Politik dan Aktivitas Kutub

Politik dan Aktivitas Kutub

Berbagai negara bekerja sama di Arktik, tetapi meningkatnya militerisasi dapat membahayakan perdamaian

Staf FORUM

Perubahan iklim mengantarkan perlombaan sumber daya baru di Arktik. Berbagai negara sedang melakukan manuver untuk menguasai kawasan itu, yang menyimpan banyak cadangan minyak, gas, dan mineral yang baru saja dapat diakses ketika es di kutub meleleh dengan laju yang semakin cepat. Es yang mencair, yang menghilang dengan kecepatan sekitar dua kali lipat dari lokasi lain di planet ini, juga bisa membuka rute pengapalan yang lebih pendek antara Eropa Barat dan Asia Timur dan memperluas peluang pariwisata dan penangkapan ikan komersial. Beberapa pihak percaya bahwa Samudra Arktik akan bebas es selama bulan-bulan musim panas tahun 2020 dan sepanjang tahun pada pertengahan hingga akhir abad ini, membuka potensi lebih dari 20 persen cadangan minyak dunia untuk diekstraksi.

Dengan melimpahnya harta yang sangat menarik itu, banyak negara telah meningkatkan penelitian, eksplorasi, pengembangan, dan investasi lainnya di kawasan itu serta militerisasi, yang semuanya menghadirkan kebingungan baru dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional dan global, demikian ungkap beberapa ahli.

“Peningkatan aktivitas komersial membawa tantangan baru, termasuk pencegahan tumpahan minyak, pencarian dan penyelamatan, dan kemungkinan penyelundupan dan imigrasi,” ungkap Dr. Michael Byers, ahli Arktik dan profesor hubungan internasional di University of British Columbia, Kanada, kepada FORUM.

Derek tampak menjulang di pelabuhan Murmansk, Arktik Rusia, di Laut Barents. [REUTERS]

Delapan negara Arktik — Kanada, Denmark (Greenland dan Kepulauan Faroe), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat — semuanya memiliki wilayah di dalam Lingkar Arktik. Lima dari kedelapan negara ini juga memiliki garis pantai yang dipertahankan di Samudra Arktik. Tetapi negara-negara non-Arktik juga berusaha untuk menegaskan pengaruh di kawasan tersebut.

Rusia dan Denmark secara resmi telah menegaskan kedaulatan atas perluasan bagian dasar laut Arktik di luar zona ekonomi eksklusif mereka yang membentang 200 mil laut dari pantai mereka. Dan Kanada berencana untuk mengajukan klaim perluasan bagian landas kontinennya pada tahun 2018. Klaim tumpang tindih itu, yang beberapa di antaranya diajukan sebelum tahun 1925 dan mencakup Kutub Utara, belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), yang mengatur bagaimana persengketaan tentang batas dan wilayah maritim diselesaikan dan memberi negara-negara hak eksklusif untuk memanen mineral dan material dari bawah dasar lautan landas kontinen mereka.

Pengendalian wilayah itu juga berpotensi menghasilkan keuntungan militer strategis. A.S. tidak membuat perluasan klaim ke dasar laut Arktik, tetapi merenungkan bagaimana melakukan perang permukaan laut di Arktik yang senantiasa berubah.

Es Arktik berkisar hingga setebal 5 meter di beberapa tempat sehingga membuat gerakan menjadi sulit. Es itu menghilang lebih cepat di sana daripada di tempat lain di planet ini, sebagian, karena ketika es mencair, air yang dihasilkan menyerap panas sehingga mempercepat pemanasan. Hanya 20 persen lebih sedikit dari es Arktik terdiri dari es multitahun yang tetap padat sepanjang tahun, mewakili penurunan lebih dari 50 persen dari 20 tahun yang lalu, demikian menurut Pusat Data Salju dan Es Nasional A.S.

Salah satu rute perdagangan utama yang terbuka, yang dikenal sebagai Rute Laut Utara, melewati wilayah Rusia, membentang di sepanjang pantai utara Rusia dari Laut Kara hingga Selat Bering. Kapal-kapal dapat melakukan perjalanan beberapa hari lebih lama dalam setahun di antara pelabuhan Arktik Rusia dan Norwegia. Mengangkut barang dari Jepang ke Belanda melalui rute ini memperpendek jaraknya hampir 3.900 mil laut daripada perjalanan melalui Terusan Suez, demikian menurut Kantor Informasi Rute Laut Utara di Murmansk, Rusia. Rute utama lainnya, Lintasan Barat Laut, yang membentang dari Kanada hingga Finlandia, berjarak sekitar 1.000 mil laut lebih pendek daripada rute konvensional melalui Terusan Panama.

Tiongkok telah mengangkat profilnya di Arktik dalam dekade terakhir ini, mengingat kepentingannya pada rute komersial baru dan peningkatan aktivitas di sana. Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan memiliki program penelitian kutub dengan fasilitas pemecah es. Misalnya, kapal penelitian Tiongkok yang diberi nama Snow Dragon secara rutin mengeksplorasi di sepanjang landas kontinen A.S. Tiongkok berencana untuk memutakhirkan armada pemecah esnya dan mengembangkan teknologi untuk mengeksploitasi sumber daya alam Arktik seperti pengeboran laut dalam. Reuters melaporkan bahwa sebuah perusahaan Tiongkok telah membeli proyek penambangan bijih besi senilai 33,2 triliun rupiah (2,35 miliar dolar A.S.) di Greenland, yang merupakan wilayah otonom Denmark, namun konsorsium itu sedang menunggu harga bijih besi yang lebih baik untuk mengembangkannya. Tambang itu memiliki kapasitas untuk memproduksi 15 juta ton bijih besi per tahun untuk dikirim ke Tiongkok.

KEPENTINGAN BERSAMA DI ARKTIK

Delapan negara Arktik menciptakan Dewan Arktik pada tahun 1996 untuk mempromosikan kerja sama, koordinasi, dan interaksi terkait masalah umum Arktik seperti pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dewan itu juga mewakili 4 juta lebih penduduk yang hidup di sebelah utara garis lintang 66 derajat, sekitar setengahnya adalah warga Rusia dan 500.000 penduduk asli.

Dewan Arktik telah memberikan status pengamat kepada 13 negara non-Arktik: Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Polandia, Singapura, Spanyol, Swiss, dan Inggris Raya. 26 organisasi antarpemerintah, antarparlemen, dan nonpemerintah lainnya, termasuk Organisasi Meteorologi Dunia yang baru saja ditambahkan dan National Geographic Society, mendapatkan status pengamat. Uni Eropa dan Turki juga telah mengajukan permohonan.

Seorang pekerja memilah salmon di sebuah pabrik pengolahan di pelabuhan Murmansk, Arktik Rusia.
REUTERS

Saat meneruskan jabatan ketua Dewan Arktik dari A.S. ke Finlandia pada Mei 2017, Menteri Luar Negeri A.S. Rex Tillerson mengatakan: “Dewan Arktik, yang baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-20, telah terbukti menjadi forum yang sangat penting tempat kita dapat melaksanakan kerja sama. Saya ingin menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus menjadi anggota aktif di dewan ini. Kesempatan untuk memimpin dewan itu hanya memperkuat komitmen kami untuk melanjutkan pekerjaannya di masa depan.”

Menjaga stabilitas di kawasan ini tetap penting untuk melindungi prospek ekonomi, demikian ungkap para ahli. “Masalah militer dan ekonomi sangat terkait di Arktik,” tulis Stephanie Pezard dan beberapa rekan kerjanya di Rand Corp. dalam laporan pada Maret 2017,“ Menjaga Kerja Sama dengan Rusia.” “Dan … kekhawatiran ini bisa, kadang-kadang,” tulis laporan itu, “menyebabkan kebijakan Rusia tampaknya terfragmentasi di kawasan tersebut.”

LEBIH BANYAK MILITERISASI

Meskipun tampaknya ada kerja sama yang solid dalam urusan Dewan Arktik dan banyak peluang komersial bagi negara-negara Arktik di dalam wilayah kedaulatan yang tidak dipersengketakan tempat sebagian besar cadangan minyak dan gas berada, hal itu tidak menghentikan berbagai negara untuk melakukan militerisasi di kawasan itu. Rusia memimpin pengembangan kekuatan militer, dan sebagian besar negara-negara Arktik memiliki pangkalan di sana kecuali Finlandia dan Islandia.

Rusia memiliki sumber daya militer paling banyak di kawasan itu dengan enam pangkalan militer, 16 pelabuhan laut dalam, dan 13 pangkalan udara serta terus membuka kembali dan membangun lebih banyak pangkalan di sana. Pada April 2017, Rusia meluncurkan kompleks militer seluas 36.000 kilometer persegi di kepulauan Franz Josef Land yang disebut Arctic Trefoil. Kompleks ini dirancang untuk melindungi wilayah udara Rusia dan aset Arktik lainnya. Selama Parade Hari Kemenangannya pada Mei 2017, Rusia memamerkan dua sistem rudal Arktik baru, yaitu Tor-M2DT dan Pantsir-SA.

Selagi kepentingan A.S. di Arktik tidak menonjol, “Arktik Rusia adalah pusat identitas nasional Rusia,” ungkap Ernie Regehr, peneliti senior di bidang keamanan Arktik di The Simons Foundation di Vancouver, Kanada, kepada FORUM. “Arktik saat ini dan secara potensial memiliki arti penting yang jauh lebih besar bagi ekonomi Rusia, dan rute laut timur laut adalah fokus utama dari pembangunan Rusia di kawasan itu. Armada pemecah es Rusia yang luar biasa, sistem fasilitas pencarian dan penyelamatan ekstensifnya, serta kemampuan tempur militernya yang tangguh di utara, semuanya itu menunjukkan arti penting yang dimiliki Rusia terhadap pengembangan ekonomi dan sumber daya kawasan utara dan komitmennya untuk melindungi dan mendukung kepentingannya di sana.”

Militerisasi yang semakin meningkat di kawasan ini menyebabkan kekhawatiran. Rusia masih belum menampilkan tingkat kehadiran militernya seperti pada masa Perang Dingin di Arktik dan kecil kemungkinannya untuk mengerahkan aset yang berbasis di Arktik di kontinjensi potensial lain seperti persengketaan di negara-negara Baltik, demikian menurut laporan Rand. “Akan tetapi peningkatan kehadiran militer — tidak hanya dari Rusia tetapi juga negara-negara Arktik lainnya — meningkatkan risiko tabrakan dan eskalasi yang tidak disengaja,” ungkap Rand Pezard.

“Dewan Arktik, yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, terus beroperasi secara normal meskipun ada peningkatan ketegangan antara NATO dan Rusia. Kerja sama dalam pencarian dan penyelamatan juga berlanjut,” ungkap Byers, yang merupakan penulis buku berjudul International Law and the Arctic, yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Cambridge University Press. Sebagian besar oleh karena meningkatnya persaingan dan menurunnya hubungan yang terkait dengan agresi Rusia yang sedang berlangsung, “komunikasi antara militer Rusia dan militer Arktik lainnya telah terputus, yang menciptakan risiko kesalahpahaman dan konflik tidak disengaja yang patut disesalkan.”

Dengan pencairan es dan Rusia dan Tiongkok meningkatkan investasi dan kehadiran di Arktik, A.S. harus memperbarui strategi Arktiknya, terutama karena mekanisme untuk mengatasi masalah keamanan masih kurang, demikian ungkap para ahli. Sayangnya, mekanisme formal untuk mengatasi tren militerisasi ini belum ada. Piagam pendirian Dewan Arktik melarang badan tersebut membahas masalah-masalah keamanan, membiarkan masalah itu berada di tangan masing-masing negara untuk mengatasi perkembangan militer melalui saluran bilateral. NATO dan Rusia tidak membahas perkembangan di Arktik. Tanpa mekanisme, pergerakan militer di Arktik dapat disalahtafsirkan atau menyebabkan insiden militer, demikian ungkap Heather Conley, wakil presiden senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), kepada FORUM.

MEMASTIKAN KERJA SAMA

Yang pasti, semua negara Arktik setuju bahwa kerja sama internasional adalah kunci bagi berbagai negara untuk mewujudkan potensi ekonomi dan menjamin kemakmuran dan keamanan di kawasan paling Utara itu, namun masih ada banyak pekerjaan untuk mencapai sasaran bersama itu. Finlandia, sebagai ketua Dewan Arktik, bertujuan untuk berfokus pada pilar inti organisasi, yang meliputi meningkatkan keanekaragaman hayati, menilai perubahan iklim, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan laut. Namun beberapa analis mendorong mekanisme yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan keamanan. “Tanpa prediktabilitas, transparansi, dan kepercayaan, tidak akan ada kerja sama internasional di Arktik,” demikian yang disimpulkan Conley dalam laporan CSIS pada tahun 2015 berjudul “The New Ice Curtain: Russia’s Strategic Reach to the Arctic.”

Regehr dari Simons Foundation Regehr menyetujuinya. “Sangat penting untuk mengembangkan lembaga atau mekanisme untuk konsultasi reguler dan berkelanjutan mengenai kepentingan, kekhawatiran, dan peningkatan keamanan bersama. Apakah hal itu bisa terjadi dalam lingkup Dewan Arktik merupakan pertanyaan terbuka. Satu keuntungan besar dari membawa masalah dan pertimbangan keamanan ke dalam Dewan Arktik adalah bahwa masyarakat pribumi kemudian akan memiliki tempat yang berkelanjutan di meja perundingan untuk pertimbangan keamanan.”

Ironisnya, selama pembentukan Dewan Arktik, A.S. menginginkan dewan ini untuk menghindari diskusi militer karena kekhawatiran akan meningkatkan militerisasi kawasan itu. Tapi dua dekade kemudian, Arktik menjadi termiliterisasi dan komunitas internasional tidak memiliki forum untuk membahas masalah keamanan. Banyak ahli, termasuk Conley, ingin melihat Dewan Arktik mengembangkan pernyataan politik yang tidak mengikat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku militer di Arktik. Misalnya, deklarasi semacam itu akan mengamanatkan agar berbagai negara memberi tahu satu sama lain 21 hari sebelum latihan militer yang melibatkan 20.000 pasukan atau lebih dan mengundang para pengamat.

Selain itu, kerja sama Rusia di Arktik tidak boleh dianggap remeh, demikian menurut laporan Rand. “Jika ambisi ekonomi tumbuh semakin jauh dari jangkauan — misalnya, karena harga hidrokarbon yang rendah, pelarian modal dan/atau hilangnya investasi dan keahlian asing — Rusia dapat memiliki lebih sedikit insentif untuk bekerja sama dan mungkin terlibat dalam tindakan provokatif dan retorika.”

Beberapa ahli memperingatkan bahwa gangguan terhadap rute dan sumber daya vital di Arktik dapat memicu persengketaan militer. Selain itu, Dewan Arktik telah membuka jalur untuk pengaruh asing, terutama melalui investasi dan keahlian. Konvergensi sengketa teritorial, jalur pengapalan komersial yang baru muncul, dan eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Hal ini semacam ini ditunjukkan oleh interaksi baru-baru ini di Laut Cina Selatan.

Meskipun Tiongkok maupun negara lain tidak membangun dan mempersenjatai pulau buatan di Arktik, perselisihan teritorial dapat meningkat. “Ketika saya melihat apa yang terjadi di Arktik, terlihat sangat mirip dengan apa yang kita lihat di Laut Cina Timur dan Selatan,” ungkap Laksamana Paul Zukunft, komandan Pasukan Penjaga Pantai A.S., pada acara yang disponsori CSIS. di Washington, D.C., pada Agustus 2017, demikian menurut Defense One, publikasi keamanan online.

Defense One melaporkan bahwa untuk menghindari duplikasi ketegangan yang meningkat secara bertahap di Laut Cina Selatan, Zukunft mendesak A.S. untuk meratifikasi Perjanjian UNCLOS tahun 1982. Berdasarkan perjanjian itu, Filipina, misalnya, mengajukan gugatan terhadap Tiongkok karena melanggar kedaulatannya. Selain A.S., hanya Korea Utara, Libia, dan Turki yang belum meratifikasi UNCLOS.

Dia dan analis lainnya menegaskan bahwa A.S. juga seharusnya meningkatkan jejak Arktiknya. “Tentunya, kami telah melihat apa yang terjadi di Laut Cina Timur/Selatan — meskipun mahkamah P.B.B. mengabulkan gugatan Filipina, namun tidak mengubah perilaku Tiongkok,” ungkap Zukunft, demikian yang dilaporkan Defense One. “Kita dapat menulis kebijakan hebat, tetapi jika Anda tidak memiliki kehadiran untuk menegaskan kedaulatan, Anda benar-benar tidak lebih dari singa kertas,” ungkapnya kepada Reuters.

Laporan Strategic Foresight Analysis dari NATO juga memperingatkan bahwa persaingan sumber daya yang meningkat dapat berkontribusi pada ketidakstabilan di kawasan itu dalam beberapa dekade mendatang.

Untuk saat ini, sebagian besar persengketaan teritorial di Arktik terjadi di antara sekutu NATO. Dan militerisasi secara keseluruhan di Arktik belum mendekati tingkat Perang Dingin, ketika rudal balistik bertengger di kapal selam dan dalam silo siap untuk menyeberangi tudung kutub. Apalagi, pertahanan terbaik di Arktik masih berupa jarak yang sangat jauh dan cuaca ekstrem di sana, demikian ungkap Byers dari University of British Columbia. Dan belum ada banyak perubahan pada front ini dalam dekade terakhir ini. Seperti yang dikatakan Jenderal Walter Natynczyk, kepala staf pertahanan Kanada saat itu pada tahun 2009: “Jika seseorang menyerang Arktik Kanada, tugas pertama saya adalah menyelamatkan mereka.”

saham