Sky Net: Penuntutan atau persekusi?

Sky Net: Penuntutan atau persekusi?

Kurangnya keterbukaan yudisial Tiongkok menimbulkan kekhawatiran ekstradisi

Staf FORUM

Tiongkok mengumumkan Operation Sky Net-nya yang mengerikan sebagai tindakan tegas global terhadap pejabat korup, pemodal yang melanggar hukum, dan pelaku pencucian uang. Sekarang lebih dari dua tahun setelah diciptakan, operasi yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mengklaim banyak kemenangan dalam usahanya untuk membasmi korupsi, termasuk ekstradisi pejabat tinggi Partai Komunis dan militer.

“Jeratan hukumnya sangat luas dan pihak yang bersalah tidak akan lepas,” tulis Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) Partai Komunis di situs webnya pada tahun 2015. “Anda bisa lari dari negara ini tapi tidak bisa lari dari jerat hukum.”

Akan tetapi, jeratan hukum global Tiongkok membuat banyak kaum intelektual, pekerja hak asasi manusia, dan negara-negara yang menampung pelarian Tiongkok meminta dihentikannya tindakan tersebut. Banyak sekali alasannya: Tiongkok memiliki riwayat mengeksekusi orang-orang untuk pelanggaran yang hukumannya bukan hukuman mati, sebagaimana yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sistem peradilannya tidak memiliki transparansi, dan banyak permintaan ekstradisinya bersifat sensitif secara politis.

Pada Maret 2017, Parlemen Australia menolak untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok karena keprihatinan atas catatan hak asasi manusia Beijing. “Ada dilema yang jelas antara kebutuhan untuk memajukan kerja sama internasional melawan kejahatan keuangan transnasional — termasuk melalui ekstradisi — dan kekhawatiran yang logis tentang sistem hukum domestik Tiongkok,” kata Bertram Lang, peneliti madya di Mercator Institute for China Studies, Berlin.

Hanya ada beberapa negara Barat yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok. Prancis dan Spanyol memiliki perjanjian ekstradisi, dan Beijing telah mendekati Kanada untuk menegosiasikan perjanjian ini.

Pejabat polisi Kamboja dan Tiongkok menjaga lebih dari 25 warga Taiwan yang dideportasi ke Tiongkok atas tuduhan penipuan pada Juni 2016. [AFP/GETTY IMAGES]

Penolakan terbaru Parlemen Australia untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok mencerminkan keprihatinan hak asasi manusia tersebut. Lang, yang mempelajari perjanjian ekstradisi dan perjanjian perpolisian antara negara-negara Eropa dan Tiongkok, mengatakan bahwa negara-negara yang menampung pelarian Tiongkok tidak dapat memastikan jenis keadilan apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang mereka kirim kembali ke Tiongkok.

“Kampanye antikorupsi dalam negeri Tiongkok, meskipun menunjukkan tekad politik yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut, sebagian besar dijalankan oleh badan disiplin paralegal yang tidak transparan dari Partai Komunitas [CCDI],” kata Lang. “Mereka memulai sebagian besar investigasi dengan menjalankan investigasi rahasia dan sering kali menginterogasi tersangka di penjara gelap, dengan hanya 4 sampai 5 persen kasus diserahkan ke jaksa penuntut umum.”

Pembangkang atau penjahat?

Hambatan signifikan bagi negara-negara yang menghadapi permintaan ekstradisi adalah keengganan Tiongkok untuk memberikan bukti perilaku kejahatan, demikian ungkap para pekerja hak asasi manusia. Dalam sebuah laporan pada Februari 2017, “Mereka Menargetkan Karya Hak Asasi Manusia Saya sebagai Kejahatan: Laporan Tahunan tentang Situasi Pembela Hak Asasi Manusia di Tiongkok (2016),” sebuah koalisi organisasi nonpemerintah yang disebut China Human Rights Defenders (CHRD) mengatakan bahwa Tiongkok terlibat dalam penganiayaan, penyiksaan, dan pemenjaraan pekerja hak asasi manusia. Tiongkok pada tahun 2016 “memperkenalkan serangkaian undang-undang dan peraturan kejam yang memberi polisi kekuasaan yang lebih besar untuk mengkriminalisasi kegiatan hak asasi manusia,” kata laporan CHRD.

Proses disipliner Tiongkok yang disebut Shuanggui, yang dilaksanakan oleh CCDI, “sangat bermasalah” dari perspektif hak asasi manusia, tambah Lang, “bukan hanya karena tidak transparan, tapi juga karena penyiksaan dikatakan masih merupakan praktik umum dalam interogasi ini.”

“Selain itu, korupsi terus dikenakan hukuman mati dalam kasus ekstrem. Untuk semua alasan ini, sangat sulit bagi negara lain untuk memastikan standar dasar hukum ekstradisi internasional saat bekerja sama dengan Tiongkok,” kata Lang.

Yang semakin memperumit masalah adalah fakta bahwa angka eksekusi di Tiongkok tetap menjadi rahasia negara. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di A.S., Dui Hua memperkirakan bahwa Tiongkok mengeksekusi 2.400 orang pada tahun 2013 dan jumlah tersebut sebagian besar tidak berubah pada tahun 2014 dan 2015, demikian yang dilaporkan The Associated Press (AP). Meskipun tidak ada angka yang diumumkan mengenai eksekusi yang terkait dengan Sky Net, CHRD mengatakan Xi memperkenalkan undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan beragama dan telah mengkriminalisasi kegiatan politik sebagai ancaman keamanan.

Tiongkok menunjuk pada kejahatan seperti penipuan telekomunikasi dan penyuapan sebagai alasan untuk tindakan tegasnya, sementara laporan CHRD menggambarkan apa yang dapat terjadi pada warga Tiongkok yang hanya angkat bicara menentang ideologi Partai Komunis. Wu Gan, seorang aktivis hak asasi manusia yang ditahan pada Mei 2015, mengatakan bahwa para penawannya melarangnya menemui pengacaranya hingga Desember 2016. Wu mengatakan kepada pengacaranya bahwa pihak berwenang Tiongkok mencoba memaksanya untuk memberikan pengakuan dan bahwa mereka menginterogasinya lebih dari 300 kali, menempatkannya dalam sel isolasi dan menyiksanya.

Politik dan uang

Akibat gambaran buruk tentang sistem hukum dalam negeri Tiongkok, banyak negara merenungkan keberadaan nuansa politik dalam permintaan ekstradisi Beijing, demikian ungkap Lang. Dia menambahkan bahwa semakin banyak permintaan ekstradisi yang menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan tekanan ekonomi pada berbagai negara untuk mendeportasi warga Taiwan dan etnis Uighur kembali ke daratan Tiongkok.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan berdasarkan kebijakan “Satu Tiongkok,” yang menentukan bahwa hanya satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian darinya. Isu pelik ini menempatkan mitra ekstradisi dengan Tiongkok dalam posisi sensitif untuk memihak, demikian ungkap Lang. “Banyak kasus ekstradisi secara inheren bersifat politis,” katanya, menambahkan bahwa pendekatan berbasis aturan untuk ekstradisi oleh Uni Eropa (UE) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) “pastinya akan meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi diskresi masing-masing pemerintah.”

Ekstradisi Spanyol terhadap sekitar 200 warga Taiwan ke Tiongkok adalah contoh kasusnya, demikian ungkapnya. Reuters melaporkan bahwa Taiwan pada Februari 2017 mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan keputusan Spanyol untuk mendeportasi 200 warga Taiwan yang dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi ke Tiongkok daratan dan bukannya ke Taiwan. Pemerintah Spanyol mengatakan bahwa deportasi itu merupakan bagian dari investigasi penipuan internet selama setahun, sementara itu Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa deportasi itu “melanggar hak dan kepentingan rakyat kami dan mengabaikan tradisi penekanan negara-negara Uni Eropa terhadap hak asasi manusia,” demikian yang dilaporkan Reuters.

Karena Tiongkok banyak menanamkan investasi di Afrika dan Eropa, tekanan finansial juga ikut berperan. Sebuah kasus yang tidak lazim terjadi di Kenya pada April 2016 ketika 45 warga Taiwan dipaksa hengkang dari negara itu dan memasuki sebuah pesawat yang menuju ke Tiongkok. Pengadilan Kenya telah membebaskan 22 dari 45 tersangka yang dituduh melakukan penipuan telekomunikasi, demikian menurut majalah Forbes, dan hanya meminta tersangka lainnya untuk meninggalkan negara itu. Taiwan mengajukan keberatan, namun Kenya menanggapi bahwa pihaknya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok — bukan dengan Taiwan. Pada saat itu, Tiongkok mengisyaratkan bahwa para tahanan Taiwan telah melakukan penipuan terhadap warga Tiongkok.

Tiongkok memiliki keunggulan ekonomi. Antara tahun 2000 dan 2014, Tiongkok meminjamkan 70,2 triliun rupiah (5,2 miliar dolar A.S.) ke perusahaan pemerintah atau swasta di Kenya, demikian menurut China-Africa Research Initiative di Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Tidak hanya Kenya yang mengambil keputusan semacam ini. Selain deportasi Spanyol terhadap 200 warga Taiwan, Malaysia dan Kamboja juga telah mendeportasi warga Taiwan ke Tiongkok, demikian yang dilaporkan AP.

Taiwan bukanlah satu-satunya narasi yang sensitif secara politik seputar permintaan ekstradisi Beijing. Etnis Uighur telah menjadi target ekstradisi favorit bagi Tiongkok. Thailand, misalnya, mendapat banyak kritik pada Juli 2015 ketika mereka setuju untuk mendeportasi 109 warga Uighur ke Tiongkok meskipun ada kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok akan memersekusi mereka, demikian yang dilaporkan AP. Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut tindakan Thailand “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.”

Warga Uighur adalah minoritas Muslim berbahasa Turki di kawasan Xinjiang, Tiongkok. Meskipun warga Uighur mengatakan bahwa mereka mengalami penindasan agama, Beijing sering kali menuduh separatis Uighur melakukan serangan teror. Thailand adalah satu dari segelintir negara Indo-Asia-Pasifik yang telah memenuhi permintaan Beijing. Kamboja dan Laos telah memulangkan warga Uighur ke Tiongkok, dan Kazakstan pada tahun 2011 mengirim kembali ke Tiongkok seorang guru Uighur yang mengkritik keras penyiksaan dan kematian yang terjadi di penjara Tiongkok, demikian yang dilaporkan Radio Free Asia.

Kerja sama melawan kejahatan

Terlepas dari keberadaan perjanjian ekstradisi, negara-negara di Indo-Asia-Pasifik dan di seluruh dunia merasa perlu bekerja sama dengan Tiongkok untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba, kejahatan siber, dan pencucian uang.

Tiongkok sendiri mengakui bahwa negaranya telah menjadi pusat perdagangan narkoba sintetis dan tengah memperkuat upaya untuk melawan masalah yang berkembang ini. Penyitaan metamfetamin, ketamin, dan narkoba sintetis lainnya oleh Tiongkok melonjak 106 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata Liu Yuejin, wakil direktur Komisi Pengendalian Narkotika Nasional Tiongkok, demikian menurut laporan Agence France-Presse.

Masalahnya melampaui perbatasan Tiongkok. “Produksi domestik metamfetamin kristal, ketamin, dan zat psikoaktif baru (NPS) sangat besar, tidak hanya dikonsumsi di negara ini tapi juga diselundupkan ke luar negeri,” kata Liu.

Meng Hongwei, ditampilkan di halaman ini, ditetapkan sebagai presiden Interpol pada November 2016. Penetapannya mengkhawatirkan beberapa pihak yang keberatan dengan keterlibatan Interpol dalam penuntutan politik. [ REUTERS]

Lang dan rekannya Thomas Eder menulis dalam sebuah artikel pada Januari 2017 untuk The Diplomat, sebuah majalah berita online, bahwa negara-negara Uni Eropa harus “mengembangkan strategi untuk bekerja sama dengan Tiongkok di bidang-bidang ini, daripada masing-masing negara anggota melakukannya sendirian. Pemerintah Eropa memerlukan posisi bersama yang konsisten mengenai tuntutan reformasi peradilan di Tiongkok atau untuk perlindungan yang lebih kuat. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah agar kesepakatan bilateral dengan Tiongkok tidak merongrong norma hukum internasional dan nilai-nilai demokrasi.”

Meskipun banyak negara anggota UE memiliki perjanjian bantuan hukum dengan Tiongkok, hanya tujuh — Bulgaria, Rumania, Lituania, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Italia — memiliki perjanjian ekstradisi resmi dengan Beijing, demikian menurut penelitian Lang.

Red notice

Ketika negara-negara ingin membantu melacak buronan, mereka berpaling ke lembaga kepolisian internasional Interpol.

Tiongkok, yang terkenal meminta diterbitkannya “red notice” — setara dengan surat perintah penangkapan internasional — dari Interpol, sekarang menempatkan pejabatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga ini.

Meng Hongwei, yang merupakan wakil menteri keamanan publik Tiongkok, dipilih oleh delegasi Interpol sebagai presiden Interpol pada November 2016.

Piagam Interpol melarang lembaga itu terlibat dalam kegiatan politik, namun para pendukung hak asasi manusia khawatir bahwa Tiongkok akan menggunakan Interpol untuk menahan lawan politik. Sebagai bagian dari tindakan tegas Xi, Tiongkok telah menghukum lebih dari 1 juta pejabat. Hukuman mereka berkisar dari hukuman penjara yang panjang hingga penurunan pangkat, dan banyak tersangka terkait dengan Hu Jintao, pendahulu Xi.

“Penunjukan Meng Hongwei mengkhawatirkan, mengingat praktik yang sudah lama diterapkan Tiongkok yang mencoba menggunakan Interpol untuk menangkap pembangkang dan pengungsi di luar negeri,” ungkap Direktur Amnesty International Asia Timur Nicholas Becquelin dalam sebuah pernyataan setelah terpilihnya Meng.

Lang mengatakan perlindungan hak asasi manusia bisa dinegosiasikan dengan Tiongkok. “Pendekatan Tiongkok terhadap perjanjian ekstradisi sangat berbeda,” katanya. “Beijing telah siap untuk menerima standar hukum yang tinggi dalam perjanjian dengan negara-negara Barat, seperti Prancis atau Italia, sementara pada saat yang sama merongrong prinsip-prinsip internasional melalui kesepakatan di bawah standar dan permintaan ekstradisi yang sangat dipolitisasi ke negara-negara Asia Tengah dan Selatan.”

Lang percaya bahwa organisasi multinasional seperti ASEAN dan Uni Eropa dapat memainkan peran dalam membentuk kerangka kerja berbasis aturan untuk ekstradisi.

“Meskipun tidak realistis untuk mendorong perubahan dalam sistem hukum domestik Tiongkok melalui tekanan eksternal,” demikian ungkapnya, “sangat penting untuk mendapatkan jaminan hukum setidaknya dalam kasus-kasus yang secara langsung terkait dengan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan pihak berwenang Tiongkok.”  ο

saham