Partai Komunis Tiongkok melakukan kampanye pengaruh di Singapura

Partai Komunis Tiongkok melakukan kampanye pengaruh di Singapura

Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakan perang politik di seluruh dunia untuk mencapai sasarannya, dan Singapura menawarkan studi kasus yang berharga untuk memahami bagaimana PKT menggunakan alat bantu terang-terangan dan rahasia untuk melakukannya, demikian menurut penelitian baru.

PKT menggunakan organisasi budaya, asosiasi klan, asosiasi bisnis, program kepemudaan, dan banyak lagi untuk terlibat dalam operasi pengaruh, demikian menurut Russell Hsiao, direktur eksekutif Global Taiwan Institute.

“Tujuan mendasar propaganda dan operasi pengaruh Tiongkok di Singapura adalah untuk memaksakan identitas Tiongkok di Singapura,” sehingga Singapura akan menyatu dengan kepentingan Tiongkok, demikian tulis Hsiao dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 16 Juli 2019 berjudul “A Preliminary Survey of CCP Influence Operations in Singapore (Survei Awal Operasi Pengaruh PKT di Singapura),” untuk Jamestown Foundation, sebuah lembaga penelitian dan analisis yang berbasis di Washington, D.C.

“Kebijakan Sekretaris Jenderal PKT, Xi Jinping, untuk mengaburkan batasan antara ‘rakyat Tiongkok’ dan ‘propaganda intensif warga keturunan Tiongkok di perantauan, dan undang-undang baru yang terkait dengan warga keturunan Tiongkok di perantauan telah menyebabkan keprihatinan yang meningkat di Singapura,” tulis Hsiao dalam laporan itu.

“Pemerintah Singapura memandang identitas sebagai masalah eksistensial dan cenderung menentang upaya PKT untuk melakukan intrusi di bidang ini,” pungkasnya.

Hsiao menyatakan dalam laporannya bahwa Singapura merupakan negara multiras dan multikultural, meskipun 76,2% dari total populasi Singapura yang berjumlah 5,8 juta adalah etnis Tionghoa.

Setelah media Singapura, seperti surat kabar The Straits Timesmenerbitkan perincian laporan Hsiao,  Kedutaan Besar Tiongkok di Singapura merespons pada 19 Juli 2019, bahwa tuduhan dalam laporan itu “tidak berdasar dan menyimpang dari kebenaran,” demikian yang dilaporkan situs web Channel News Asia.

Akan tetapi, ada bukti substansial yang mendukung laporan Hsiao bahwa PKT terlibat dalam operasi pengaruh yang signifikan di Singapura dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Kelompok proksi United Front Work Department (UFWD) aktif di Singapura di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, demikian kesaksian yang diberikan oleh Dr. Amy E. Searight, penasihat senior dan direktur, Program Asia Tenggara, Center for Strategic and International Studies (CSIS), pada April 2018 di hadapan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok.

Kelompok-kelompok itu mencakup Dewan Tiongkok untuk Promosi Reunifikasi Nasional Damai, yang mengadvokasi upaya menentang pengakuan atas Taiwan, Asosiasi Rakyat Tiongkok untuk Persahabatan dengan Negara-Negara Asing, yang bekerja untuk membangun hubungan positif dengan negara-negara lain guna meningkatkan opini mereka tentang Tiongkok, dan Asosiasi Persahabatan Luar Negeri Tiongkok, demikian ungkapnya.

Partai Zhi Gong Tiongkok juga berkontribusi dalam memengaruhi sikap domestik terhadap Tiongkok dan masalah lainnya di negara-negara Asia Tenggara. Partai Zhi Gong Tiongkok merupakan partai yang dipimpin UFWD yang sangat berfokus pada penjangkauan kepada individu dan komunitas Tiongkok di perantauan, terutama melalui Komite Persahabatan Luar Negerinya, demikian tambahnya.

Hsiao menulis dalam laporannya bahwa meskipun banyak pemerintah menggunakan operasi pengaruh, Tiongkok menggunakan “taktik front persatuan” dengan “pendekatan holistis” terhadap operasi itu tidak seperti negara-negara lain.

“Asosiasi bisnis di Singapura bertindak sebagai lobi paling kuat bagi kepentingan Tiongkok,” demikian menurut Hsiao. PKT mengendalikan pengusaha Singapura dengan mempersulit mereka untuk mendapatkan kontrak, lisensi, izin, dan pinjaman di Tiongkok, terutama di sektor real estat, tempat warga Singapura memegang investasi signifikan di Tiongkok, demikian jelasnya.

Dalam kesaksiannya, Dr. Amy E. Searight dari CSIS mengutip contoh yang mengungkapkan tentang pendekatan holistis PKT terhadap pemaksaan. Setelah Singapura melakukan latihan bersama di Taiwan pada tahun 2016, pejabat bea cukai Tiongkok di Hong Kong menyita sembilan kapal yang mengangkut kendaraan lapis baja pengangkut pasukan milik Angkatan Bersenjata Singapura yang telah digunakan dalam latihan tersebut saat berada dalam perjalanan menuju ke Singapura dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman komersial. Segera setelah penyitaan itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara resmi menuntut agar Singapura “benar-benar mematuhi prinsip satu Tiongkok” dan menghindari “setiap kontak resmi dengan Taiwan, termasuk pertukaran dan kerja sama militer.” (Foto: Salah satu dari sembilan kendaraan lapis baja milik Angkatan Bersenjata Singapura yang disita pejabat bea cukai Tiongkok di Hong Kong pada tahun 2016 dan ditahan di pelabuhan hingga awal tahun 2017 sebelum dikembalikan.)

The Global Times, sebuah organisasi berita yang dikelola oleh PKT, kemudian menyebut Singapura sebagai “negara kecil” yang “dulunya tahu batas-batasnya,” dan memperingatkan bahwa jika Singapura mengambil pendekatan yang lebih “seimbang,” Beijing akan memodifikasi kebijakannya untuk “memberikan dampak mendalam terhadap perekonomian Singapura.”

saham