P.B.B. dan ASEAN mengembangkan kemitraan untuk perdamaian di Indo-Pasifik

P.B.B. dan ASEAN mengembangkan kemitraan untuk perdamaian di Indo-Pasifik

Tom Abke

Kemitraan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berupaya untuk melaksanakan rencana tindakan bersama pertamanya dengan mengatasi program nuklir Korea Utara, sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, dan pengungsian Muslim Rohingya dari negara bagian Rakhine di Myanmar.

Pertemuan gabungan terakhir diadakan di Jakarta, Indonesia, pada 10 April 2018, dan dihadiri oleh pejabat senior dari kedua organisasi. Mereka berfokus pada kerja sama ekonomi dan sosial di kawasan Indo-Pasifik dan menerapkan Rencana Tindakan ASEAN-P.B.B. pertama (2016-2020).

Sesi yang merinci rencana tindakan itu menyerukan kerja sama untuk “perdamaian dan keamanan, tantangan keamanan politik transnasional, kontraterorisme, dan mencegah ekstremisme kekerasan, serta pengembangan hak asasi manusia dan kemanusiaan,” demikian menurut pernyataan dari Sekretariat ASEAN. Sesi itu dipimpin bersama oleh Asisten Sekretaris Jenderal P.B.B. untuk Urusan Politik Miroslav Jenca dan perwakilan permanen Singapura untuk ASEAN, Duta Besar Tan Hung Seng. Para peserta membahas Laut Cina Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, dan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar setelah bentrokan kekerasan dengan polisi dan militer.

Setiap diskusi mencerminkan tindakan ASEAN baru-baru ini, termasuk: pernyataan bersama pada 18 Maret 2018 yang menyerukan Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya dan mendesak negara-negara P.B.B. untuk menerapkan dengan sepenuhnya sanksi terhadap negara itu; upaya berkelanjutan untuk menegosiasikan pedoman perilaku untuk menghindari konflik atas wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan; dan penyediaan bantuan bagi Muslim Rohingya melalui Pusat Koordinasi untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN.

Dialog yang mencakup kerja sama ekonomi dan sosial itu berkaitan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan iklim dan kebutuhan untuk meningkatkan tindakan bersama di bidang-bidang ini. Pemimpin diskusi itu adalah Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan Wakil Sekretaris Jenderal P.B.B. untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Liu Zhenmin. Pembicaraan mereka berfokus pada Visi Komunitas ASEAN 2025 “untuk mewujudkan ASEAN yang terpadu secara politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, dan benar-benar berorientasi pada masyarakat, berpusat pada masyarakat, dan berbasis aturan,” dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan P.B.B. 2030, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan. (Foto: Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi, kanan, berbicara dengan Asisten Sekretaris Jenderal P.B.B. untuk Urusan Politik Miroslav Jenca pada pertemuan di Jakarta, Indonesia.)

Upaya untuk mencapai sasaran luhur tersebut membutuhkan kerja sama antarorganisasi, demikian ungkap Joel Ng, peneliti madya di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura.

“Keterlibatan sepihak pada isu-isu seperti itu besar kemungkinan tidak akan begitu efektif dan bahkan dapat dipandang secara mencurigakan oleh negara-negara anggota lainnya,” kata Ng kepada FORUM. “Masing-masing negara anggota [ASEAN] seharusnya mendukung P.B.B. karena kerangka kerja internasional untuk mengatasi masalah global atau transnasional sebagian besar ditetapkan oleh P.B.B. ASEAN menyediakan forum untuk mendiskusikan isu-isu penting, sementara itu pekerjaan P.B.B. sebagian besar melalui unit sektoral mereka seperti Program Pembangunan P.B.B. (UNDP), Komisi Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi, dan sebagainya.”

Kemitraan P.B.B.-ASEAN berakar dari KTT terkoordinasi pada tahun 2000, dengan lebih banyak pertemuan rutin pada tahun-tahun berikutnya. Enam pertemuan bersama telah diadakan sejak September 2017, termasuk KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa kesembilan yang diadakan di Manila, Filipina, pada November 2017.

Dalam pidato di KTT Manila, Sekretaris Jenderal P.B.B. Antonio Guterres menyerukan “lompatan kuantum” dalam kemitraan itu dengan penekanan pada ancaman yang dihadapi kawasan tersebut. “Multilateralisme dan kerja sama regional akan menjadi penting untuk masa depan yang damai dan sejahtera,” ungkapnya. “Perserikatan Bangsa-Bangsa siap memberikan dukungan teknis kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam upaya mereka untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan, dan untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba dan perdagangan orang, melalui kebijakan yang mampu melindungi warganya dengan penegakan hukum yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham