahanan ke-12,” jelasnya. India memiliki Angkatan Darat yang terdiri dari 1,2 juta prajurit, dengan tambahan 140.139 prajurit di Angkatan Udara, dan 67.109 prajurit di Angkatan Laut.

Aparat keamanan multitingkat bertugas untuk beroperasi di pusat, di negara bagian, dan di perbatasan. MHA yang bertanggung jawab atas stabilitas nasional merupakan lembaga pusat untuk menangani semua masalah keamanan dalam negeri melalui berbagai cabangnya yang melakukan peran preventif, regulatif, dan investigatif. Tujuh pasukan polisi bersenjata pusatnya berjumlah 1,3 juta orang, terdiri dari Garda Keamanan Nasional, Pasukan Kepolisian Cadangan Pusat, Pasukan Keamanan Industri Pusat, Pasukan Keamanan Perbatasan, Kepolisian Perbatasan Indo-Tibet, Assam Rifles, dan Sema Sihad Seema Bal — Pasukan Perbatasan Bersenjata. Empat yang terakhir memiliki mandat pengelolaan perbatasan yang spesifik dan juga diberi tugas untuk mengatasi pemberontakan secara rutin.

Dewan Keamanan Nasional, badan eksekutif pemerintah, juga memberikan nasihat kepada Kantor Perdana Menteri mengenai masalah keamanan nasional dan kepentingan strategis, mengintegrasikan analisis pengambilan kebijakan dan intelijen di tingkat nasional. Pemangku kepentingan lainnya dalam keamanan dalam negeri adalah Direktorat Intelijen Pendapatan, Bea Cukai Pusat, dan Pasukan Perlindungan Kereta Api.

Mengingat kekayaan keanekaragaman India, banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini untuk benar-benar bersatu di dalam perbatasan negaranya. Kendati ada hambatan, India membuat kemajuan untuk menjaga perdamaian dalam negeri. Pemerintah dan sektor swasta berupaya melakukan kerja sama yang lebih baik di arena politik, ekonomi, dan sosial. Pasukan keamanan dan militer India akan terus menjadi kunci untuk mencapai solusi pemerintahan secara keseluruhan.

saham