Pasifik Peluang

Pasifik Peluang

Pasukan Operasi Khusus A.S. melibatkan Oseania melalui kelompok kerja keamanan

Dr. Deon V. Canyon, Dr. Paul Lieber, Michael Mollohan, dan Dr. Eric Shibuya

Komando Operasi Khusus, Pasifik, (Special Operations Command, Pacific – SOCPAC) mendukung lokakarya internasional yang mendorong pertukaran informasi mengenai tren regional dan masalah keamanan nontradisional. Kelompok Kerja Sektor Keamanan Wilayah Pasifik (Pacific Area Security Sector Working Group – PASSWG) baru-baru ini memberikan kesempatan bagi perwakilan dari negara-negara kepulauan Pasifik untuk membangun jaringan bagi kolaborasi di masa depan, berbagi pengetahuan tentang masalah keamanan, dan mempromosikan pemahaman bersama. Alih-alih berfokus pada ancaman tertentu, solusi yang muncul dibingkai sebagai solusi strategis, operasional, atau praktis. Para peserta mengamati bahwa tantangan keamanan di Pasifik membutuhkan tindakan bersama dan timbal balik, dan menghargai peran penting PASSWG dalam membantu negara-negara Pasifik agar mampu untuk terus mengatasi ancaman regional, masalah keamanan dan pemeliharaan perdamaian yang muncul, kesiapsiagaan bencana, dan kepatuhan terhadap standar internasional.

OPERASI MULTILATERAL

SOCPAC beroperasi di medan Indo-Pasifik dan terlibat melalui pelatihan, pertukaran, dan pengerahan. SOCPAC memberikan beberapa pelatihannya melalui PASSWG, yang menjalankan lokakarya untuk memfasilitasi pemahaman tentang masalah keamanan keras dan lunak serta ancaman regional. Simposium multilateral ini beroperasi secara informal pada skala regional untuk mempromosikan kolaborasi dan kemitraan di antara semua organisasi dan profesional keamanan. Para peserta mendapat manfaat dari dialog keamanan, mencari peluang untuk pelatihan kolaboratif, dan mempromosikan pedoman keamanan nasional dan regional.

Helikopter MRH-90 Angkatan Udara Selandia Baru mendarat di Langham Beach, Australia, pada Juli 2017 selama Talisman Saber, latihan militer bersama dengan Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. REUTERS

Rencana penyeimbangan kembali pemerintah A.S. sebelumnya terhadap Asia dan Pasifik sebagian bertanggung jawab atas pergeseran perhatian ke Pasifik dan pada simposium negara kepulauan Pasifik PASSWG, yang diselenggarakan pada 11-15 Juli 2016, oleh Komando Operasi Khusus Pasukan Pertahanan Selandia Baru di Wellington. Dialog itu berfokus pada mengatasi kurangnya pemahaman bersama di seluruh kawasan itu dengan tujuan utama adalah untuk membentuk upaya kerja sama di masa mendatang untuk pasukan operasi khusus (special operations force – SOF) dan sektor keamanan negara-negara kepulauan Pasifik. Panitia juga mencari tahu apa yang harus difokuskan oleh para profesional keamanan di tingkat multinasional di Pasifik dan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Pertemuan ini berfungsi sebagai pengantar bagi para aktor regional mengenai kemampuan dan keterbatasan SOF serta akses bagi operator SOF ke dalam masalah keamanan negara-negara kepulauan Pasifik. Para peserta berasal dari Australia, Kanada, Fiji, Prancis, Selandia Baru, Papua Nugini, Timor-Leste, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Vanuatu.

BERAGAM PENDEKATAN

Pada lokakarya tersebut, tiga kelompok kerja — dipadukan berdasarkan profesi dan asal peserta — menganalisis informasi dan berusaha mengukur hubungan mereka dengan ancaman regional sembari menunjukkan peluang untuk kontribusi SOF. Kelompok yang difasilitasi oleh Dr. Paul Lieber dari Joint Special Operations University mengajukan pendekatan praktis; kelompok yang difasilitasi oleh Dr. Eric Shibuya dari Sekolah Staf dan Komando Marine Corps University berfokus pada aspek operasional kelompok integrasi SOF; dan kelompok yang difasilitasi oleh Dr. Deon V. Canyon dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies merekomendasikan pedoman strategis. Perwakilan dari Massey University berpartisipasi dalam semua kelompok.

Rekomendasi praktis itu termasuk:

  • Memperlakukan penangkapan ikan ilegal, tidak diregulasi, dan tidak dilaporkan (IUU) sebagai kejahatan perikanan.
  • Memutus rantai pasokan pemilik kapal yang terlibat dalam kejahatan kelautan secara finansial dan hukum.
  • Membangun pusat komando independen yang berfungsi penuh untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana sebelum bencana melanda.
  • Menyertakan semua negara-negara kecil dalam upaya anti-perdagangan ilegal.
  • Mempromosikan pendidikan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat.
  • Mengelola dan mengukur data untuk mempromosikan pembagian informasi.
  • Mengatasi radikalisasi, termasuk penyampaian pesan radikal.
  • Mengenali kebutuhan akan keterlibatan yang gigih untuk membangun kepercayaan di antara semua aktor.

Dua pergeseran praktis dalam ranah maritim mendapat perhatian yang signifikan. Pergeseran pertama adalah bahwa penangkapan ikan IUU seharusnya disebut seperti apa adanya — kejahatan perikanan. Definisi ini menempatkan masalah itu di bawah yurisdiksi lembaga penegak hukum dan mengurangi beban pada departemen perikanan yang telah terbebani oleh banyak tugas. Pengakuan ini memberdayakan lembaga-lembaga ini untuk menangani kejahatan-kejahatan ini secara bersama-sama dengan pelanggaran serupa yang sering kali dikaitkan dengan penangkapan ikan IUU. Pergeseran kedua didasarkan pada tindakan yang sukses oleh pihak berwenang Selandia Baru, yang meninggalkan upaya memburu kapal individu dan mengubahnya menjadi upaya memburu keuangan pemilik dan negara-negara tempat mereka berusaha untuk menjual produk dan mencari tempat berlabuh. Pergeseran paradigma ini mengatasi kekurangan yang melekat dalam upaya memburu target bergerak di sepanjang wilayah geografis yang sangat luas. Lembaga-lembaga di Selandia Baru telah menemukan pendekatan holistis dan alternatif ini agar menjadi lebih efektif dalam menangani sumber masalah dan mengurangi jumlah kapal yang terlibat dalam kejahatan perikanan. Proses ini melibatkan meratifikasi dokumentasi kapal yang dicurigai, melakukan pengintaian di tengah laut, melacak perusahaan pemilik, membuat kemajuan diplomatik dengan negara-negara yang tanpa sadar melindungi pemiliknya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kejahatan perikanan, dan mengakses data dari otoritas kejahatan nasional dan Interpol.

Dengan informasi ini, tekanan dapat diberikan kepada pemerintah nasional untuk mengadili pelanggar, menutup pelabuhan bagi kapal yang terlibat, dan menolak akses ke pasar dengan tujuan memutus rantai pasokan secara finansial dan hukum. Akan tetapi, sebagian besar negara kepulauan Pasifik tidak memiliki sumber daya teknis dan manusia untuk mempertahankan pendekatan holistis ini. Direkomendasikan bahwa organisasi regional, yang didukung oleh mitra yang memiliki sumber daya yang baik, harus mendesak dan mempertahankan upaya internasional ini. Pendekatan ini, ketika berkembang dengan sukses, akan membuat SOF semakin kurang relevan terhadap respons kejahatan perikanan, demikian ungkap para peserta.

Pasukan operasi khusus A.S. dan Australia berlatih selama Exercise Talisman Saber di Darwin, Australia. KOPRAL AARON AGEE/ANGKATAN DARAT A.S.

Banyak hasil operasional didasarkan pada bagaimana fungsi dan keterlibatan SOF di kawasan tersebut. Dari perspektif operasional, kemauan politik dianggap sangat penting dan begitu juga mempromosikan inklusivitas yang lebih besar melalui koneksi pribadi dan mencapai pendekatan yang tepat dan dirancang sesuai desain secara nasional di seluruh kepulauan itu. Mengakui ketidakmungkinan memecahkan semua masalah keamanan di kawasan itu dan dengan demikian mengidentifikasi tingkat kegagalan yang “dapat ditoleransi” adalah tantangan utama. Diperkirakan bahwa hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan penilaian ketahanan masyarakat dan organisasi, yang merupakan komponen utama dalam menganalisis dan memperbaiki proses yang gagal. Ada rekomendasi bahwa petugas penghubung sektor keamanan belajar cara beroperasi seperti pustakawan dalam kaitannya dengan bagaimana mereka memperoleh dan memprioritaskan informasi, mengategorikannya untuk referensi di masa mendatang, dan menentukan relevansinya pada tingkat lokal, nasional, dan regional. Demikian pula, para petugas ini perlu merestrukturisasi data dan metode penilaian yang ada untuk memberikan hasil yang berarti yang berlaku untuk rangkaian masalah yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih panjang. Idealnya, para profesional yang bekerja di Pasifik seharusnya memiliki pola pikir yang fleksibel, menyadari keterbatasan sumber daya dan manusia dan memiliki komitmen yang kuat. Fleksibilitas mental ini adalah ciri khas operator SOF, dan interaksi yang lebih besar antara SOF dan para aktor sektor keamanan umum di kawasan ini akan melibatkan banyak hal tidak hanya dalam berbagi informasi tetapi juga dalam mengembangkan kepercayaan dan praktik yang baik di antara komunitas-komunitas ini.

Kelompok strategis merekomendasikan pendekatan yang mirip dengan model Keamanan Dalam Negeri A.S. dan menyerukan pembentukan Keamanan Oseania (Oceania Security – OS). OS ini akan berfungsi sebagai layanan satu atap untuk koordinasi regional dan akan mengawasi semua kegiatan dan respons keamanan multinasional regional. Tidak ada organisasi regional yang mewakili dengan sepenuhnya semua negara kepulauan Pasifik. Pacific Island Forum (PIF) adalah entitas regional yang paling aktif, demikian yang diamati oleh para peserta. Pertemuan tahunan Komite Keamanan Regional Forum itu adalah tempat utama untuk mengidentifikasi ancaman prioritas dan menegosiasikan agenda keamanan regional. Forum ini telah berhasil mengidentifikasi persyaratan prioritas untuk kawasan itu dan meninjau masalah konstituen dengan efisien. Rencana keamanan regional yang selaras dengan kerangka kerja PIF untuk regionalisme Pasifik (PIF 2014) mungkin akan memiliki relevansi dan kegunaan yang jauh lebih besar.

Para peserta lokakarya mengidentifikasi tiga prioritas dan mengintegrasikannya ke dalam struktur yang mendukung. Pertama, peserta mengusulkan pembuatan jaringan informasi OS untuk mengelola dan membagikan informasi yang diperlukan guna menginformasikan semua penilaian dan keputusan. Peserta melihat perolehan, pembagian, dan manajemen informasi sebagai faktor kunci dalam membuat sistem yang efektif. Kedua, peserta mengusulkan unit respons kejahatan transnasional OS untuk mengoordinasikan respons regional terhadap kejahatan samudra transnasional. Negara-negara kepulauan Pasifik sudah memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menangani kejahatan transnasional dan organisasi regional yang efektif sudah ada untuk tujuan ini, sehingga entitas ini terutama akan bertindak sebagai koordinator. Terakhir, peserta mengusulkan unit Manajemen Krisis dan Bencana OS untuk mengoordinasikan dan mengawasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana.

Meskipun beberapa kantor manajemen bencana dan darurat nasional di seluruh Pasifik telah tumbuh kapasitas dan kemampuannya selama dekade terakhir ini, banyak kantor itu yang hanya memiliki kapasitas terbatas untuk mempersiapkan diri dan menanggapi konflik dan bencana di organisasi regional. Lebih lanjut, hanya ada sedikit kantor yang memiliki kapasitas untuk mendukung dan mengoordinasikan respons bantuan internasional berskala besar tanpa bantuan yang berarti. Badan koordinasi regional akan mengatasi kekurangan ini dengan cara yang tidak memerlukan duplikasi upaya dan keterampilan di setiap negara kepulauan Pasifik. Selain itu, badan ini dapat memberikan respons yang lebih proaktif dan tepat waktu terhadap ancaman yang diketahui dan diidentifikasi.

BERAGAM MITRA

Banyak ahli mengatakan bahwa supaya setiap prakarsa keamanan terhadap ancaman yang kompleks berhasil dilaksanakan, perlu ada pertimbangan yang cermat dari para mitra yang terlibat dan kesadaran bahwa perdamaian dan keamanan tidak mungkin tercapai tanpa adanya kompromi atau konsesi. Para pemangku kepentingan nasional berkisar dari militer, kepolisian, penjaga pantai, dan pasukan paramiliter hingga imigrasi, perbatasan, bea cukai, dan karantina hingga intelijen dan kementerian khusus lainnya seperti perikanan. Para pemangku kepentingan internasional juga termasuk kepolisian dan militer, tetapi aktor dan donor bantuan serta cabang lokal mereka memainkan peran besar bersama dengan berbagai unit Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Program Pembangunan P.B.B. (UNDP), UNICEF, dan Kantor P.B.B. untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) . Mereka memiliki kredibilitas jangka panjang dengan negara tuan rumah karena dianggap tidak memihak dan upaya bantuan sebelumnya. Lebih sedikit pemangku kepentingan regional yang terkait dengan masalah keamanan karena mereka lebih suka membiarkan negara-negara itu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Daftar di atas membuktikan fakta bahwa banyak pemangku kepentingan diperlukan untuk setiap usaha yang sukses.

Beberapa kemampuan seperti SOF ada di unit pengintai jarak jauh Pasukan Pertahanan Papua Nugini, dan pasukan pertahanan dan paramiliter lainnya di kawasan itu telah menerima pelatihan terbatas. Keterampilan ini sebagian besar telah dimanfaatkan dalam situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan komando (SWAT) dan untuk memadamkan kerusuhan, tetapi beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa pasukan keamanan Pasifik akan mendapat manfaat dari kemampuan SOF yang lebih luas untuk mengatasi kejahatan transnasional terorganisasi selain pembagian kemampuan dan pengembangan kemampuan negara mitra. Pelatihan lebih lanjut akan membuat mereka menjadi penanggap kekuatan keras (hard power) yang lebih efektif dan memberi mereka kemampuan kekuatan lunak (soft power). Alih-alih berfokus pada kemampuan kekuatan keras dari unit SOF, mengembangkan kemampuan kekuatan lunak yang membuat pasukan operasi khusus lebih efektif merupakan tujuan nyata dari keterlibatan yang lebih besar di kawasan tersebut. Kemampuan kekuatan lunak lebih tahan lama dan dapat beradaptasi dengan beragam aktor di kawasan itu.

Beberapa pasukan keamanan di kawasan itu telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Sensitisasi terhadap standar internasional mengenai perilaku sektor keamanan, pendidikan mengenai proses A.S. untuk mengevaluasi pelanggaran yang dilakukan calon penerima bantuan keamanan, dan pengembangan pendekatan yang mampu diadaptasikan untuk pemecahan masalah yang melekat pada SOF mungkin efektif dalam mengatasi masalah ini.

Karena sebagian besar pasukan ini ada di lingkungan hierarkis dan bekerja di masyarakat, pemangku kepentingan yang tepat harus disertakan untuk memandu sifat pelatihan itu. Harus ada juga mekanisme untuk memastikan bahwa hasilnya dipertahankan.

KETERLIBATAN PASIFIK

Kejahatan terorganisasi transnasional telah diidentifikasi sebagai “risiko strategis utama” bagi kepentingan A.S. karena ada “konsekuensi keamanan signifikan yang terkait dengan negara-negara yang lemah atau gagal,” seperti yang dijelaskan oleh Presiden A.S. saat itu Barack Obama dalam strategi keamanan nasionalnya pada tahun 2015. Peran potensial SOF mendukung pengembangan kemampuan dalam tata kelola sektor keamanan karena ketidakadilan dan tata kelola yang lemah memungkinkan berkembangnya ekstremisme dan konflik.

PIF mengembangkan Penilaian Kejahatan Transnasional Pasifik lewat kerja sama dengan tujuh mitra penegakan hukum regional (PIF 2016). Kelompok ini mempertimbangkan banyak tema, tetapi muncul empat bidang kepentingan bersama. Empat bidang ini mencakup kejahatan terorganisasi transnasional, keamanan maritim, ketidakstabilan politik, dan perubahan iklim.

Prioritas kejahatan transnasional adalah yang paling luas: pencucian uang, kejahatan siber, peningkatan pelayaran kapal pesiar, perekrutan pejuang asing, senjata api kecil dan senjata ringan, kelompok kejahatan terorganisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, dan kejahatan lingkungan.

Ancaman maritim utama berkaitan dengan kejahatan perikanan, tetapi bidang kekhawatiran di masa depan dengan sumber daya dalam jumlah besar yang dipertaruhkan dan potensi kerusakan lingkungan adalah pertambangan laut dalam. Ketidakstabilan politik menarik minat yang signifikan karena tata kelola yang lemah memungkinkan para pelaku perdagangan ilegal untuk beroperasi. Negara-negara pulau juga mempertimbangkan hasil signifikan dari perubahan iklim karena memiliki potensi menciptakan peluang untuk kejahatan terorganisasidan gangguan sosial. Pada masa krisis lingkungan, para aktor ini juga berpotensi mengisi kekosongan kekuasaan.

Masalah lain di kawasan itu yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang mungkin membutuhkan perhatian SOF meliputi: mengungkap kejahatan perang dan lokasi yang patut diperhatikan di Papua Barat; ketidaksepakatan yang terjadi saat ini atas saham pertambangan di Pulau Bougainville, Papua Nugini; berakhirnya Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon; referendum kemerdekaan di Bougainville dan Kaledonia Baru; hilangnya pendanaan Compact of Free Association dari Amerika Serikat di Mikronesia dan potensi pergeseran aliansi mereka ke Tiongkok; paparan lebih lanjut terhadap korupsi, pencucian uang, dan surga pajak di seluruh kawasan itu; disparitas, marjinalisasi, dan kemiskinan; utang lunak Tiongkok yang meningkat dengan pesat; reaksi terhadap pengaruh asing yang tidak diinginkan; pertahanan lingkungan perikanan laut; radikalisasi terkait iklim; dan radikalisasi yang dipromosikan oleh Negara Islam Irak dan Suriah.

Anggota Kelompok Operasi Khusus ke-353 Angkatan Udara A.S. melihat ke belakang dari pesawat terbang MC-130J Commando II selama penerbangan dengan Skuadron No. 40 Angkatan Udara Selandia Baru. KAPTEN JESSICA TATE/ANGKATAN UDARA A.S.

SOF memiliki peran di Pasifik: memperkenalkan praktik terbaik untuk meningkatkan kesadaran situasional, penilaian cepat di area konflik dan bencana, pengumpulan intelijen untuk mendukung respons bantuan atau pembendungan, pelatihan dalam perencanaan darurat, pembentukan komunikasi sementara, kesiapan dengan unit yang ditempatkan di garis depan, dan pelacakan orang dan sumber daya. SOF telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam melaksanakan tugas-tugas alami nontradisional dan dalam sorotan yang rendah, yang telah membuat mereka menjadi alat bantu umum di tangan politisi dan pemerintah ketika muncul krisis internasional akibat timbulnya konflik dan bencana. Peralihan kekuatan keras tradisional ini menjadi metode keamanan nonkonvensional dan nontradisional didorong oleh peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana efektivitas mereka sebagai pengganda kekuatan diperbesar oleh pendekatan berbasis manusia dan kepercayaan. SOF juga mengakui bahwa perolehan kekuatan lunak membutuhkan keterlibatan yang terus-menerus untuk menghasilkan dividen yang berguna. Ketika kawasan itu harus beradaptasi dengan keterlibatan SOF yang lebih besar, operator SOF juga harus beradaptasi untuk bekerja dengan mitra baru dan dalam bidang kepentingan baru.

MASA DEPAN YANG CERAH

SOF harus terus berlatih dengan tujuan untuk memenuhi tantangan strategis di masa depan. Di Pasifik, mereka harus mempertimbangkan unit yang dikerahkan di garis depan yang terlibat dengan mitra negara tuan rumah mereka — tanpa batas waktu. Banyak ahli militer mengamati bahwa kejahatan terorganisasi transnasional bukan hanya menjadi ancaman bagi negara-negara Pasifik, tetapi merupakan hasil dari pemerintah demokratis yang lemah, kurang mendapat dukungan, dan baru muncul yang membutuhkan bantuan. Hal itu juga merupakan tanda peringatan terhadap pelanggaran di masa depan termasuk potensi permusuhan dan ancaman terhadap kawasan tersebut. Bersiap untuk melakukan kegiatan inti SOF bersama dengan pertahanan internal asing, bantuan pasukan keamanan, kontrapemberontakan, kontraterorisme, dan peperangan nonkonvensional tetap menjadi prioritas.

SOCPAC sekarang menghadapi tantangan untuk mengubah hasil lokakarya PASSWG menjadi hasil yang berarti, jika tidak, upaya itu akan sia-sia. Peserta dan sponsor mereka mengawasi untuk melihat bagaimana SOCPAC akan melaksanakan pendekatan strategis, operasional, dan praktis ini dan apakah mereka akan diintegrasikan ke dalam upaya terpadu dan kohesif yang menyertakan para pemangku kepentingan, menggabungkan praktik terbaik, dan mengandalkan panduan berbasis bukti untuk melangkah ke depan.

Terdapat pedoman untuk menggunakan SOF di bidang nontradisional, seperti peran ketahanan, adaptasi, dan perlindungan sumber daya dalam menanggapi lingkungan yang berubah, tetapi keterlibatan mereka membutuhkan pemikiran yang cermat. “Mereka dapat mendukung operasi dan pelatihan militer dan penegakan hukum sementara itu juga berpartisipasi dalam kegiatan nonkinetik seperti urusan sipil — membangun kemitraan, bantuan medis dan kedokteran hewan, dan menetapkan standar perilaku militer yang ditiru negara tuan rumah,” demikian yang dijelaskan William Mendel, Kolonel (purnawirawan) dari Angkatan Darat A.S. dan peneliti senior di Joint Special Operations University dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas itu, “SOF Role in Combating Transnational Organized Crime.”

Kesiapan untuk melakukan kegiatan keras dan lunak tetap menjadi prioritas dan seharusnya disesuaikan untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor keamanan dan koordinasi regional untuk menanggapi bencana dan kejahatan terorganisasi transnasional. Hal itu terutama berlaku di kawasan seperti kepulauan Pasifik, yang memiliki kesenjangan luas dalam identifikasi ancaman dan kemampuan respons.

Perubahan tidak hanya terlihat dalam respons SOF terhadap krisis. Ada konsensus bahwa titik balik telah dicapai mengenai bantuan kemanusiaan dan upaya penanggulangan bencana. Militer telah mengakui nilai menanggapi krisis dan telah menginternalisasi gagasan bahwa hal ini sekarang harus menjadi tugas inti. Jika salah ditangani, krisis ini dapat mengguncang sebuah negara dalam semalam. Meskipun organisasi bantuan pada awalnya menganggap hal ini tidak menyenangkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka, ada seruan keras untuk melakukan reformasi, dan semua pemangku kepentingan menanggapi lingkungan yang sedang berkembang ini dan mulai bekerja bersama-sama dengan lebih baik (Kelompok Kebijakan Kemanusiaan 2016). Hubungan yang tumbuh secara alami ini menghasilkan institusi militer kuat yang cukup dipercaya untuk diminta membantu membangun komunitas yang lebih tangguh. Lebih penting lagi, mereka bekerja bersama-sama dengan berbagai mitra untuk mencapai tujuan regional. Dalam pidatonya di lokakarya itu, Letnan Jenderal Timothy Keating, kepala Pasukan Pertahanan Selandia Baru menyatakan bahwa semakin banyak lembaga bantuan meminta peningkatan keterlibatan dan bantuan militer. Interaksi sipil-militer berbasis kepercayaan ini adalah sebuah proses yang sudah berlangsung dan merupakan bukti dari paradigma yang berubah yang mungkin menunjuk pada berakhirnya prinsip-prinsip kemanusiaan tradisional ketika kita semua bergerak menuju lingkungan operasi yang lebih berbasis pada nilai-nilai dan berfokus pada keamanan manusia. Demikian pula, alternatif untuk menyelesaikan konflik semakin bergerak ke arah solusi yang didasarkan pada pembangunan fondasi alih-alih pembangunan kekuatan.

Selain memberikan kesempatan bagi perwakilan negara dari negara-negara kepulauan Pasifik untuk terlibat dalam pertukaran informasi dan pembentukan jaringan, PASSWG menyediakan wahana untuk kolaborasi berkelanjutan melalui All Partners Access Network (APAN). APAN merupakan platform portal yang disponsori A.S. yang tersedia untuk semua alumni dan mitra di sektor keamanan. APAN menyediakan saluran pusat bagi peserta — bahkan dalam lingkungan teknologi terbatas — untuk memperluas hubungan di luar situasi lokakarya. Tantangan keamanan di kawasan Pasifik terus berkembang dan membutuhkan tanggapan bersama yang lahir dari upaya multilateral yang saling menguntungkan. Melalui para pesertanya, PASSWG terus memainkan peran penting dalam membantu semua negara peserta mengakui tanggung jawab mereka untuk dipersiapkan dan mengembangkan kemampuan guna menanggapi berbagai jenis ancaman regional. Selama hasil dari lokakarya penting ini diterjemahkan menjadi tujuan SOCPAC yang nyata, masa depan terlihat cerah bagi keterlibatan SOF di seluruh Pasifik.

saham