Pengejaran Intelektual

Pengejaran Intelektual

Republik Rakyat Tiongkok menggunakan daya beli, pencurian, mata-mata untuk mendapatkan keunggulan teknologi

Staf FORUM

Beroperasi di luar batas norma-norma global untuk mencuri rahasia teknologi dan perusahaan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menempuh kebijakan agresi ekonomi yang mengancam keamanan kekayaan intelektual dan membahayakan ekonomi global, demikian ungkap laporan Gedung Putih.

Dalam analisisnya, “How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World (Bagaimana Agresi Ekonomi Tiongkok Mengancam Teknologi dan Kekayaan Intelektual Amerika Serikat dan Dunia),” Kantor Kebijakan Perdagangan dan Manufaktur Gedung Putih mengatakan bahwa RRT ingin memperoleh industri teknologi tinggi yang sedang berkembang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan, termasuk kemajuan dalam industri pertahanan.

Bawah: Rahasia militer yang terkait dengan kapal selam, seperti Bluefin-21 milik Angkatan Laut A.S. ini, dikirim ke Beijing oleh seorang perempuan Florida yang lahir di Tiongkok.
Angkatan Laut A.S.

“Republik Rakyat Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia sembari memodernisasi basis industrinya dan meningkatkan rantai nilai globalnya,” ungkap laporan yang diterbitkan pada Juni 2018 itu. “Akan tetapi, banyak dari pertumbuhan ini sebagian besar dicapai melalui tindakan, kebijakan, dan praktik agresif yang berada di luar norma dan aturan global (secara kolektif, agresi ekonomi).”

Sasaran strategis RRT, menurut laporan “Foreign Economic Espionage in Cyberspace (Spionase Ekonomi Asing di Ruang Siber)” pada tahun 2018 yang dibuat oleh National Counterintelligence and Security Center (NCSC), adalah untuk mencapai kekuatan nasional yang komprehensif, model pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi, dan modernisasi militer. Untuk mencapai sasaran ini, kebijakan industri RRT bertujuan untuk “memperkenalkan, mencerna, menyerap, dan menginovasi kembali” teknologi dan kekayaan intelektual dari seluruh dunia, demikian ungkap laporan Gedung Putih.

 Metode RRT mencakup pencurian kekayaan intelektual yang disponsori negara, spionase siber, penghindaran undang-undang pengendalian ekspor, pemalsuan, dan pembajakan, demikian ujar laporan itu. “Tiongkok tampaknya melakukan kampanye spionase komersial terhadap perusahaan A.S. yang melibatkan … infiltrasi manusia untuk secara sistematis menembus sistem informasi perusahaan A.S. guna mencuri kekayaan intelektual mereka, menurunkan nilainya, dan memperolehnya dengan harga yang jauh lebih rendah,” demikian menurut Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok.

Upaya RRT itu menarget inovasi perusahaan swasta dan pemerintah. Komisi independen tentang Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika menyimpulkan bahwa RRT merupakan penyebab utama dalam kerugian antara 3,26 kuadriliun rupiah (225 miliar dolar A.S.) hingga 8,69 kuadriliun rupiah (600 miliar dolar A.S.) setiap tahunnya dari pencurian kekayaan intelektual. RRT juga menarget perekonomian negara-negara Indo-Pasifik lainnya. SecureWorks, sebuah perusahaan yang berbasis di A.S. yang menyediakan keamanan informasi, mengatakan dalam sebuah laporan pada Oktober 2017 bahwa kelompok yang berbasis di Tiongkok yang bernama Bronze Butler telah berusaha mencuri kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan teknologi di Jepang sejak tahun 2012.

Analisis yang dilakukan oleh Unit Kontra Ancaman SecureWorks menemukan bahwa Bronze Butler mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak yang tidak diketahui dan celah keamanan dalam sistem komputer, menciptakan pembobolan web strategis, dan juga menggunakan teknik yang disebut spearphishing, yang merupakan metode untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai orang atau entitas tepercaya.

Terkadang, upaya RRT untuk mencuri rahasia teknologi itu memiliki aplikasi militer. Seorang pengusaha Tiongkok dijatuhi hukuman empat tahun penjara di A.S. pada Juli 2016 karena berkonspirasi untuk meretas jaringan komputer kontraktor pertahanan utama. Su Bin, 51 tahun, dijatuhi hukuman atas keterlibatannya dalam skema yang dirancang oleh perwira militer Tiongkok untuk mendapatkan informasi militer yang sensitif, termasuk desain yang berkaitan dengan pesawat angkut militer C-17 dan pesawat jet tempur F-22 dan F-35. Dia menerima hukuman penjara 46 bulan dan diperintahkan untuk membayar denda 144,8 juta rupiah (10.000 dolar A.S.).

Kanan bawah: Badan intelijen Tiongkok menggunakan banyak aplikasi jejaring media sosial untuk mengungkap rahasia perusahaan. AFP/GETTY IMAGES

“Hukuman Su Bin adalah hukuman yang adil atas peran yang diakuinya dalam konspirasi dengan peretas dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat untuk mengakses secara ilegal dan mencuri informasi militer A.S. yang sensitif,” ungkap John Carlin, asisten jaksa agung di bidang keamanan nasional, dalam sebuah pernyataan.

Hanya beberapa tahun sebelumnya, para pejabat di perusahaan pelaporan kredit Equifax Inc. mengatakan kepada FBI dan Badan Intelijen Pusat (CIA) bahwa perusahaan itu menjadi korban spionase perusahaan yang dilakukan oleh RRT, demikian yang dilaporkan surat kabar The Wall Street Journal. Pejabat keamanan perusahaan itu pada tahun 2015 mengkhawatirkan bahwa mantan karyawan telah menghapus ribuan halaman informasi berhak milik sebelum meninggalkan perusahaan dan kembali ke Tiongkok.

Materi itu mencakup kode untuk produk yang direncanakan, file personel, dan manual. Yang menambah kecurigaan tersebut adalah fakta bahwa pemerintah Tiongkok pada waktu itu telah meminta delapan perusahaan untuk membantunya membangun sistem pelaporan kredit nasional. Kasus FBI itu akhirnya terhenti meskipun lembaga itu percaya bahwa telah terjadi pencurian rahasia dagang, demikian yang dilaporkan surat kabar itu. 

RRT menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam mengumpulkan intelijen. Laporan Gedung Putih mengatakan bahwa Kementerian Keamanan Negara RRT mengerahkan 40.000 perwira intelijen di luar negeri dan memiliki lebih dari 50.000 perwira intelijen lainnya di Tiongkok daratan. Investasi ini memungkinkan RRT untuk bertanggung jawab atas 50 hingga 80 persen pencurian kekayaan intelektual lintas perbatasan di seluruh dunia dan lebih dari 90 persen dari semua spionase ekonomi berbasis siber di Amerika Serikat, demikian menurut laporan dari Foundation for Defense of Democracies.

Ancaman Siber

Tiongkok terlibat dalam upaya ekspansif untuk memperoleh teknologi A.S. dengan mengungkap rahasia dagang sensitif dan informasi berhak milik melalui spionase siber, demikian menurut laporan NCSC. Pencurian rahasia dagang saja dapat menyebabkan kerugian antara 2,6 kuadriliun rupiah (180 miliar dolar A.S.) hingga 7,8 kuadriliun rupiah (540 miliar dolar A.S.) di Amerika Serikat setiap tahunnya, demikian menurut laporan Gedung Putih.

Verizon bekerja dengan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah untuk membuat studi intrusi siber tahun 2012. Studi itu menganalisis lebih dari 47.000 insiden keamanan yang menyebabkan 621 pengungkapan data yang dikonfirmasi. Setidaknya 44 juta catatan dibobol. Dari pengungkapan yang terkait dengan spionase ekonomi, 96 persen dikaitkan dengan “aktor ancaman di Tiongkok.”

Menghindari Undang-Undang Ekspor

Kadang-kadang, anggota intelijen RRT secara fisik membawa inovasi teknologi ke tanah air mereka untuk dipelajari dan digandakan. Pada September 2016, seorang hakim federal A.S. menjatuhkan hukuman hampir dua tahun penjara kepada seorang perempuan Tiongkok atas pengiriman suku cadang kendaraan selam secara ilegal ke sebuah universitas Tiongkok, termasuk beberapa yang dia masukkan dalam kopernya, demikian yang dilaporkan surat kabar Orlando Sentinel.

Amin Yu, yang berusia 55 tahun pada saat dijatuhi hukuman dan mantan karyawan di University of Central Florida, dituduh lalai mengungkapkan bahwa dia bekerja atas nama pemerintah Tiongkok dan berbohong tentang apa yang dia kirim ke Tiongkok. Dia mengaku bersalah atas tindakan mengekspor barang ke negara asing tanpa mendaftarkan diri sebagai agen asing dan berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. Hakim Distrik A.S. Roy B. Dalton Jr. menjatuhkan hukuman 21 bulan penjara kepadanya diikuti dengan dua tahun masa percobaan.

Yu, menurut Asisten Jaksa A.S. Daniel Irick, adalah bagian dari konspirasi yang melibatkan perusahaan samaran, rekening luar negeri, dan dokumen palsu, demikian yang dilaporkan Sentinel. Dia terlibat dalam transaksi ilegal sebesar 37,66 miliar rupiah (2,6 juta dolar A.S.).

Dalam negosiasi tuntutannya, dia mengaku bekerja untuk Harbin Engineering University, entitas milik negara RRT. Yu memperoleh sistem dan komponen untuk kendaraan selam laut dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan mengekspornya ke Tiongkok untuk pengembangan kendaraan selam laut, kendaraan bawah laut tak berawak, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, dan kendaraan bawah air otonom, demikian menurut laporan Gedung Putih.

Kasusnya menggambarkan masalah signifikan bagi berbagai negara yang berusaha menegakkan undang-undang pengendalian ekspor — pertumbuhan teknologi penggunaan ganda yang memiliki aplikasi militer dan sipil. “Misalnya, teknologi mesin pesawat terbang memiliki aplikasi komersial yang jelas,” ungkap laporan Gedung Putih. “Ketika diperoleh oleh pesaing ekonomi dan militer strategis seperti Tiongkok, barang-barang komersial dapat dieksploitasi untuk keperluan militer.”

Infiltrasi Media Sosial RRT

Seperti tindakan yang diambil oleh badan intelijen negara lain, Tiongkok telah menyusup ke situs media sosial di A.S. untuk merekrut sumber daya manusia. William Evanina, direktur Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional, mengatakan kepada Reuters pada Agustus 2018 bahwa Beijing menggunakan LinkedIn, situs jejaring bisnis populer, dengan bebas untuk merekrut warga negara A.S. yang memiliki akses ke rahasia pemerintah dan komersial.

Dia mengatakan bahwa pejabat intelijen Tiongkok telah menghubungi ribuan anggota LinkedIn. Pemerintah Inggris dan Jerman sebelumnya memperingatkan bahwa RRT menggunakan situs media sosial untuk merekrut mata-mata potensial. Evanina mendesak LinkedIn, yang dimiliki oleh Microsoft Corp., untuk meniru tanggapan dari Twitter, Google, dan Facebook, yang semuanya membersihkan akun palsu yang terhubung dengan lembaga intelijen Iran dan Rusia. 

“Baru-baru ini saya melihat bahwa Twitter sedang membatalkan, saya tidak tahu, jutaan akun palsu, dan permintaan kami adalah mungkin LinkedIn bisa melakukan dan menjadi bagian darinya,” ungkap Evanina, yang mengepalai Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional A.S. 

Meskipun Iran, Korea Utara, dan Rusia juga menggunakan LinkedIn dan platform lain untuk mengidentifikasi target intelijen, para pejabat intelijen A.S. mengatakan bahwa RRT merupakan ancaman terbesar. Reuters melaporkan bahwa sekitar 70 persen dari keseluruhan spionase Tiongkok ditujukan pada sektor swasta A.S., dan bukannya pemerintah, demikian ungkap Joshua Skule, kepala cabang intelijen FBI. “Mereka melakukan spionase ekonomi pada tingkat yang tak tertandingi dalam sejarah kita,” ungkapnya.

Para ahli telah mengeluarkan peringatan tentang kampanye agresif Tiongkok selama lebih dari setahun. Pada Juni 2017, para ahli mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat A.S. bahwa peretas Tiongkok memusatkan perhatiannya pada perusahaan-perusahaan A.S. Setelah adanya jeda singkat dalam aktivitas itu, tampak bahwa spionase siber terhadap perusahaan-perusahaan A.S. kembali ke “bisnis seperti biasa, yang berarti pencurian [kekayaan intelektual] besar-besaran di sisi sektor swasta,” ungkap Samantha Ravich, penasihat di Foundation for Defense of Democracies, kelompok cendekiawan yang berbasis di Washington, D.C.

Perlambatan dalam peretasan yang dilakukan pihak Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan Amerika terjadi setelah perjanjian tahun 2015 ketika Presiden A.S. saat itu Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat bahwa A.S. maupun Tiongkok “tidak akan melakukan atau dengan sengaja mendukung pencurian kekayaan intelektual yang dimungkinkan oleh siber, termasuk rahasia dagang atau informasi bisnis rahasia lainnya,” demi mencapai keunggulan komersial. Meskipun perusahaan intelijen siber melaporkan penurunan awal dalam spionase siber yang dilakukan oleh RRT pada tahun 2016, mereka mengeluarkan beberapa laporan pada tahun 2017 bahwa aktivitas itu kembali mengalami kenaikan. 

RRT juga menarget negara-negara Eropa Barat melalui media sosial. Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Jerman menduga pada akhir tahun 2017 bahwa intelijen Tiongkok menggunakan LinkedIn untuk menarget setidaknya 10.000 warga Jerman, mungkin untuk merekrut mereka sebagai informan. Surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung juga melaporkan pada Juni 2018 bahwa agen-agen Tiongkok menggunakan profil media sosial palsu untuk menghubungi anggota parlemen Jerman dan menawari mereka uang dengan imbalan keahlian dan pengetahuan orang dalam. Agen-agen itu akan mengundang mereka ke Tiongkok untuk mencoba menekan mereka agar mendapatkan informasi.

Badan intelijen domestik Jerman pada akhir tahun 2017 memublikasikan rincian profil jejaring sosial yang dikatakannya merupakan profil samaran yang dipalsukan oleh intelijen Tiongkok untuk mengumpulkan informasi pribadi tentang pejabat dan politisi Jerman. 

Badan intelijen itu memperingatkan pejabat publik tentang risiko bocornya informasi pribadi yang berharga di situs media sosial. “Badan intelijen Tiongkok aktif di jaringan seperti LinkedIn dan telah mencoba selama beberapa waktu untuk mengekstrak informasi dan menemukan sumber intelijen dengan cara ini,” ungkap badan itu dalam sebuah pernyataan. 

Operator di Lingkungan Akademik

Anggota intelijen RRT secara aktif merekrut para cendekiawan, peneliti, pakar teknologi, dan ilmuwan terbaik di bidang keahlian mereka, demikian ungkap laporan Gedung Putih. Upaya tersebut biasanya menarget karyawan puncak perusahaan yang ingin dibeli, dijadikan mitra, ditanami modal oleh entitas Tiongkok. Rencana Ribuan Bakat RRT, program rekrutmen yang dijalankan oleh pemerintah, menarget para cendekiawan dengan kemampuan penelitian tingkat atas yang mungkin memegang hak kekayaan intelektual, teknologi, atau paten utama di berbagai bidang teknologi. Mereka sering kali ditawari posisi yang menguntungkan dan bergengsi di lembaga penelitian, laboratorium, atau universitas Tiongkok.

Tiongkok juga mengisi universitas, kelompok cendekiawan, dan laboratorium A.S. dengan para cendekiawannya. Lebih dari 300.000 warga negara Tiongkok setiap tahun mengikuti kuliah di universitas A.S. atau mencari pekerjaan di laboratorium nasional, pusat inovasi, inkubator, dan kelompok cendekiawan A.S., demikian ungkap laporan Gedung Putih. Sekitar 25 persen mahasiswa pascasarjana Tiongkok berspesialisasi di bidang sains, teknologi, teknik, atau matematika. Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah membuat “program yang bertujuan mendorong pelajar sains dan teknik Tiongkok untuk menguasai teknologi yang kemudian menjadi teknologi penting bagi sistem militer utama.”

Direktur FBI Christopher Wray, berbicara di hadapan Komite Intelijen Senat A.S. pada Februari 2018, memperingatkan tentang kemungkinan adanya anggota intelijen di pusat-pusat pembelajaran negara itu yang berprofesi sebagai profesor, ilmuwan, dan mahasiswa. FBI sedang memantau akademisi di dalam universitas yang disponsori oleh pemerintah Tiongkok. Dia mengatakan bahwa beberapa lembaga tampaknya tidak mengetahui siapa yang bisa memata-matai kampus mereka. “Saya kira tingkat kenaifan di sektor akademik tentang hal ini menciptakan masalahnya sendiri,” ungkap Wray.

Kekhawatiran dalam dunia akademis tidak terbatas pada A.S. Pada Oktober 2017, Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia Duncan Lewis mengatakan kepada para politisi di Canberra bahwa universitas perlu “sangat menyadari” akan pengaruh asing di kampus-kampus Australia.

Lewis juga mengatakan bahwa kekuatan asing “secara sembunyi-sembunyi berusaha untuk membentuk” opini publik Australia, organisasi media, dan pejabat pemerintah untuk mempromosikan tujuan politik negara mereka sendiri, demikian menurut laporan Reuters. 

Laporan yang diterbitkan oleh Australian Strategic Policy Institute pada Oktober 2018 menjelaskan bahwa risiko infiltrasi Tiongkok ke dalam universitas negeri lebih besar daripada penggunaan pengaruh. Rahasia militer dipertaruhkan. Sejak tahun 2007, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok mensponsori lebih dari 2.500 ilmuwan dan insinyur militer untuk belajar di luar negeri, terutama di negara-negara Five Eyes. Five Eyes adalah aliansi pembagian intelijen yang melibatkan Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan A.S.

“Lusinan ilmuwan PLA telah mengaburkan afiliasi militer mereka untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Five Eyes dan Uni Eropa, termasuk setidaknya 17 ilmuwan PLA ke Australia, ketika mereka bekerja di berbagai bidang seperti rudal hipersonik dan teknologi navigasi,” ungkap laporan itu. “Negara-negara itu tidak menganggap Tiongkok sebagai sekutu keamanan tetapi memperlakukannya sebagai salah satu musuh utama intelijen mereka.”

PLA menggambarkan proses pengumpulan rahasia militer di lingkungan akademik sebagai “memetik bunga di negeri asing untuk membuat madu di Tiongkok,” ungkap laporan itu.

Kekayaan Intelektual yang Dijual

Salah satu cara RRT mendapatkan keunggulan teknologi adalah melalui buku ceknya. Orang-orang yang bekerja atas nama pemerintah RRT menggunakan metode yang mencakup merger dan akuisisi serta pendanaan bisnis pada tahapan inkubasi gagasan dan modal ventura untuk secara strategis membidik industri teknologi tinggi di seluruh dunia.

Pada tahun 2016, akuisisi menyumbang 96 persen dari investasi Tiongkok di Amerika Serikat, demikian menurut Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok. Pada paruh pertama tahun 2017, tren itu berlanjut dengan akuisisi yang menyumbang 97,6 persen dari investasi Tiongkok di A.S. 

Fenomena yang relatif lebih baru adalah kesediaan Tiongkok untuk terlibat dalam kesepakatan pendanaan ventura yang membiayai perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi tahap awal. Sejak didirikan pada tahun 2009, dana modal ventura yang berbasis di Tiongkok, Sinovation telah mengumpulkan modal senilai 17,34 triliun rupiah (1,2 miliar dolar A.S.) dan telah berinvestasi di hampir 300 perusahaan rintisan, termasuk 25 perusahaan yang mengerjakan proyek yang menangani kecerdasan buatan, demikian menurut laporan Departemen Pertahanan A.S. berjudul, “China’s Technology Transfer Strategy: How Chinese Investments in Emerging Technology Enable A Strategic Competitor to Access the Crown Jewels of U.S. Innovation.” Sinovation didirikan oleh mantan pemimpin Google Tiongkok, Kai-Fu Lee.

Salah satu cara RRT memperoleh teknologi ini adalah dengan mengamati pengadilan kebangkrutan A.S. Perusahaan Tiongkok menargetkan perusahaan kecil yang menghasilkan teknologi penting, seperti semikonduktor, demikian menurut laporan National Public Radio pada Oktober 2018. Selain itu, RRT telah belajar bahwa terlibat dalam usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan A.S. memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk lepas dari pengawasan ketat Komite Investasi Asing di Amerika Serikat. 

Laporan Gedung Putih memperingatkan risiko yang terkait dengan pendanaan ventura Tiongkok. “Teknologi yang diinvestasikan oleh Tiongkok merupakan teknologi yang sama dengan teknologi yang kami harapkan akan menjadi dasar bagi inovasi masa depan di A.S.: kecerdasan buatan, kendaraan otonom, realitas virtual/tertambah, robotika, dan teknologi blockchain,” ungkap laporan Gedung Putih. “Selain itu, teknologi ini merupakan beberapa teknologi yang sama yang menjadi perhatian utama Departemen Pertahanan A.S. untuk membangun keunggulan teknologi militer A.S. saat ini.”

saham