Rezeki Berlimpah Industri Angkatan Laut

Rezeki Berlimpah Industri Angkatan Laut

Jepang meningkatkan pertahanan maritimnya

Sarosh Bana

Industri angkatan laut Jepang telah dibangkitkan oleh program percepatan pembuatan kapal perang yang melipatgandakan upaya untuk memperkuat pertahanan maritimnya.

Sebagai negara yang dikelilingi laut yang tersusun dari empat pulau utama dan 6.848 pulau lebih kecil, Jepang memiliki tugas yang berat dalam mengamankan jalur komunikasi lautnya tempat negara itu menerima sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Asia barat, pasokan batubara dari Indonesia, dan biji-bijian makanan dari Australia. Kementerian Pertahanan Jepang prihatin dengan situasi keamanan yang “semakin parah” di sekitar Jepang.

Di seberang Laut Jepang terletak Korea Utara yang keras kepala yang secara terang-terangan memamerkan kekuatan nuklir dan konvensionalnya dan Tiongkok yang konfrontatif yang bertekad untuk mendominasi Laut Cina Selatan dan Timur dan sekitarnya. Tiongkok telah lama berseteru dengan Tokyo di Laut Cina Timur atas wilayah pulau yang disebut Tiongkok sebagai Diaoyu dan disebut Jepang sebagai Senkaku. Jepang juga menentang kendali Korea Selatan terhadap Liancourt Rocks, gugusan pulau kecil di Laut Jepang yang disebut Jepang sebagai Takeshima dan disebut  Dokdo. Selain itu, Jepang memiliki sengketa selama 60 tahun dengan Rusia mengenai rangkaian Kepulauan Kuril yang membentang dari Pulau Hokkaido utara hingga ujung selatan Semenanjung Kamchatka di Rusia. Karena keretakan ini, Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Dunia II.

Panduan Program Pertahanan Nasional Jepang yang dirilis pada tahun 2013 untuk tahun 2014 dan seterusnya mengatakan bahwa “di antara berbagai negara, jumlah situasi ‘zona abu-abu’ meningkat karena masalah-masalah seperti wilayah, kedaulatan, dan kepentingan ekonomi maritim.” Bahkan, “di ranah maritim, selain tindakan pembajakan, negara-negara pantai telah secara sepihak menegaskan hak-hak mereka dan telah mengambil tindakan, sehingga melanggar kebebasan laut lepas.”

Jepang dengan demikian mengambil pilihan untuk mengerahkan pasukan angkatan laut dan amfibi dengan cepat sebagai bagian dari strategi pertahanannya. Rencananya saat ini adalah memproduksi dua kapal fregat lincah bersenjata berat berbobot 3.000 ton per tahun dari April 2018 dan seterusnya. Pada tahun 2017, Jepang telah membuat satu kapal perusak berbobot 5.000 ton per tahun untuk Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang. Upaya ini mewujudkan aspirasi Tokyo untuk menciptakan armada canggih yang ringkas namun dilengkapi dengan persenjataan lengkap, dan kapal-kapal fregat itu juga dapat digunakan untuk perburuan kapal selam dan penyapuan ranjau.

PEMBUATAN KAPAL DALAM JUMLAH BESAR

Galangan kapal angkatan laut Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan Marine United Corp. (JMU), Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries (SHI), dan Mitsui Engineering and Shipbuilding bersaing untuk mendapatkan kontrak pembuatan delapan fregat berbobot 3.000 ton yang masing-masing diperkirakan menelan biaya 5,06 triliun rupiah (375 juta dolar A.S.). Untuk memastikan kelangsungan hidup bisnis galangan kapal agar tetap beroperasi, Kementerian Pertahanan menetapkan bahwa perusahaan yang mendapatkan kontrak senilai 40,52 triliun rupiah (3 miliar dolar A.S.) itu akan menyubkontrakkan pekerjaan itu kepada penawar lainnya.

Kontrak juga telah dibagikan kepada beberapa penawar di masa lalu — seperti dengan MHI, Mitsui, SHI, Hitachi Zosen Corp., dan IHI Marine United Inc. (IHIMU). Kelima perusahaan ini telah dikontrak untuk membuat delapan kapal perusak kelas Asagiri, yang dioperasikan antara tahun 1985 dan 1991. Kapal perusak ini merupakan versi perbaikan dari kapal perusak kelas Hatsuyuki dan sejak itu telah digantikan oleh kapal perusak kelas Murasame.

Kemerosotan industri yang berakibat fatal selama tahun 1970-an dan 1980-an membuat banyak pembuat kapal di Jepang melakukan diversifikasi, seperti Hitachi yang menata ulang ranah bisnisnya menjadi sistem dan proses lingkungan, pengolahan air, dan industri. Perusahaan ini menggabungkan operasi pembuatan kapalnya dengan perusahaan NKK Corp. pada tahun 2002 untuk membentuk usaha patungan, Universal Shipbuilding, dan yang kemudian digabungkan dengan IHIMU pada tahun 2013 menjadi JMU. Osaka Iron Works merupakan cikal-bakal berdirinya Hitachi pada tahun 1881 yang kemudian diubah namanya menjadi Hitachi Zosen pada tahun 1943.

Perhatian seluruh dunia mengarah pada dua kapal induk pengangkut helikopter baru buatan JMU, kapal militer terbesar Jepang sejak Perang Dunia II. JS Izumo yang menjadi kapal induk pertama di kelasnya dengan bobot 19.500 ton, dan kapal sejenisnya, JS Kaga, keduanya dioperasikan pada Maret 2015, dianggap dapat dikonfigurasi sebagai kapal induk pengangkut pesawat terbang ofensif yang mampu mengoperasikan drone pengintai tanpa awak, yang bisa menjadi titik awal bagi penerbangan sayap tetap dengan perubahan dek yang tepat.

Banyak analis menganggap kemungkinan ini dilarang oleh Konstitusi cinta damai negara itu, Pasal 9 yang di antaranya menyatakan bahwa “pasukan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan.” Memang, Kementerian Pertahanan Jepang belum dibentuk hingga Januari 2007, 53 tahun setelah mendirikan badan pertahanannya pada tahun 1954. Konstitusi Jepang yang dibuat pada tahun 1947 itu diberlakukan oleh A.S., yang sebagai bagian dari pasukan pendudukan Sekutu pada akhir perang hingga tahun 1952 juga melucuti kompleks industri militer Jepang yang perkasa, yang pada saat itu merupakan negara militer.

Meskipun adanya pembatasan pada keterlibatan dalam penelitian dan pengembangan persenjataan, Jepang mulai menghidupkan kembali industri persenjataannya dari tahun 1990-an untuk mengurangi ketergantungannya pada impor senjata A.S. Jepang telah menempuh upaya ini jauh-jauh hari sebelumnya oleh karena Perang Dingin dan Perang Korea yang memaksanya untuk membangun kembali pertahanannya.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang mengumumkan niatnya untuk merancang amendemen Konstitusi pada akhir tahun 2017, mencabut larangan ekspor persenjataan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan pada Desember 2016 meningkatkan anggaran pertahanan untuk tahun kelima secara berturut-turut sehingga mencapai rekor 588,91 triliun rupiah (43,6 miliar dolar A.S.). Pada Juni 2016, Washington mencabut pembatasan impor komponen Jepang untuk keperluan militer, memfasilitasi pasokan mereka ke proyek pertahanan A.S., dan mengizinkan vendor persenjataan A.S. untuk mengakses teknologi militer Jepang.

Program Penjualan Militer Luar Negeri A.S. memungkinkan perusahaan Jepang terlibat dalam sistem angkatan laut untuk berpartisipasi dalam industri A.S. sebagai subkontraktor. Komponen dan perangkat lunak yang dipasok mencakup transduser pengganti yang setara dengan TR-343 untuk sonar SQS-53C buatan NEC Corp., dan sebagian perangkat lunak dan perangkat keras aplikasi sistem tampilan Aegis buatan MHI dan Fujitsu.

TRADISI MARITIM

Sebagai perekonomian maritim hebat dengan tradisi pembuatan kapal dan orientasi teknologi yang kuat, Jepang memiliki salah satu angkatan laut paling kuat dan fleksibel, industri angkatan lautnya telah menghasilkan desain lambung serbaguna yang menciptakan kapal paling canggih yang dilengkapi dengan sistem navigasi dan manajemen pertempuran, sensor, dan persenjataan ampuh berteknologi tinggi.

Kecanggihan persenjataan ini berakar dari teknik pembuatan senjata yang muncul pada masa abad akhir pertengahan Jepang (abad ke-14 sampai ke-16) di bawah keshogunan Muromachi (oligarki militer). Kemampuan ini menciptakan bilah pisau “baja Jepang” berkualitas tinggi pada saat itu sehingga memotivasi samurai untuk beralih dari pemanah menjadi pendekar pedang.

Peralihan ke senjata api terjadi setelahnya dengan diperkenalkannya senapan kuno sundutan api (snap matchlock) oleh orang Portugis yang disebut orang Jepang sebagai tanegashima. Pada tahun 1860-an, Jepang memproduksi artileri dan kapal uap berdasarkan model Inggris.

Selama tahun-tahun berikutnya, galangan kapal raksasa angkatan laut dan sipil Jepang muncul sebagai afiliasi entitas maritim besar, atau zaibatsu, konglomerat tua negara itu seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo.

Industri angkatan laut Jepang, dan militer secara keseluruhan, merupakan sistem perusahaan besar yang memperoleh kontrak langsung dari Kementerian Pertahanan dan mendelegasikan sebagian besar pekerjaan itu kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yang sering kali menyubkontrakkan kepada industri yang lebih khusus. Pembuat kapal sipil dan angkatan laut Jepang bangga dengan manufaktur kapal di dalam negeri, mengandalkan peralatan sonar dan radar yang diproduksi secara lokal serta komponen elektronik lokal untuk kapal selam. Mereka memperoleh lisensi teknologi mesin dan sistem peluncuran vertikal untuk kapal laut dan kapal selam dari pemasok A.S. dan Eropa, serta sistem persenjataan jarak dekat dan sistem rudal anti-kapal yang dipasang di lambung kapal.

Misalnya, dua kapal perusak rudal (DDG) kelas Atago baru dan keempat kapal perusak kelas Kongo yang dibuat sebelumnya, semuanya dibuat oleh Mitsubishi, telah dilengkapi dengan sistem tempur Aegis buatan Lockheed Martin dan sistem perang bawah laut, menjadikannya platform pertahanan rudal balistik tangguh dengan kemampuan deteksi ancaman laut, udara, dan bawah laut yang canggih. DDG Atago adalah salah satu platform peperangan permukaan yang paling kuat di dunia, dan ada pilihan untuk membuat lagi dua kapal semacam ini. Hanya dua DDG Atago saja sudah diyakini mampu melindungi Jepang dengan sepenuhnya dari ancaman rudal balistik.

Pada Maret 2017, Kawasaki mengirimkan kapal selam kelas Soryu kedelapan, dan dua lagi sedang dalam proses pembuatan. Dengan bobot 2.950 ton, kelas ini merupakan kapal selam bertenaga konvensional terbesar di dunia dan akan menjadi kapal selam pertama MSDF yang dilengkapi dengan sistem propulsi mandiri udara Kockums Stirling.

Pekerjaan konstruksinya dibagi di antara Kawasaki dan Mitsubishi, keduanya berbasis di kota pelabuhan Kobe; mereka juga membuat 11 kapal selam kelas Oyashio antara tahun 1994 dan 2006. Soryu pertama kali dioperasikan pada tahun 2009, dan Oyashio dioperasikan antara tahun 1998 dan 2008. Pendekatan Jepang terhadap konstruksi kapal selam adalah memperkenalkan kelas kapal selam baru kira-kira setiap dua dasawarsa yang dikembangkan berdasarkan desain kapal selam sebelumnya. Soryu dikembangkan berdasarkan desain Oyashio, dan Oyashio adalah pengembangan dari kapal selam kelas Harushio yang dibuat pada pertengahan tahun 1990-an.

Namun, Soryu buatan Mitsubishi dan Kawasaki ini kalah dalam kontrak senilai 512,96 triliun rupiah (38 miliar dolar A.S.) dari Australia untuk merancang dan membuat 12 kapal selam generasi mendatang. DCNS Prancis (sekarang Naval Group) memenangkan tender pada April 2016 dengan Shortfin Barracuda Block 1A yang dirancang khusus untuk Angkatan Laut Australia. Pesaing utama ketiga adalah ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) Jerman, dengan kapal selam Type 216.

PENAWARAN KOMPETITIF

Pembelian persenjataan sering kali menjadi keputusan politik dan bukannya keputusan militer, dengan persaingan yang makin sengit dalam pertaruhan militer global. DCNS berhasil memengaruhi pejabat Australia mengenai tingkat kebisingan kapal selam TKMS, demikian menurut laporan pada Mei 2016 di www.theaustralian.com.au, situs berita Australia. Saat memberi tahu Berlin bahwa Type 216 memiliki tingkat “pancaran kebisingan” yang “tidak dapat diterima,” Canberra berpendapat bahwa kapal tersebut memancarkan karakteristik akustik yang tinggi pada frekuensi yang sangat penting bagi Angkatan Laut Australia, yang menyiratkan ketidakmampuan kapal selam itu untuk mengumpulkan intelijen di dekat pantai tanpa terdeteksi. Namun, ketika pihak Jerman menanyakan frekuensi itu dan mengapa hal itu tidak ditekankan dalam proses penawaran atau apakah itu berasal dari mesin internal, baling-baling, atau lambung kapal, pihak Australia tidak memberikan komentar dan menjelaskan bahwa informasi semacam itu dirahasiakan.

Ketika penawaran itu sedang dipertimbangkan, ada kebocoran data yang meluas pada pembuatan kapal selam DCNS Scorpene yang kurang memadai di India yang diperkirakan merupakan konsekuensi dari spionase perusahaan.

Australia juga sebelumnya pernah menolak Soryu sebagai pilihan pengganti yang sesuai untuk kapal selam kelas Collins pada November 2014. Dalam kontrak baru-baru ini, DCNS telah sepakat untuk membuat kapal selam di Adelaide dengan transfer teknologi, sama seperti Scorpene di Mazagon Dock, Mumbai. Akan tetapi, Tokyo biasanya menolak mentransfer teknologi militer yang sensitif. Tokyo kemudian mengubah pendiriannya, namun saat itu Canberra memiliki pilihan lain.

Mitsubishi dan Kawasaki akan menawarkan Soryu, bersama TKMS, Naval Group, Navantia Spanyol, Kockums Swedia, dan Rubin Design Bureau Rusia, untuk tender yang akan berlangsung di India sebesar 112,11 triliun rupiah (8,3 miliar dolar A.S.) untuk enam kapal selam generasi berikutnya dengan propulsi mandiri udara di bawah program Project-75 Angkatan Laut India.

Dengan kekayaan pengalaman dan budaya bahari, industri angkatan laut Jepang melaksanakan standar tertinggi yang telah ditetapkannya untuk dirinya sendiri, memanfaatkan penelitian dan teknologi secara efektif untuk memenuhi persyaratan yang ketat dari pelanggan yang berwawasan.

Ini adalah penghiburan bagi banyak angkatan laut dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Blok ini dengan produk domestik bruto gabungan sebesar 34,6 kuadriliun rupiah (2,56 triliun dolar A.S.) dan populasi 639 juta, yang berusia 50 tahun pada Agustus 2017, memiliki perbatasan pantai yang kondisinya dibuat tidak stabil oleh Tiongkok yang konfrontatif yang bertekad untuk mendominasi Laut Cina Selatan dan Timur dan sekitarnya, dan Korea Utara yang keras kepala yang secara terang-terangan memamerkan kekuatan nuklir dan konvensionalnya.

Meskipun masing-masing dari 10 mitra — Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam — memodernisasi pertahanan angkatan lautnya secara independen untuk mengamankan jalur komunikasi laut dan melindungi diri dari ancaman lintas laut, kelompok itu sendiri tidak merancang strategi untuk pertahanan bersama, sama halnya dengan aliansi maritim terpadu.

Deklarasi ASEAN tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, Prinsip Enam Poin di Laut Cina Selatan, dan Pernyataan Gabungan KTT ASEAN-Tiongkok Pertama secara terang-terangan bersikap pasif, tidak berspekulasi di luar maksud untuk “mempromosikan konsultasi dan memperkuat kerja sama dalam menangani ancaman dan tantangan yang dapat memengaruhi keamanan dan integritas teritorial negara-negara anggota ASEAN.” KTT dengan Tiongkok diadakan pada tahun 1997 di Kuala Lumpur, setahun setelah Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN.

Pada Juli 2016, pengadilan di Den Haag memutuskan sebuah kasus yang diajukan sebelumnya oleh Manila, bahwa Beijing telah “melanggar hak kedaulatan Filipina” dan “tidak memiliki dasar hukum” atas klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan. Tiongkok menolak putusan tersebut, dengan menyebutnya “batal demi hukum” dan putusan yang menolak “kedaulatan teritorial dan maritimnya.”

Dalam keadaan seperti ini, kehadiran menyeluruh MSDF bisa menjadi upaya penangkalan yang efektif terhadap upaya yang mengancam di seberang lautan.

Jepang telah baik hati dalam hal ini, telah menjual, meminjamkan, atau memberikan aset angkatan laut dan maritim ke beberapa negara di kawasan ini. Di bawah Bantuan Pembangunan Resminya, pihaknya telah mentransfer tiga dari 10 kapal respons multiperan baru dengan panjang 44 meter ke Pasukan Penjaga Pantai Filipina, tujuh sisanya akan dikirim pada 2018. Kapal ini biasanya merupakan kapal penjaga pantai dan bukannya kapal perang angkatan laut yang pada awalnya dikerahkan di perairan bermasalah di kawasan itu untuk menghindari memanasnya situasi tersebut. Tokyo juga akan menyediakan dua kapal patroli besar dengan panjang 90 meter dan menyewakan lima pesawat terbang Beechcraft TC-90 King Air yang digunakan untuk patroli maritim kepada Manila.

Jepang juga memasok enam kapal patroli baru ke Vietnam, setelah sebelumnya telah memberi Hanoi dengan enam kapal nelayan bekas yang dikonversi menjadi kapal patroli untuk Pasukan Penjaga Pantai dan Kementerian Perikanan Vietnam. Pasukan Penjaga Pantai Jepang juga menyumbangkan dua kapal patroli kelas Ojika yang dinonaktifkan ke Badan Penindakan Maritim Malaysia; platform dengan panjang 92 meter ini memiliki dek helikopter.

Selain radar laut yang dipasang di Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang terbukti membantu dalam mendeteksi benda-benda laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti meminta enam radar lagi dari Jepang, dengan mengatakan bahwa radar itu penting untuk keamanan maritim. Dia menambahkan bahwa Jakarta tidak perlu mengalokasikan dana untuk pengadaan radar itu jika Jepang setuju untuk memberikan radar bekasnya. Susi menyatakan bahwa radar ini memiliki jangkauan 250 kilometer dan mengatakan kemampuan itu diperlukan untuk mengetahui keberadaan kapal asing di perairan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan kapal yang setara, Angkatan Laut Jepang termasuk yang paling tangguh di Indo-Asia-Pasifik, yang bisa dibilang melampaui angkatan laut Tiongkok, dan didukung oleh profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Pada saat yang sama, pihaknya memiliki ikatan yang kuat dengan kekuatan maritim lainnya di kawasan itu seperti A.S., Australia, dan India, memberikan profil yang kokoh di daerah operasinya.


Perusahaan Teknologi Pertahanan India

Inovasi dalam penelitian dan pengembangan militer

Debalina Ghoshal

Untuk menghasilkan sistem persenjataan buatan dalam negeri, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Defence Research and Development Organisation – DRDO) India didirikan pada tahun 1958 di bawah Departemen Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dan Kementerian Pertahanan. DRDO dibentuk sebagai penggabungan lembaga pengembangan teknis Angkatan Darat India dan Direktorat Teknis dan Pengembangan dan Produksi dengan Organisasi Ilmu Pertahanan.

DRDO mengkhususkan diri dalam aeronautika, persenjataan, teknik tempur, elektronik, ilmu hayati, material, rudal, dan sistem angkatan laut.

Divisi aeronautika DRDO telah menciptakan produk seperti avionik, sistem peringatan dini pesawat tempur, pesawat tempur ringan, eksploitasi pencitraan tanah, sistem fusi berbasis model, dan sistem pemulihan parasut.

Organisasi itu, yang dimulai dengan hanya 10 laboratorium penelitian, berkembang pesat dalam beberapa dasawarsa hingga memiliki 47 laboratorium yang mencakup segala hal mulai dari pertanian pertahanan dan pengembangan kendaraan tempur, pengembangan bioteknologi pertahanan dan kecerdasan buatan hingga balistik terminal dan studi longsoran salju.

Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India memamerkan rudal BrahMos pada Pameran Pertahanan di New Delhi. [THE ASSOCIATED PRESS]

DRDO membutuhkan waktu empat hingga lima tahun untuk melahirkan sebuah sistem, setelah dibuat keputusan untuk memproduksi produk tertentu, demikian menurut mantan Direktur Jenderal DRDO Avinash Chander.

Organisasi ini juga memberikan saran teknis untuk angkatan bersenjatanya, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut India, yang mencakup perumusan kebutuhan, evaluasi sistem yang akan diperoleh, keamanan kebakaran dan eksplosif, dan analisis matematis dan statistik masalah operasional.

DRDO telah membuat pencapaian signifikan dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan ketiga angkatan bersenjata tersebut. Pengembangan penting meliputi: simulator penerbangan untuk pesawat terbang; peluncur roket yang dapat digunakan kembali; parasut rem untuk pesawat tempur; sistem senjata ringan; pengayaan kemampuan tempur di malam hari; sistem senjata klaster untuk pilot pesawat tempur; ranjau laut; bom generasi berikutnya; senjata gunung; artileri lapangan ringan dan radar pengawasan; sistem sonar kapal dan pelampung sonar mutakhir; peluncur torpedo; bahan dan komposit mutakhir untuk aplikasi militer dan komputer pemrosesan paralel untuk perhitungan aerodinamis, serta pengembangan lainnya.

Karena India bercita-cita mencapai swasembada dalam sistem persenjataan dan peralatan di bawah program “Buatan India”, kebutuhan DRDO untuk mengurangi impor dari negara lain sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Agar program itu berhasil, Ketua DRDO Dr. S. Christopher juga telah menekankan dalam beberapa tahun terakhir mengenai kebutuhan untuk mendorong lebih banyak lagi produksi sistem persenjataan oleh sektor swasta. Sementara itu, DRDO baru saja mengembangkan ambisinya untuk masa depan, dengan harapan dapat memantapkan keseimbangan perdagangan alutsista dengan rencana untuk mengekspor sistem persenjataan inovatifnya seperti rudal jelajah BrahMos, rudal jelajah supersonik jarak pendek yang dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal, pesawat terbang, atau darat.

Visi

Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan berupaya memakmurkan India dengan membentuk basis sains dan teknologi kelas dunia dan memberi angkatan bersenjata India keunggulan yang menentukan lewat melengkapi mereka dengan sistem dan solusi yang mampu bersaing di dunia internasional.

Misi

  • Merancang, mengembangkan, dan memimpin produksi sensor canggih, sistem persenjataan, platform, dan perlengkapan sekutu untuk angkatan bersenjata nasional.
  • Memberikan solusi teknologi terhadap angkatan bersenjata untuk mengoptimalkan efektivitas tempur dan meningkatkan kesejahteraan pasukan.
  • Mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkomitmen dan berkualitas serta membangun basis teknologi dalam negeri yang kuat.
saham