Saluran Komunikasi Terbuka

Saluran Komunikasi Terbuka

Pelajaran dari bencana: Dialog sipil-militer menyelamatkan jiwa

Staf FORUM

Di Indo-Pasifik — kawasan yang paling rawan bencana di dunia — komunikasi yang jelas antara militer, pemerintah sipil, dan lembaga kemanusiaan dapat menyelamatkan ribuan jiwa. Jalan-jalan dibangun kembali. Pasokan bantuan dikirimkan, dan para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal ditampung ketika aset militer melengkapi pekerjaan lembaga kemanusiaan dan pemerintah.

Komitmen untuk dialog sipil-militer “meningkat pesat dalam agenda,” ungkap Ken Hume, koordinator hubungan sipil-militer untuk Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah setelah memberikan pidato pada latihan militer Cobra Gold 2018 di Thailand. “Komitmen itu sangat, sangat penting bagi kami. Kami menempatkan lebih banyak sumber daya di dalamnya.”

Dialog itu sangat penting di Indo-Pasifik, yang mengalami gempa bumi, tsunami, badai tropis, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi yang memengaruhi jutaan orang setiap tahun, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan P.B.B. (U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – UNOCHA).

Prajurit Nepal menurunkan persediaan bantuan darurat setelah gempa bumi pada Mei 2015. REUTERS

Lebih dari 2 juta orang — rata-rata 43.000 per tahun — tewas akibat bencana alam di Indo-Pasifik dari tahun 1970 hingga 2016, demikian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2016 saja, bencana menyebabkan 5.000 kematian dan kerugian ekonomi sebesar 1,08 kuadriliun rupiah (77 miliar dolar A.S.) di kawasan tersebut. Indo-Pasifik menyumbang 57 persen dari jumlah kematian global akibat bencana alam antara tahun 1970 dan 2016, dan penduduk di kawasan itu lima kali lebih mungkin terkena bencana alam daripada penduduk kawasan lain di dunia ini.

Untuk mengurangi kematian ini dan menanggapi bencana dengan lebih baik, lembaga pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan militer telah membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan koordinasi. Kelompok Konsultatif Regional (Regional Consultative Group – RCG) untuk Koordinasi Kemanusiaan Sipil-Militer bagi Asia dan Pasifik didirikan pada tahun 2014 sebagai forum regional yang menyatukan berbagai elemen ini. Pekerja kemanusiaan juga mengambil peran yang semakin aktif dalam latihan militer.

Cobra Gold merupakan latihan multinasional dan multidinas tahunan yang disponsori secara bersama-sama oleh Angkatan Bersenjata Thailand dan Komando Indo-Pasifik A.S. Cobra Gold 2018 mencakup latihan bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (humanitarian assistance and disaster response exercise – HADR-X), yang menggabungkan latihan simulasi HADR dan seminar pemimpin senior.

RCG di Indo-Pasifik memfokuskan banyak perencanaan operasionalnya pada lima negara paling rentan, yang juga dikenal sebagai negara-negara prioritas UNOCHA. Kelima negara itu adalah Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Nepal, dan Filipina. Salah satu rekomendasi pertamanya adalah mengembangkan pemahaman bersama tentang praktik tanggap bencana untuk “meningkatkan kemampuan prediksi mekanisme koordinasi sipil-militer, dan fungsi mereka masing-masing, selama tanggap bencana.”

Pemahaman bersama ini dapat mempercepat waktu tanggap bencana, menghindari duplikasi upaya, dan menyelamatkan jiwa. “Untuk tanggap bencana di masa damai, kesiapsiagaan adalah kuncinya,” ungkap Hume. Melakukan dialog melalui acara-acara seperti latihan Cobra Gold menciptakan pengetahuan bersama, jadi ketika banjir atau gempa bumi terjadi, “kami tahu siapa yang membawa apa ke pihak itu, dan kami saling memahami metodologi satu sama lain — dan hal itu berjalan dengan baik.”

Seorang pria yang tinggal di daerah pantai Kota Tacloban, Filipina, memperbaiki pintu kayu di tengah tumpukan puing yang ditinggalkan oleh Topan Haiyan. AFP/GETTY IMAGES

Selain mengetahui kemampuan penanggap, para ahli mengatakan bahwa penting untuk menyusun perjanjian kerja sama regional dan internasional sebelum bencana melanda untuk menghindari penundaan akibat birokrasi. Masalah-masalah termasuk visa, izin bea cukai, dan penerbangan melintasi suatu negara dapat menghambat kemampuan militer asing untuk membawa peralatan penyelamat jiwa atau bahkan sekadar untuk tiba.

Masing-masing dari lima negara yang rentan itu telah mengembangkan rencananya sendiri untuk dialog sipil-militer selama bencana, demikian tulis Viviana De Annuntiis dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan P.B.B. untuk Kawasan Asia dan Pasifik dalam sebuah laporan pada tahun 2018. Rencana itu bertujuan untuk meningkatkan “kecepatan, volume, dan kualitas bantuan penyelamatan jiwa yang diberikan pada tahap awal tanggap bencana dan dengan melengkapi upaya yang dipimpin oleh negara yang terkena dampak.”

Tinjauan terhadap sejarah bencana di kelima negara itu menunjukkan perlunya sinkronisasi tanggap bencana.

Topan Bangladesh

Bangladesh bersiap menghadapi kondisi terburuk pada November 2007 ketika Topan Tropis Sidr melanda negara itu, menewaskan 4.200 orang, dan memaksa evakuasi terhadap 600.000 penduduk. Jumlah korban tewas, meskipun sangat tinggi, menggambarkan “pengurangan signifikan dalam jumlah korban tewas yang dialami di Bangladesh selama empat dekade badai tropis parah,” demikian menurut laporan studi kasus yang diterbitkan oleh RCG pada tahun 2017, yang didanai oleh Australian Civil-Military Centre.

Ketika Topan Sidr menghantam Bangladesh pada 15 November 2007, dengan kecepatan angin 260 kilometer per jam, badai itu meluluhlantakkan gubuk, rumah, dan sekolah serta membuat pepohonan berserakan di berbagai penjuru negara itu. Meskipun pejabat setempat menggambarkan kerusakan itu lebih buruk daripada kerusakan yang disebabkan oleh Topan Gorky 1991, korban tewasnya jauh lebih rendah. The Associated Press melaporkan bahwa Topan Gorky menewaskan sekitar 140.000 orang di dekat kota Chittagong, dan Topan Bhola pada 12 November 1970, mengakibatkan korban tewas hingga 500.000 orang.

Jejak yang ditinggalkan Topan Sidr sama seperti jejak para pendahulunya, tetapi kesiapsiagaan telah meningkat. Para pengungsi ditempatkan di 1.800 tempat penampungan pada tahun 2007 dan diberi peralatan darurat yang berisi pakaian, selimut, dan makanan. Militer mendirikan kamp medis untuk melengkapi perawatan kesehatan sipil. Untuk mendukung upaya kemanusiaan, Angkatan Udara Bangladesh mengerahkan 18 helikopter dan mengangkut barang-barang bantuan. Militer juga membersihkan jalan dan memulihkan komunikasi.

Hume mengatakan bahwa dalam tanggap bencana sipil-militer yang terkoordinasi dengan baik, militer datang untuk membantu perbaikan infrastruktur kritis dan kemudian mengurangi tanggap bencananya dengan cepat ketika lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemerintah terus menangani masalah perawatan medis, makanan, dan pembangunan kembali. “Militer dapat memberikan dukungan infrastruktur, membuka jalan, membangun jembatan, transportasi,” ungkapnya. “Militer dapat memberikan kemampuan kritis.”

Pemerintah Bangladesh dan A.S. bekerja bersama-sama untuk membangun tempat perlindungan topan multiguna guna melindungi warga sipil dari badai yang menghancurkan. Departemen Pembangunan Internasional Inggris

Setelah terjadinya Topan Sidr, Bangladesh bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membangun 88 sekolah baru yang juga berfungsi sebagai tempat perlindungan selama keadaan darurat. Sekolah-sekolah yang didanai oleh A.S. dan dikelola oleh Korps Zeni Angkatan Darat A.S. itu menampung 200 pelajar setiap hari dan mengakomodasi 1.800 orang selama keadaan darurat.

A.S. juga mendanai pembangunan beberapa Pusat Manajemen Krisis Pantai di seluruh Bangladesh. Bangunan-bangunan itu dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi berkekuatan 8,0 skala Richter dan kecepatan angin hingga 260 kilometer per jam.

Indonesia: Situasi gunung berapi

Terletak di tiga lempeng tektonik, Indonesia memiliki gunung berapi terbanyak di dunia — 500 — dengan 128 masih aktif, demikian ungkap laporan RCG. Topan, gelombang badai, tanah longsor, banjir, dan kekeringan juga mengganggu negara itu karena lokasinya di sepanjang sabuk topan Pasifik.

Indonesia rata-rata mengalami 20 gempa bumi kecil per hari dan telah mengalami kebakaran hutan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Antara tahun 1975 dan 2015, bencana menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan sekitar 256,93 triliun rupiah (18,3 miliar dolar A.S.). Pada tahun 2016 saja, bencana menewaskan 522 orang dan menyebabkan 3 juta orang mengungsi. Pada tahun 2006, gempa bumi Yogyakarta menewaskan 5.778 orang dan menyebabkan kerugian finansial senilai 43,52 triliun rupiah (3,1 miliar dolar A.S.).

Apa yang diyakini sebagai tsunami paling mematikan dalam sejarah terjadi di lepas pantai Indonesia. Bencana yang disebut tsunami Boxing Day — tsunami yang namanya diambil dari liburan yang dirayakan di beberapa negara pada satu hari setelah Natal — dipicu oleh gempa besar pada 26 Desember 2004, di ujung utara Sumatera. Tsunami itu menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara. Indonesia mengalami dampak terparah dengan lebih dari 130.000 korban tewas, diikuti oleh Sri Lanka, India, dan Thailand.

Kantor Komisi Tinggi P.B.B. untuk Pengungsi menyediakan perumahan sementara bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat Topan Haiyan dan juga memasok benih darurat kepada para petani setelah topan itu menghancurkan tanaman mereka. AFP/GETTY IMAGES

Oleh karena banyaknya peristiwa bencana, Indonesia telah bekerja keras untuk mengembangkan mekanisme dialog sipil-militer dan mengadopsi mekanisme “khususnya untuk kemampuan militer asing yang masuk semisal terjadi bencana berskala besar,” ungkap laporan RCG. Meskipun militer sering kali memainkan peran pendukung pada saat bencana, militer Indonesia beroperasi sebagai penanggap utama. Frekuensi dan skala bencana serta kemampuan militer untuk mengerahkan sumber daya dengan cepat berperan dalam diambilnya keputusan ini.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menyelesaikan Kerangka Kerja Tanggap Bencana Nasionalnya, yang merupakan dokumen panduan utama negara itu untuk semua pemangku kepentingan dalam tanggap bencana.

Myanmar menyambut bantuan

Myanmar sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, gempa bumi, dan topan. Bencana terburuk yang tercatat terjadi pada 2 Mei 2008, ketika Topan Nargis menewaskan sedikitnya 138.000 orang dan menyebabkan kerusakan properti senilai 56,14 triliun rupiah (4 miliar dolar A.S.).

Meskipun Myanmar telah dikenal dengan sejarah pemerintahan militer dan terbatasnya keterlibatan asing, selama dekade terakhir ini Myanmar telah membuat “transformasi penting dalam koordinasi sipil-militer” dan telah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat kemampuan manajemen bencana, demikian ungkap laporan RCG.

Myanmar sekarang berpartisipasi dalam latihan HADR regional dan mengadakan lokakarya dengan para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan komunikasi sipil-militer.

Myanmar di masa lalu sangat membatasi jumlah aset militer asing yang diizinkan untuk dikerahkan selama bencana, demikian ungkap laporan RCG. Akan tetapi, Myanmar telah membuat pengaturan untuk menerima bantuan dari perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara lainnya.

Tantangan bagi Nepal

Dengan musim hujan tahunan dan medan pegunungannya, Nepal sering kali mengalami tanah longsor dan banjir. Akan tetapi, bahaya terbesarnya berasal dari lokasinya di perbatasan lempeng tektonik Eurasia dan India, sumber aktivitas seismik yang hebat.

Pelajaran yang dipetik dari tanggap bencana terhadap gempa bumi Gorkha pada 25 April 2015 memberikan masukan bagi rencana tanggap bencana di seluruh kawasan itu. Gempa itu menewaskan hampir 9.000 orang dan melukai sekitar 22.000 orang. Gempa itu memicu tanah longsor di Gunung Everest yang menewaskan 21 orang, menjadikannya hari paling mematikan dalam sejarah gunung itu.

Gempa bumi itu menarik tanggapan internasional yang sangat besar, termasuk aset dari 18 militer asing dan ribuan pekerja kemanusiaan. Hume mengatakan bahwa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah saja mengerahkan 8.000 penanggap di lapangan.

Palang Merah Jerman mempersiapkan kargo untuk dikirim ke Nepal sebagai bagian dari total 60 metrik ton pasokan menyusul gempa bumi pada April 2015. THE ASSOCIATED PRESS

Dalam ulasan mereka mengenai tanggap bencana tersebut, perwakilan Angkatan Darat Nepal dan Komando Indo-Pasifik A.S., yang mengirim personel dan peralatan ke Nepal, membahas keberhasilan pusat koordinasi operasi kemanusiaan-militer (humanitarian-military operations coordination center – HuMOCC), yang merupakan bagian dari strategi koordinasi baru P.B.B.

“HuMOCC merupakan praktik yang muncul dalam koordinasi sipil-militer di P.B.B. secara global serta di Asia dan Pasifik,” ungkap laporan RCG. “HuMOCC memfasilitasi pertukaran informasi, pembagian tugas, dan koordinasi perencanaan operasional antara pelaku kemanusiaan dan militer dalam tanggap bencana alam.”

Pusat operasi yang dipimpin sipil itu memberikan penilaian untuk perencanaan operasional, termasuk penggunaan militer asing; menawarkan saran tentang tingkat dukungan militer asing yang tepat dan di mana mereka harus dikerahkan; mengidentifikasi tolok ukur kapan harus beralih dari aset militer ke sipil dan kapan harus menarik dan mengerahkan kembali pasukan militer.

Filipina di tengah situasi yang sulit

Pada 8 November 2013, Topan Super Haiyan (disebut Yolanda di Filipina), badai kategori 5 dan badai tropis terkuat yang pernah melanda daratan, melewati bagian tengah Filipina sehingga mengakibatkan kerusakan parah. Badai itu menewaskan lebih dari 7.300 orang, memengaruhi 12,9 juta orang, dan menyebabkan kerugian sebesar 140,37 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.). Bantuan bencana diberikan oleh 57 negara, termasuk 22 negara yang mengerahkan personel militer.

Dari posisinya yang menguntungkan di Pasifik barat, Filipina dihadapkan pada berbagai bencana alam mulai dari topan hingga tanah longsor dan musim hujan muson. Negara itu rata-rata mengalami sembilan badai tropis setiap tahun.

Dalam sebuah laporan yang disiapkan oleh Pusat Keunggulan Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance – CFE-DM) yang berbasis di Hawaii, para ahli yang meninjau tanggap bencana terhadap Haiyan mengembangkan tiga praktik terbaik untuk menyelamatkan jiwa.

Sistem peringatan “menyeluruh” yang dipahami secara umum mempersiapkan suatu negara untuk menghadapi krisis. Sistem menyeluruh meliputi pemodelan ilmiah, data, teknologi, dan keahlian peramal.

Komitmen bilateral yang dilaksanakan melalui pusat koordinasi multinasional mempromosikan penggunaan sipil terbaik atas aset militer asing.

Ketika dikoordinasikan secara erat dengan pemerintah, sektor swasta melipatgandakan lonjakan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelamatan jiwa masyarakat.

Laporan berikutnya yang diterbitkan oleh CFE-DM mengamati bagaimana pelajaran yang dipetik dari Haiyan ini diberlakukan setahun kemudian dengan Topan Hagupit. Studi itu, “Advances in Civil-Military Coordination in Catastrophes: How the Philippines turned lessons learned from super Typhoon Haiyan (Yolanda) into Best Practices for Disaster Preparedness and Response (2015)” (Kemajuan dalam Koordinasi Sipil-Militer dalam Bencana: Bagaimana Filipina mengubah pelajaran yang dipetik dari Topan Super Haiyan (Yolanda) menjadi Praktik Terbaik untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana (2015)) tersedia di https://www.cfe-dmha.org/.

Paul Baker, delegasi Komite Palang Merah Internasional untuk kelompok militer dan bersenjata di Asia Tenggara, mengatakan bahwa sangat penting bagi kerja sama sipil-militer untuk disimulasikan dalam latihan seperti Cobra Gold. Latihan itu merupakan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan bersama ketika peluru tidak terbang di zona konflik. Latihan menyatukan komunitas tanggap bencana guna “membentuk pola pikir masyarakat untuk membantu masyarakat memahami bagaimana kami akan beroperasi ketika semuanya kacau-balau,” ungkapnya.  

saham