• Home »
  • Cerita populer »
  • Penelitian menemukan bahwa investasi pelabuhan besar-besaran Tiongkok memiliki ‘motif tersembunyi’
Penelitian menemukan bahwa investasi pelabuhan besar-besaran Tiongkok memiliki ‘motif tersembunyi’

Penelitian menemukan bahwa investasi pelabuhan besar-besaran Tiongkok memiliki ‘motif tersembunyi’

Staf FORUM

Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok yang bernilai triliunan dolar sebagian besar dirancang untuk meningkatkan proyeksi kekuatan militer Partai Komunis Tiongkok (Chinese Communist Party – CCP) di Indo-Pasifik dan di tempat lain, demikian menurut sebuah penelitian baru.

Tiongkok mengklaim bahwa investasi BRI berusaha untuk menciptakan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Akan tetapi, laporan dari Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), kelompok cendekiawan nirlaba yang berbasis di A.S., menemukan bahwa “Beijing berupaya secara aktif untuk memanfaatkan kemampuan geopolitik proyek-proyek pelabuhannya.”

“Investasi pelabuhan Beijing menghasilkan keuntungan strategis, menunjukkan skema kontrol umum, dan memanifestasikan indikator laten dari motif tersembunyi,” tulis kedua penulis laporan itu, Ben Spevack dan Devin Thorne, yang meneliti 15 proyek pelabuhan yang didanai Tiongkok, terutama di Indo-Pasifik.

Investasi Tiongkok di pelabuhan dan infrastruktur industri terkait dimaksudkan untuk membangun pengaruh politik dan menciptakan “negara pendukung strategis,” demikian menurut analis Tiongkok, yang melakukan penelitian untuk laporan C4ADS. Misalnya, semua kesepakatan mencakup lokasi strategis, kontrol keuangan dan politik, dan kehadiran Partai Komunis Tiongkok. Para analis Tiongkok menggambarkan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai “titik-titik dukungan strategis” tempat Tiongkok berencana untuk membangun jaringan pusat logistik guna mendukung perluasan kehadiran militer dan angkatan laut, demikian menurut kedua penulis itu. Mereka berkonsultasi dengan 50 analis Tiongkok dan mengamati proyek pelabuhan yang didanai Tiongkok di Australia, Bangladesh, Kamboja, Jibuti, Indonesia, Malaysia, Oman, dan Sri Lanka.

“Para analis Tiongkok menyebutkan bahwa Tiongkok dapat mengamankan aksesnya ke jalur komunikasi laut vital, menghindari Dilema Malaka (ketergantungan pada transportasi dari Samudra Hindia dan Selat Malaka untuk 80 persen pasokan minyaknya), dan mengatasi perasaan terkepungnya Tiongkok oleh kekuatan asing,” demikian yang ditemukan oleh kedua penulis itu. “Di mana pun bisnis Tiongkok berada, kapal perang akan memiliki titik dukungan transportasi,” ungkap Deng Xianwu, komandan kapal perang Changbaishan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok pada tahun 2016, demikian menurut laporan tersebut.

Partai Komunis Tiongkok, melalui BRI, mengurangi kedaulatan Sri Lanka dengan menggunakan praktik peminjaman predator untuk merebut kendali Pelabuhan Hambantota dan memperoleh pengaruh atas kebijakan luar negeri Colombo, membeli kehadiran keamanan di Pelabuhan Gwadar di Pakistan, dan kemungkinan melanggar hukum Kamboja melalui kesepakatan tidak transparan yang memberi Partai Komunis Tiongkok kontrol atas 20 persen garis pantai Kamboja, demikian menurut laporan itu. Kesepakatan itu, yang dikenal sebagai Koh Kong megadevelopment, menyebabkan kerugian ekonomi, degradasi lingkungan, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja, demikian ungkap laporan itu. (Foto: Seorang Pelaut Pakistan berjaga-jaga sementara kapal Tiongkok yang terisi muatan siap berangkat pada tahun 2016 dari Pelabuhan Gwadar, sekitar 700 kilometer di sebelah barat Karachi, Pakistan.) Pakistan telah mendanai divisi khusus yang terdiri dari 15.000 tentara untuk melindungi proyek-proyek seperti itu di Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, demikian yang ditemukan penelitian C4ADS.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak temuan laporan itu, berpendapat dalam sebuah pernyataan bahwa “Tiongkok tidak memainkan permainan geopolitik,” demikian menurut The Associated Press.

Negara-negara di seluruh dunia seharusnya memperhatikan pelajaran yang telah dipetik di Indo-Pasifik dan menerapkannya ke sektor investasi lain yang juga sedang ditargetkan Tiongkok, demikian ungkap laporan itu.
“Dengan lebih memahami motif dan implikasi dari investasi ini dan investasi lainnya, negara dan masyarakat dapat mempertimbangkan dengan lebih akurat manfaat dan biaya modal Tiongkok yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan jangka panjang mereka,” demikian yang disimpulkan laporan itu. “Jika negara-negara itu tidak mengindahkan pelajaran dari Indo-Pasifik, Tiongkok akan terus melanjutkan strategi keamanan yang menggunakan investasi infrastruktur untuk menghasilkan pengaruh politik, memperluas kehadiran militer Beijing secara diam-diam, dan menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan.”

Sudah ada bukti bahwa upaya tersebut sedang berlangsung secara global, demikian ungkap laporan itu. Pada tahun 2016, misalnya, badan usaha milik negara China Shipping Co. mengakuisisi saham pengendali, 67 persen, dari Pelabuhan Piraeus di Yunani, pada dasarnya membeli pijakan strategis di Eropa, demikian yang ditemukan laporan itu. Pada tahun yang sama, Landbridge Group, yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat dan United Front Work Department Partai Komunis Tiongkok dan sedang mengembangkan Pelabuhan Darwin di Australia, juga membeli Pelabuhan Pulau Margarita di Panama senilai sekitar 13,98 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.). Pada tahun 2017, Panama memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

saham