Pemadaman listrik mendorong Indonesia untuk meningkatkan upaya keamanan siber

Pemadaman listrik mendorong Indonesia untuk meningkatkan upaya keamanan siber

Jutaan warga Indonesia mendapati diri mereka kekurangan uang tunai selama dua hari pada awal Agustus 2019 ketika pemadaman listrik besar-besaran menonaktifkan ATM dan layanan perbankan digital lainnya di ibu kota Jakarta dan kota-kota lain di dekatnya. Meskipun layanan listrik dan perbankan, bersama dengan lampu lalu lintas, angkutan umum, dan telekomunikasi sepenuhnya dipulihkan pada 6 Agustus 2019, peristiwa tersebut membuat anggota DPR menyerukan agar undang-undang keamanan siber segera disahkan dengan secepatnya guna menjaga fungsionalitas dan keamanan sistem digital.

Ketika berbicara pada diskusi publik tentang undang-undang siber yang diusulkan seminggu setelah pemadaman listrik itu, Hinsa Siburian, kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Indonesia, menyerukan pengesahan undang-undang itu pada tahun 2019. “Indonesia tidak boleh ketinggalan dan harus bergerak cepat untuk membangun keamanan dan ketahanan siber,” ungkap Hinsa. “Kedaulatan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga nonfisik.”

(Foto: Pemadaman listrik di Jakarta membuat banyak bangunan di pusat kota berada dalam kegelapan.)

Ancaman yang meningkat dari aktor non-negara dan negara membuat undang-undang keamanan dan ketahanan siber (KKS) yang diusulkan menjadi penting, demikian yang dikatakan pakar keamanan siber Curie Maharani dan Renie Prihandoko dari kelompok kerja pertahanan dan keamanan Pokja 8 yang berbasis di Jakarta kepada FORUM. “Pemerintah perlu memiliki strategi dan kebijakan keamanan siber nasional yang kokoh, yang mencakup langkah-langkah komprehensif seperti penanggulangan terhadap serangan siber, bersama dengan penilaian tingkat ancaman dan eskalasinya.”

BSSN melaporkan bahwa Indonesia mengalami 12,9 juta serangan siber pada tahun 2018, sebagian besar diakibatkan oleh serangan malware, tetapi juga diakibatkan oleh berbagai macam serangan lainnya seperti phishing dan distributed denial-of-service (DDoS). Hinsa mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia yang mencapai 171 juta orang menjadikan negara itu target favorit bagi para penyerang siber.

RUU KKS saat ini dirancang untuk melindungi ekonomi digital dan tata kelola elektronik dari ancaman siber. RUU KKS memetakan entitas yang didefinisikan sebagai “kepentingan siber nasional” dan menjelaskan ancaman spesifik berdasarkan jenis dan cakupan. RUU KKS juga menentukan bagaimana ancaman dapat dicegah dan dikurangi. Selain itu, RUU KKS berjanji untuk “memperkuat ekosistem tata kelola siber” dengan melengkapi undang-undang yang sudah ada yang mengatur telekomunikasi, informasi, dan transaksi elektronik.

Rancangan undang-undang itu menetapkan tanggung jawab untuk menegakkan keamanan siber di tingkat regional dan nasional dan menetapkan peran yang dimainkan oleh BSSN, lembaga siber utama pemerintah Indonesia, untuk mendukung Polri dalam menegakkan hukum. KKS mendefinisikan enam entitas pemerintah lainnya yang membantu BSSN di bidang keamanan siber, termasuk kementerian pertahanan, komunikasi, luar negeri; Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung.

Pemerintah provinsi Jakarta meminta nasihat dari para pemimpin industri tentang isi undang-undang yang diusulkan sembari menyambut masukan internasional.

“Indonesia telah menandatangani surat pernyataan minat (letter of intent) dan nota kesepahaman (memos of understanding) untuk kerja sama di bidang keamanan siber dengan A.S., Inggris, dan Australia,” ungkap Curie dan Renie. “Ada beberapa jalan untuk menjalin kerja sama, seperti dialog reguler dalam pengembangan strategi dan kebijakan siber; promosi kesadaran keamanan siber; peningkatan kemampuan dan peluang pelatihan dalam kemampuan manajemen insiden nasional dan kejahatan siber (forensik dan investigasi); serta kerja sama di sektor ekonomi digital dan kemitraan multi-pemangku kepentingan.”

Tom Abke merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Singapura.

saham