RRT mengancam Vietnam dengan pendudukan maritim berulang

RRT mengancam Vietnam dengan pendudukan maritim berulang

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melanjutkan taktik perundungannya di Laut Cina Selatan dalam beberapa bulan terakhir dengan berulang kali mengirimkan kapal memasuki perairan lepas pantai Vietnam.

Masalah terbaru Vietnam dengan RRT dimulai pada Juli 2019, ketika Haiyang Dizhi 8, kapal survei Tiongkok, mulai memetakan sebagian besar dasar laut di timur laut Vanguard Bank, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam. Kapal itu dikawal oleh kapal-kapal dari milisi maritim RRT dan pasukan penjaga pantai Tiongkok. Reuters melaporkan bahwa kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok juga telah mengganggu operasi pengeboran minyak Vietnam hingga ke bagian selatan wilayah itu.

RRT telah melanggar ZEE Vietnam sebelumnya. Pada tahun 2014, pemerintah Tiongkok memicu ketegangan Haiyang Shiyou 981, juga dikenal sebagai krisis anjungan minyak Tiongkok-Vietnam tahun 2014. Dalam sengketa itu, RRT mengerahkan anjungan minyak ke dalam ZEE Vietnam dan Vietnam bergerak untuk mencegah didirikannya posisi tetap untuk platform itu. Ketegangan itu menghasilkan gelombang protes antiTiongkok di Vietnam, yang menyerukan agar Vietnam mengevaluasi kembali kebijakan diplomatik dan keamanannya dengan RRT. (Foto: Sebuah kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok, kanan, melintas di dekat anjungan minyak Tiongkok Haiyang Shiyou 981 di Laut Cina Selatan pada Juni 2014.)

Sengketa terbaru itu timbul akibat RRT mencoba mengambil kendali dalam “sembilan garis putus-putusnya,” garis demarkasi samar-samar yang digunakan Tiongkok untuk klaim maritimnya di bagian Laut Cina Selatan. RRT secara terbuka menentang legalitas hak landas kontinen Vietnam yang dijamin oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Semua wilayah yang disengketakan semuanya berada di dalam Cekungan Nam Con Son yang luasnya 90.650 kilometer persegi. Cekungan itu sebagian besar berada dalam jarak 200 mil laut – sekitar 370 kilometer – dari garis pantai Vietnam, yang merupakan aturan internasional untuk menentukan zona ekonomi eksklusif. Tiongkok berjarak lebih dari 966 kilometer jauhnya, sehingga Tiongkok tidak memiliki status yang diakui untuk mengklaim daerah yang disengketakan.

Analis Huong Le Thu mengatakan bahwa langkah terbaru RRT merupakan tantangan ekonomi serius dan pada akhirnya bisa memaksa Vietnam membentuk usaha eksplorasi bersama dengan Tiongkok, bahkan di perairan yang sebelumnya diakui secara internasional sebagai wilayah yang tidak dapat diakses.

Amerika Serikat secara resmi mengutuk perambahan RRT ke dalam ZEE Vietnam. Menteri Luar Negeri A.S. Mike Pompeo mengkritik “pemaksaan” yang dilakukan Tiongkok dalam sengketa itu.

Vietnam juga merupakan mitra pengeboran Rosneft, pemimpin industri minyak Rusia dan perusahaan perminyakan publik terbesar di dunia. Pemegang saham utamanya adalah pemerintah Rusia. Saat ini, perusahaan-perusahaan Rusia merupakan satu-satunya perusahaan yang bermitra dengan Vietnam untuk beroperasi di dalam sembilan garis putus-putus, dan RRT mengalami banyak kerugian jika pihaknya terlalu jauh menentang Rusia.

Majalah Foreign Policymencatat bahwa skema Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road) Tiongkok “harus secara hati-hati menyusun rute melintasi daerah yang dianggap Rusia sebagai wilayah kekuasaannya.” Tiongkok telah mengeluarkan dana sekitar 99,48 triliun rupiah (7 miliar dolar A.S.) di Ukraina, yang sedang berada dalam perang yang tidak dideklarasikan terhadap pasukan Rusia, dan sebuah proyek untuk menghubungkan Kazakstan dengan Belarus yang sudah berada dalam tahap pengerjaan.

“Menjaga perdamaian di antara dua kekuatan membutuhkan saling memberi dan menerima secara substansial dan konflik tak terelakkan yang harus ditangani dengan tenang ketika lingkup pengaruh dibangun dan diperkuat,” demikian yang dilaporkan Foreign Policy. “Oleh karena itu, pengeboran minyak bersama Rusia-Vietnam di lepas pantai Vietnam selatan hampir pasti dibahas di meja perundingan.”

saham