Tiongkok mendorong kerja sama di bidang korupsi dan terorisme

Tiongkok mendorong kerja sama di bidang korupsi dan terorisme

Reuters

Tiongkok akan mendorong kerja sama internasional yang lebih besar dalam memerangi korupsi dan terorisme saat menjadi tuan rumah sidang majelis umum Interpol pada akhir September 2017, demikian menurut sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut. Langkah tersebut muncul saat adanya kekhawatiran bahwa Tiongkok menggunakan badan tersebut untuk mencapai sasarannya sendiri.

Pada 2016, badan kerja sama polisi global itu memilih pejabat keamanan publik senior Tiongkok, Wakil Menteri Keamanan Publik Meng Hongwei, ditampilkan dalam foto, sebagai presidennya. Langkah itu mendorong kelompok hak asasi manusia mempertanyakan apakah Beijing dapat menggunakan posisi tersebut untuk membidik pembangkang di luar negeri.

Selama bertahun-tahun, Beijing telah berusaha meminta bantuan negara-negara asing untuk menangkap dan mendeportasi kembali ke Tiongkok warga yang dituduh melakukan kejahatan, termasuk korupsi dan terorisme. Tiga sumber yang berbasis di Beijing, yang mengetahui rencana pertemuan Interpol, mengatakan bahwa Tiongkok kemungkinan akan menjadikan kedua bidang ini sebagai fokus sidang majelis umum.

Beijing telah menghadapi keengganan, terutama di negara-negara Barat, ketika meminta pemulangan buronan yang dituduh melakukan kejahatan di Tiongkok. Pemerintah dan pengadilan di negara-negara ini khawatir bahwa Tiongkok tidak memberikan bukti yang dapat diterima di pengadilan Barat, dan bahwa terdakwa dapat dianiaya dan tidak akan mendapatkan persidangan yang adil di Tiongkok di tengah kekhawatiran bahwa tuduhan itu mungkin memiliki motivasi politik.

Diplomat Barat yang mengenal dengan baik permintaan Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok kadang salah memahami bahwa di negara-negara Barat, pihaknya perlu memproses permintaannya melalui pengadilan.

“Mereka sering kali terkejut mendengar bahwa kami tidak bisa menyerahkan buronan begitu saja,” kata seorang diplomat, yang menolak disebutkan namanya.

Akan tetapi, pejabat keamanan Tiongkok telah berupaya untuk memahami persyaratan hukum negara-negara maju dan badan internasional agar permintaan percepatan proses mereka menjadi lebih bisa diterima.

MILITAN ISLAM

Beijing juga telah berusaha membangun hubungan pembagian intelijen dengan negara-negara Barat dalam perjuangan melawan militan Islam, demikian ungkap beberapa diplomat. Tiongkok sedang berjuang melawan apa yang dikatakannya sebagai ekstremis Uighur yang beroperasi di wilayah barat Xinjiang.

Li Shulei, yang memimpin upaya Tiongkok untuk mengembalikan orang-orang yang dicurigai melakukan korupsi yang tinggal di luar negeri, menyerukan penguatan kerangka kerja sama anti-korupsi internasional.

“Kita harus membangun sebuah tatanan baru untuk memerangi korupsi internasional … [dan] memotong rute pelarian unsur-unsur korup,” katanya.

Pada 2014, Tiongkok mengeluarkan “red notice” Interpol untuk 100 tersangka korupsi paling dicari yang telah melarikan diri ke luar negeri sebagai bagian dari kampanye sapu bersih Presiden Xi Jinping dalam melawan korupsi. Hampir setengahnya telah kembali ke Tiongkok, beberapa secara sukarela, demikian menurut pemerintah.

Interpol mengatakan red notice adalah permintaan untuk menahan tersangka secara sementara selagi menunggu ekstradisi dan bukan surat perintah penangkapan internasional. Terserah kepada negara anggota untuk menindaklanjuti red notice Interpol. Para diplomat mengatakan bahwa red notice dapat diabaikan jika pemerintah memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menindaklanjutinya.

saham