Negara-negara Pasifik merencanakan pakta keamanan baru seiring tumbuhnya bantuan Tiongkok

Negara-negara Pasifik merencanakan pakta keamanan baru seiring tumbuhnya bantuan Tiongkok

The Associated Press

Australia dan Selandia Baru bersiap untuk menyetujui perjanjian keamanan baru dengan negara-negara tetangga mereka di kepulauan Pasifik ketika Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu, demikian ungkap para pejabat pada awal Juli 2018.

Perjanjian itu diharapkan akan ditandatangani di Forum Kepulauan Pasifik 18-negara pada September 2018, demikian yang dikatakan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, yang menggambarkan Pasifik sebagai “lingkungan strategis yang semakin diperebutkan.”

Pemerintah Selandia Baru mengatakan bahwa Tiongkok bertindak lebih percaya diri dan tegas dalam mengejar kepentingannya di Asia, yang telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Ketika Tiongkok terintegrasi ke dalam tatanan internasional, negara itu tidak mengadopsi nilai-nilai yang sama mengenai hak asasi manusia dan kebebasan informasi yang diperjuangkan oleh para pemimpin tradisional, demikian ungkap pernyataan kebijakan pertahanan strategis yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Selandia Baru Ron Mark.

Dokumen itu mengatakan bahwa Tiongkok memodernisasi militernya dan meningkatkan kemampuannya sebagai cerminan atas keperkasaan ekonomi negara itu dan berkembangnya ambisi kepemimpinan. Dikatakan bahwa Selandia Baru menghadapi “tantangan majemuk dengan ruang lingkup dan ukuran yang belum pernah dilihat sebelumnya di lingkungan kami.”

“Keadaan yang dialami oleh beberapa negara kepulauan Pasifik kami menciptakan peluang bagi pemain lain untuk mengambil keuntungan,” ungkap Mark kepada jurnalis, menambahkan bahwa menerima pinjaman luar negeri dapat membawa kewajiban lain.

Mark menolak berkomentar tentang skala ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengatakan bahwa pakta baru itu merupakan kelanjutan dari perjanjian keamanan yang diterima oleh para pemimpin negara forum itu pada tahun 2000. Deklarasi Biketawa menciptakan kerangka kerja untuk tanggapan kolektif terhadap krisis regional, seperti pasukan keamanan multinasional yang dipimpin Australia yang dikirim ke Kepulauan Solomon pada tahun 2003 untuk mengakhiri kerusuhan sipil. Misi itu baru berakhir pada tahun 2017.

“Penting bagi kami bahwa hubungan baik itu berlanjut dengan negara-negara tetangga dekat kami. Kami ingin memastikan dari perspektif keamanan, perspektif ekonomi, perspektif bantuan dan pembangunan, kami memiliki hubungan baik yang berkelanjutan,” ungkap Dutton kepada televisi Nine Network.

Tiongkok telah muncul sebagai donor utama di Pasifik Selatan, termasuk di negara-negara forum itu yaitu Papua Nugini, Fiji, dan Vanuatu.

“Tiongkok menjangkau seluruh dunia, termasuk ke kawasan kami, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok,” ujar Dutton. “Kami ingin semua itu berlanjut, tetapi di lingkungan kami, kami memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan negara-negara tetangga kami.”

Pada Mei 2018, Selandia Baru meningkatkan secara signifikan jumlah dana bantuan yang dibelanjakannya di Pasifik dengan tambahan 714 juta dolar Selandia Baru (500 juta dolar A.S.) selama empat tahun.

Kantor Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia Concetta Fierravanti-Wells tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan rincian tentang pakta keamanan Pasifik itu.

Tiongkok memprotes pada Januari 2018 ketika Fierravanti-Wells mengatakan bahwa program bantuan Tiongkok di negara-negara miskin di kepulauan Pasifik menciptakan “sesuatu yang mahal dan tidak ada gunanya” yang mengancam stabilitas ekonomi tanpa memberikan manfaat.

Australia mengatakan pada Juni 2018 bahwa pihaknya akan merundingkan perjanjian keamanan bilateral dengan Vanuatu, beberapa minggu setelah Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memperingatkan Tiongkok untuk tidak membangun pangkalan militer di bekas koloni bersama Inggris-Prancis itu.

Pada Mei, Tiongkok dan Vanuatu membantah laporan media bahwa Tiongkok telah mendekati negara kecil itu, yang berpenduduk 280.000 jiwa, tentang membangun kehadiran militer permanen di Pasifik Selatan.

Turnbull mengatakan pada saat itu bahwa Australia “merasakan kekhawatiran besar dengan didirikannya pangkalan militer asing di negara-negara kepulauan Pasifik dan negara-negara tetangga kami.”

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mendukung sikap Australia, mengatakan bahwa negaranya mengambil “posisi yang kuat di Pasifik melawan militerisasi.”

saham