Tiongkok memperketat kontrol media melalui aplikasi

Tiongkok memperketat kontrol media melalui aplikasi

Partai Komunis Tiongkok (PKT), di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, terus meningkatkan kontrol dan sensor ketatnya terhadap media dan internet. Pada Agustus 2019, Kantor Pengawasan Media Departemen Propaganda Pusat PKT mengatakan bahwa semua awak media di Tiongkok harus dilatih dan diuji melalui aplikasi yang diperkenalkan oleh Xi Jinping pada Januari 2019 untuk mengendalikan puluhan juta warga negara Tiongkok, termasuk pegawai pemerintah dan guru sekolah, demikian menurut David Bandurski, direktur bersama China Media Project, sebuah program penelitian independen di University of Hong Kong.

Berbagai kantor berita melaporkan bahwa aplikasi “Belajar Xi, Negara Hebat” (Xuexi Qiangguo) memaksa pengguna untuk mempelajari propaganda dan materi PKT atau dikenai sanksi kehilangan gaji atau hukuman lainnya. Semua personel berita di Tiongkok sekarang harus lulus ujian yang dikelola oleh aplikasi itu pada Oktober 2019 untuk menerima kartu pers mereka, demikian menurut Bandurski, yang juga menyunting situs web China Media Project.

Bandurski melaporkan bahwa kantor media PKT juga mengamanatkan agar semua organisasi media partai, termasuk jaringan surat kabar, situs web, televisi, dan radio yang dikelola pemerintah, meluncurkan kelompok belajar pada pertengahan September melalui aplikasi itu, yang dibuat oleh PKT dan Alibaba, perusahaan yang dikendalikan oleh negara.

The Independent, sebuah surat kabar online Inggris, melaporkan bahwa media pemerintah mengklaim bahwa aplikasi tersebut, yang merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh di Tiongkok untuk perangkat Apple, memiliki lebih dari 100 juta pengguna.

Aplikasi itu “dapat memberikan beban luar biasa pada waktu pribadi, menempatkan pengguna di bawah tekanan signifikan untuk mempertahankan perolehan poin, atau tertinggal dengan menanggung sendiri akibatnya,” tulis Bandurski.

Aplikasi itu memberikan skor kepada pengguna berdasarkan sistem poin dan memantau kemajuan mereka dalam mempelajari propaganda dan mengikuti berita Xi dan partai komunis. The Independent melaporkan bahwa beberapa perusahaan Tiongkok mengharuskan karyawan untuk mengirimkan tangkapan layar setiap harinya untuk mendokumentasikan kemajuan mereka.

“Anda tidak dapat mengalihkan perhatian darinya,” ungkap Haiqing Yu, seorang profesor di RMIT University di Australia yang mempelajari media Tiongkok, kepada surat kabar The New York Timespada April 2019 mengenai aplikasi tersebut. “Aplikasi itu menjadi semacam pemantauan digital. Aplikasi itu membawa kediktatoran digital ke tingkat baru.”

Xi “menggunakan media baru untuk memperkuat kesetiaan terhadapnya,” ujar Wu Qiang, seorang analis politik yang berbasis di Beijing, kepada The New York Timespada April 2019. Dia menyamakan aplikasi “Belajar Xi, Negara Hebat” (yang juga dapat diterjemahkan sebagai “Mempelajari Negara Hebat” atau “Belajar Membuat Tiongkok Kuat”) dengan “buku kecil merah” propaganda Mao yang disebarluaskan oleh PKT selama Revolusi Kebudayaan pada tahun 1960-an dan 1970-an. (Foto: Seorang anggota Partai Komunis Tiongkok menggunakan ponselnya untuk berpartisipasi dalam kelompok belajar di aplikasi tersebut pada Februari 2019).

Banyakanalis menganggap aplikasi terbaru Xi itu sebagai perpanjangan dari sistem penilaian skor “kredit sosial” yang diperkenalkan baru-baru ini yang menggunakan data individu untuk memberikan atau menolak hak-hak istimewa tertentu mulai dari masuk ke sekolah yang bagus dan membeli tiket pesawat hingga meninggalkan negara itu.

Seperti Mao, Xi secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengendalikan media.

Pada Desember 2013, Xi dan PKT mulai mewajibkan jurnalis Tiongkok untuk lulus ujian ideologi partai agar bisa mendapatkan kartu pers, demikian menurut Reuters. Ujian itu ini didasarkan pada manual setebal 700 halaman yang mencakup arahan seperti “sama sekali tidak diizinkan bagi laporan yang diterbitkan untuk menampilkan komentar apa pun yang bertentangan dengan garis kebijakan partai,” dan “hubungan antara partai dan media berita adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan,” demikian yang dilaporkan Reuters. Pada saat itu, PKT mengharuskan jurnalis untuk mengikuti minimal 18 jam pelatihan tentang topik-topik seperti nilai-nilai berita Marxis dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.

“Tujuan dari kontrol semacam ini hanya untuk membuat Anda lelah, untuk membuat Anda merasa bahwa kontrol politik tidak bisa dihindari,” ungkap seorang jurnalis surat kabar di Guangzhou kepada Reuters ketika ujian itu pertama kalinya dilaksanakan.

Kebijakan Xi telah menurunkan media menjadi “sekelompok pelayan. Mereka bukan jurnalis lagi. Mereka adalah penyambung lidah partai. Mereka melayani partai,” tutur Zhang Lifan, seorang sejarawan Beijing, kepada surat kabar The Guardian pada tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Xi semakin meningkatkan kontrol terhadap media, memenjarakan lebih dari 60 jurnalis dan blogger pada tahun 2019, misalnya, dalam kondisi yang mengancam nyawa mereka, demikian menurut situs web Reporters Without Borders.

Zhang dan analis lain mengatakan bahwa perjuangan Xi untuk mencapai supremasi media pada intinya berupaya merebut kendali mutlak atas negara Tiongkok guna menghadapi publik yang semakin tidak percaya dengan pemerintah dan tantangan politik yang berasal dari dalam partai komunis itu sendiri.

Upaya Xi untuk mengontrol media merupakan “semua bagian dari kecenderungan menuju otoritarianisme yang jauh lebih sulit atau lebih keras di Tiongkok,” ujar Bill Bishop, seorang pengamat politik Tiongkok, kepada The Guardian.

“Karena, pada akhirnya, sasarannya adalah agar Tiongkok menjadi negara otoriter berpartai tunggal dengan kinerja jauh lebih tinggi. Tetapi untuk mencapainya Tiongkok tidak akan menjadi otoritarianisme yang lunak — Tiongkok akan menjadi otoritarianisme yang keras,” ungkap Bishop, yang menyunting Sinocism, buletin email disegani yang berfokus pada isu-isu Tiongkok.

saham