Persuasi Pasifik

Persuasi Pasifik

Kekuatan utama dan kekuatan yang baru muncul menjalin kemitraan dengan negara-negara Pasifik Selatan untuk mengekang pengaruh Tiongkok

Manuver Pasifik yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengirim gelombang kejut ke kekuatan utama dan kekuatan yang baru muncul di dalam dan di luar kawasan itu. RRT telah bergerak dengan cepat dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menjalin hubungan ekonomi dan pertahanan dengan negara-negara Australasia, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Semakin intensifnya ketertarikan pemerintah komunis RRT terhadap Pasifik telah mendorong mitra strategis lainnya di kawasan ini — termasuk Australia, India, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat — untuk berkolaborasi secara lebih kreatif dan menampilkan diri mereka sebagai mitra ekonomi dan pertahanan yang lebih menguntungkan daripada RRT.

“Kami memiliki keyakinan bersama bahwa investasi yang baik berakar dari transparansi, kompetisi terbuka, keberlanjutan, berpegang pada standar global yang tangguh, mempekerjakan tenaga kerja lokal, dan menghindari beban utang yang tidak berkelanjutan,” ungkap Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie Bishop pada Juli 2018, demikian menurut Agence France-Presse. Pidatonya disampaikan selama pengumuman kemitraan trilateral antara Australia, Jepang, dan A.S. untuk “memobilisasi investasi dalam proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang, dan memupuk Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan makmur.”

Tiongkok telah memperkuat dirinya sebagai donor bantuan terbesar kedua di Pasifik Selatan, setelah memberikan komitmen sebesar lebih dari 86,7 triliun rupiah (6 miliar dolar A.S.) dalam berbagai proyek di seluruh kawasan itu sejak tahun 2011, demikian menurut surat kabar Financial Times. Australia tetap menjadi donor terbesar, setelah memberikan komitmen sebesar 97,1 triliun rupiah (6,72 miliar dolar A.S.) antara tahun 2011 dan 2018 dan membelanjakan 80,6 triliun rupiah (5,58 miliar dolar A.S.), demikian yang dilaporkan Financial Times. Selandia Baru, A.S., dan Jepang masing-masing menjadi donor terbesar ketiga, keempat, dan kelima, demikian ungkap surat kabar itu.

MANUVER MILITER

Persaingan untuk mendapatkan pengaruh di wilayah maritim yang sangat luas ini — yang meliputi Australia, Selandia Baru, negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, dan wilayah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris — sering kali tampaknya merupakan pertandingan antara RRT melawan semua pihak lainnya.

Para pemimpin Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat mengonfirmasi niat mereka pada awal tahun 2018 untuk meningkatkan kontak ekonomi dengan negara-negara Pasifik guna menarik mereka menjauh dari RRT. Para pemimpin itu mengatakan bahwa masih ada waktu untuk melawan intrusi Tiongkok di kawasan tersebut karena tidak ada negara Pasifik yang menyetujui janji-janji RRT.

Analis intelijen di Australia mengatakan bahwa Pasifik Selatan sekarang merupakan ancaman strategis terbesar bagi Australia berdasarkan intelijen yang menunjukkan bahwa RRT berniat untuk membangun pangkalan militer di kawasan tersebut, demikian yang dilaporkan surat kabar The Australian pada September 2018.

Berita muncul pada April 2018 bahwa RRT secara informal telah mendekati Vanuatu untuk membangun pangkalan angkatan laut di pulau kecil itu. Baik Vanuatu maupun RRT membantah terjadinya pembicaraan semacam itu atau adanya rencana semacam itu. Intelijen Australia menunjukkan sebaliknya, dan para ahli memberikan pendapat tentang mengapa hal itu bisa menjadi skenario yang besar kemungkinan terjadi.

Di berbagai penjuru Pasifik Selatan, RRT telah mengevakuasi ratusan warga negara Tiongkok dari berbagai daerah di Kepulauan Solomon, Timor-Leste, dan Tonga, demikian yang dilaporkan majalah berita online The Diplomat pada April 2018. Evakuasi ini terjadi karena serangan terhadap bisnis yang dimiliki oleh warga negara dan diaspora Tiongkok.

“Tidak sulit untuk membayangkan bahwa insiden seperti ini dapat dengan mudah berkembang ukuran dan intensitasnya ketika kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan semakin berkembang,” tulis David Brewster, seorang peneliti senior di National Security College, Australian National University, di The Diplomat pada April 2018. “Faktor mendesak ini, dan faktor lainnya, dapat memberi Tiongkok alasan untuk mencari akses yang aman ke fasilitas lokal semisal terjadi krisis. Sama seperti Australia telah mengamati dengan cermat warga negaranya di Fiji selama krisis masa lalu di negara itu, Tiongkok bahkan mungkin berpotensi merasa terdorong untuk memberikan pengamanan di lapangan ketika pemerintah setempat tidak dapat melakukannya.”

Meskipun pangkalan militer RRT di Vanuatu tetap diselimuti penolakan, Australia dan A.S. mengonfirmasi rencana untuk meningkatkan infrastruktur militer di pangkalan Pulau Manus di Papua Nugini (PNG) dan mendirikan pangkalan angkatan laut bersama di sana, demikian yang dilaporkan The Australian pada September 2018.

Laksamana Mike Rogers, mantan direktur Badan Keamanan Nasional (National Security Agency) A.S. dan komandan Komando Siber A.S., menyebut pangkalan itu sebagai solusi “saling menguntungkan” bagi Australia dan PNG.

Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo, kanan, menyambut Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, kiri, dan Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie Bishop selama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-51 di Singapura pada Agustus 2018. Reuters

“Jika Anda melihat PNG dan tempat-tempat lain yang memiliki sumber daya yang sangat menarik — bukan karena kebetulan Anda melihat lebih banyak warga Tiongkok,” ungkap Rogers, demikian menurut The Australian, menambahkan bahwa RRT “jelas berusaha menciptakan hubungan yang menghasilkan keuntungan bagi mereka. Saya tidak mencoba untuk berdebat bahwa hal itu pada dasarnya jahat, tetapi di sisi lain, ini adalah strategi yang disadari. Tidak ada yang seharusnya mengira bahwa upaya ini dilakukan secara impulsif semata atau, ‘Oh, saya ingin tahu mengapa mereka tertarik — memilih pulau itu — di Oseania hari ini?’ Ada alasannya, kawan, bukan kebetulan.”

Anggaran belanja pertahanan Australia di Pasifik Selatan untuk tahun 2018 mencapai total 1,73 triliun rupiah (120 juta dolar A.S.) dan terus meningkat, demikian yang dilaporkan The Australian.

“Pasifik merupakan area dengan prioritas sangat tinggi bagi kepentingan keamanan nasional strategis Australia,” ungkap Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne.

BERKEMBANGNYA PENGARUH INDIA

India telah muncul dalam beberapa tahun terakhir ini sebagai perekonomian utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat daripada Tiongkok selama dekade berikutnya. Meskipun sebagian besar bantuan asing India yang jumlahnya kecil tetapi terus berkembang diberikan ke negara-negara tetangga dekatnya di Asia selatan dan Samudra Hindia, diplomasi bantuan India telah meluas ke negara-negara kecil di Pasifik Selatan, khususnya Fiji. Sekitar 38 persen populasi Fiji adalah warga Indo-Fiji, keturunan pekerja kontrak India yang dibawa ke kepulauan itu oleh Inggris pada abad ke-19.

India telah lama mengadopsi kebijakan Bertindak ke Timur yang mendorong keterlibatan dengan negara-negara tetangganya di timur. Para pemimpin di sana baru-baru ini bekerja dengan konsorsium Selandia Baru untuk mengembangkan area utama di bidang ekonomi, perdagangan, diplomasi, keamanan, tata kelola, dan pembangunan sosial.

Sebagai kekuatan yang bangkit dan semakin terlibat secara regional dan di luar negeri, India tertarik untuk terlibat di Pasifik Selatan, demikian ungkap Rani D. Mullen, peneliti tamu di Institut Kajian Asia Selatan, National University of Singapore.

“Ini bukan keterlibatan baru, terutama dengan sejarah panjang lebih dari 100 tahun dan diasporanya di Pasifik,” ungkapnya. “Pemikiran baru ini telah membuatnya terlibat lebih banyak dengan negara-negara kepulauan Pasifik melalui kekuatan lunak. Keterlibatan ini sebagian besar adalah pelatihan, pendidikan, dan keterlibatan budaya.”

Laksamana Philip S. Davidson, komandan Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM), berpartisipasi dalam upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan Nasional Pukeahu di Wellington, Selandia Baru, pada Agustus 2018, selama kunjungan pertamanya ke negara itu sebagai komandan USINDOPACOM.
KOPRAL KEPALA ROBIN W. PEAK/ANGKATAN LAUT A.S.

Pesan Mullen kepada negara-negara Pasifik Selatan yang mencari investor adalah bahwa keanekaragaman dengan pasar lain merupakan hal yang baik; tapi waspadalah terhadap pamrih yang menyertainya.

“India merupakan pemain baru yang hebat dan bersaing dengan Tiongkok. Penting bagi berbagai negara untuk melihat jenis investasi yang diusulkan Tiongkok dan tingkat pelunasan serta suku bunga yang tinggi. Semua itu penting untuk diingat, Tonga misalnya,” ungkap Mullen. Ketika Tiongkok mulai membangun dermaga dan pelabuhan di dekat India — di Myanmar, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka, di dekat dengan perbatasan — “India terkejut. India ingin membangun hubungan kerja yang baik yang dapat mengarah pada keterlibatan ekonomi yang lebih baik. Itu telah menjadi bagian dari faktor pendorong baru-baru ini untuk keterlibatan dengan Pasifik Selatan.”

Rajesh Rajagopalan, seorang profesor di Pusat Studi Internasional, Jawaharlal Nehru University di New Delhi, menyebut dinamika pergeseran di Indo-Pasifik sebagai “panggilan waspada” bagi India.

“Kami menghadapi tantangan sebagai konsekuensi dari kebangkitan Tiongkok,” ungkap Rajagopalan. “Ada potensi untuk perdamaian atau ketegangan, kebijakan luar negeri dunia yang bertentangan.”

STRATEGI PASIFIK JEPANG

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah berupaya untuk memajukan strategi Jepang untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dia melangkah lebih jauh baru-baru ini dengan meluncurkan program pengembangan kemampuan untuk negara-negara kepulauan Pasifik yang ditujukan pada tatanan maritim.

Abe menyelenggarakan Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Leaders Meeting – PALM) ke-8 pada Mei 2018, tempat dia menjanjikan fokus yang lebih besar pada tatanan maritim berdasarkan aturan hukum. Upaya ini merupakan salah satu kontribusi berkelanjutan Jepang untuk mengekang pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan.

The Diplomat melaporkan bahwa selama pertemuan PALM pada tahun 2015, Jepang mengumumkan bantuan senilai 6,65 triliun rupiah (460 juta dolar A.S.) untuk negara-negara Pasifik Selatan.

Pada Mei 2018, PALM diadakan dengan Perdana Menteri Abe dan Perdana Menteri Tuilaepa dari Samoa menjabat sebagai ketua bersama. Jepang menyatakan niatnya untuk berkomitmen lebih dalam pada stabilitas dan kemakmuran kawasan itu berdasarkan “strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dan negara-negara kepulauan Pasifik memiliki pemikiran yang sama mengenai pentingnya prinsip-prinsip dasar strategi itu dan menyambut baik penguatan komitmen Jepang di kawasan Pasifik berdasarkan strategi itu. Abe berjanji akan lebih fokus pada tatanan maritim berdasarkan aturan hukum.

Pada bulan yang sama, konstruksi dimulai di Pusat Perubahan Iklim Pasifik yang didanai Jepang di Samoa.

PALM mengadakan pertemuan setiap tiga tahun, memberikan kesempatan kepada Abe untuk mengumpulkan perwakilan dari anggota Forum Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan hubungan.

Presiden A.S. Donald Trump, kiri, menyambut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe selama pertemuan di Gedung Putih di Washington, D.C., pada Februari 2017. GETTY IMAGES

“Sejak dahulu kala, Samudra Pasifiklah yang telah memberi kita berkah laut. Dan aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada berbagai negara, besar dan kecil, untuk hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dari mereka,” ungkap Abe selama pertemuan PALM pada Mei 2018. “Jepang tidak akan berhenti dalam memberikan bantuannya guna meningkatkan kemampuan berbagai negara untuk melindungi laut, termasuk kemampuan penegakan hukum masing-masing negara.”

Abe mengatakan kepada mitra kepulauan Pasifiknya bahwa Jepang akan mengembangkan infrastruktur berkualitas baik dalam “aspek keras maupun lunak” untuk membantu keberlanjutan dan kemakmuran mandiri. Jepang juga akan meningkatkan pertukaran orang-ke-orang untuk “mengembangkan para pemimpin yang akan memikul masa depan negara-negara PALM,” ungkap Abe.

Pertemuan PALM berikutnya akan berlangsung pada tahun 2021.

HATI DAN PIKIRAN

Kemitraan di Pasifik Selatan hadir dalam berbagai kombinasi. Tiga negara besar yaitu Australia, Jepang, dan Amerika Serikat telah berjanji untuk terus bekerja bersama-sama dan menjalin hubungan strategis lainnya, sebagai penyeimbang terhadap RRT.

“Kemitraan trilateral ini adalah pengakuan bahwa diperlukan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik,” ungkap Menteri Luar Negeri Australia saat itu Julie Bishop, demikian yang dilaporkan surat kabar Stars and Stripes pada Agustus 2018.

Paul Buchanan, seorang analis keamanan Amerika yang berbasis di Auckland, mengatakan kepada Stars and Stripes bahwa dia sudah melihat peningkatan dalam pendanaan yang diterapkan akibat berkembangnya jejak RRT di Pasifik Selatan.

Jejak itu, menurut Buchanan, termasuk kedutaan Tiongkok baru di Tonga yang akan berfungsi sebagai pangkalan intelijen sinyal yang berada di dekat kabel data bawah air dan kapal pengintai dan hidrografi baru yang diberikan kepada Angkatan Laut Fiji oleh RRT. (Laporan lain mengatakan bahwa Tiongkok telah memberikan pelatihan dan kendaraan kepada kepolisian Fiji, demikian yang dilaporkan surat kabar itu.)

Semakin banyak analis mengatakan bahwa kebutuhan pembelanjaan infrastruktur di Pasifik sangat penting. “[Kemitraan trilateral] ini adalah tentang persaingan untuk merebut hati dan pikiran di kawasan ini dan di dunia dan berpura-pura menyatakan sebaliknya merupakan tindakan konyol,” ungkap Brad Glosserman, profesor tamu di Tama University Tokyo, kepada Stars and Stripes.

Seperti analis lainnya, dia juga membantah anggapan bahwa proyek-proyek Pasifik Selatan RRT telah berhasil. “Banyak proyek ini yang tidak berjalan,” ungkap Glosserman. “Gagasan bahwa ini merupakan kesuksesan luar biasa bagi pihak Tiongkok bukanlah hal yang nyata.”  


Hutan Kepulauan Solomon ditebang dengan cepat untuk memasok permintaan Tiongkok

Reuters

Kepulauan Solomon yang merupakan salah satu negara Pasifik Selatan menebangi hutan tropisnya hampir 20 kali lipat dari tingkat berkelanjutan, demikian menurut penelitian kelompok lingkungan yang diterbitkan pada Oktober 2018. Tindakan itu didorong oleh permintaan akan kayu yang tiada hentinya dari Tiongkok.

Volume ekspor komoditas ekspor tunggal terbesar di kepulauan itu melonjak lebih dari 20 persen menjadi lebih dari 3 juta meter kubik pada tahun 2017, demikian yang ditunjukkan oleh statistik bank sentral, senilai 5,46 triliun rupiah (378 juta dolar A.S.).

Kelompok lingkungan dan hak asasi manusia Global Witness mengatakan bahwa penebangan hutan ini lebih dari 19 kali lebih tinggi dari tingkat berkelanjutan, dan jika terus berlanjut dapat menggunduli negara itu dan tak lama lagi menghabiskan kontributor tunggal terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Solomon.

Penggundulan hutan juga melenyapkan sayuran dan buah-buahan liar yang menjadi sumber makanan warga setempat dan menghancurkan habitat hewan.

Burung pitta wajah hitam di Pulau Solomon

Analisis data impor Global Witness juga menemukan bahwa sebagian besar kayu dikirim ke Tiongkok, importir kayu utama dunia, yang dikatakannya menggarisbawahi urgensi bagi Beijing untuk mengatur impor dan menyelidiki asal-usul barang impor itu.

“Skala penebangan sangat tidak berkelanjutan sehingga hutan alam akan segera habis jika tidak ada perubahan,” ungkap Beibei Yin, yang memimpin tim peneliti yang menyusun laporan itu, melalui telepon dari London yang menjadi basis Global Witness.

“Perusahaan Tiongkok yang mengimpor sebagian besar kayu sangat signifikan jumlahnya sehingga jika mereka semua berhenti membeli, maka masih ada peluang untuk memulihkan kondisi alam,” ungkapnya.

Global Witness menyatakan 155.000 meter kubik sebagai volume ekspor kayu gelondongan berkelanjutan dari Kepulauan Solomon, yang merupakan angka terendah tetapi merupakan angka yang terakhir kalinya dihitung dari beberapa analisis pemerintah dan pakar, dengan angka tertinggi sekitar 300.000 meter kubik.

Global Witness tidak memberikan kapan kemungkinan habisnya hutan itu tetapi mengutip perkiraan awal sekitar tahun 2036 berdasarkan perkiraan yang dibuat pada 2011 oleh Kementerian Kehutanan Kepulauan Solomon.

Kantor perdana menteri Kepulauan Solomon mengarahkan Reuters kepada sekretaris menteri kehutanan, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.

Kementerian perdagangan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Kepulauan Solomon memiliki lebih dari 2,2 juta hektar hutan yang mencakup sekitar 80 persen dari luas daratannya, yang tersebar di 990 pulau.

Meskipun Kementerian Kehutanan negara itu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya telah memperketat peraturan untuk memberantas pembalakan liar, Global Witness mengatakan kurangnya kemampuan penindakan meningkatkan risiko ditebangnya lebih banyak pohon dari jumlah yang diizinkan.

Analisis satelit Global Witness terhadap jalan yang digunakan untuk penebangan menunjukkan adanya jalan sepanjang 669 kilometer yang terletak di atas ketinggian 400 meter, tempat penebangan secara nominal dibatasi.

Interpol memperkirakan perdagangan global kayu ilegal bernilai lebih dari 722,5 triliun rupiah (50 miliar dolar A.S.) per tahun.

saham