P.B.B. ingin memantau perlakuan RRT terhadap warga Uighur

P.B.B. ingin memantau perlakuan RRT terhadap warga Uighur

Reuters

Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet meminta Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mengizinkan para pemantau P.B.B. memasuki negara itu setelah munculnya tuduhan yang “sangat mengganggu” bahwa warga Uighur telah ditahan di “kamp-kamp pendidikan ulang” besar di provinsi Xinjiang.

Permohonannya untuk mendapatkan akses itu muncul ketika Human Rights Watch melaporkan bahwa warga Turkik, sebagian besar kaum minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, menghadapi penahanan sewenang-wenang, pembatasan harian terhadap praktik keagamaan, dan “indoktrinasi politik paksa” dalam penumpasan keamanan massal.

Panel hak asasi manusia P.B.B. mengatakan pada Agustus 2018 bahwa pihaknya telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga 1 juta warga Uighur mungkin ditahan dalam penahanan di luar kewenangan hukum di provinsi paling barat Tiongkok itu dan menyerukan agar mereka dibebaskan.

RRT telah menolak tuduhan mengenai kamp pengasingan itu dan menuduh “faktor eksternal” menyebabkan turbulensi di kawasan yang bergolak itu.

Bachelet, mantan presiden Cile yang menyampaikan pidato pertamanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia P.B.B., mengatakan bahwa panel itu telah mengungkapkan “tuduhan yang sangat mengganggu tentang penahanan sewenang-wenang berskala besar terhadap warga Uighur dan komunitas Muslim lainnya, di kamp-kamp pendidikan ulang di berbagai penjuru Xinjiang.”

Beberapa laporan telah diterima mengenai “pola pelanggaran hak asasi manusia di kawasan lain,” ungkapnya. Bachelet, ditampilkan dalam foto, menyerukan kepada pemerintah Beijing untuk mengizinkan akses bagi stafnya di seluruh Tiongkok, mengatakan bahwa dia mengharapkan diskusi akan segera dimulai.

Tidak ada komentar langsung dari delegasi Tiongkok di dewan itu.

Bachelet berjanji akan menjadi penyambung lidah bagi para korban. “Saya telah menjadi tahanan politik dan putri tahanan politik. Saya telah menjadi pengungsi dan dokter — termasuk bagi anak-anak yang mengalami penyiksaan dan penghilangan paksa orang tua mereka,” ungkapnya kepada forum beranggotakan 47 orang itu di Jenewa.

saham