Tiongkok menguji peralatan peperangan elektronik di Laut Cina Selatan

Tiongkok menguji peralatan peperangan elektronik di Laut Cina Selatan

Jaringan televisi CNBC melaporkan bahwa Tiongkok melanjutkan agresinya di Laut Cina Selatan dengan menguji peralatan peperangan elektronik pada awal Juli 2018 yang baru-baru ini dipasang di pulau-pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Kepulauan Spratly.

“Ini adalah berita yang sangat buruk, terutama karena sebagian besar militer Asia Tenggara sudah tidak memiliki kemampuan dasar peperangan intelijen/elektronik (intelligence/electronic warfare – IEW) yang sangat komprehensif, dan Tiongkok semakin memperluas asimetri ini,” ungkap Collin Koh, seorang analis keamanan yang berbasis di Singapura, di Twitter, demikian menurut situs web Inquirer.net.

Kemampuan peperangan elektronik seperti itu dapat mengganggu atau bahkan menonaktifkan komunikasi, navigasi, dan sistem radar. Tiongkok memasang peralatan peperangan elektronik yang dirancang untuk memblokir sistem tersebut pada dua pos terluar yang diperkuat pertahanannya di Kepulauan Spratly, termasuk Fiery Cross Reef (ditampilkan dalam foto pada Januari 2018) dan Mischief Reef, demikian yang dilaporkan surat kabar The Wall Street Journal pada April 2018. Tiongkok juga telah menempatkan rudal jelajah permukaan-ke-udara dan anti-kapal di Kepulauan Paracel di dekatnya sebagai bagian dari militerisasi kontroversialnya terhadap kawasan tersebut dan penegasan klaim teritorialnya.

Tiongkok menguji peralatan peperangan elektronik itu meskipun pernyataan bersama pada awal Juni 2018 dari menteri pertahanan Australia, Jepang, dan A.S., menyatakan bahwa negara-negara itu “menentang keras penggunaan kekuatan atau paksaan serta tindakan sepihak untuk mengubah status quo, dan penggunaan fitur yang disengketakan untuk tujuan militer di Laut Cina Selatan.”

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengajukan klaim atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya yang bertentangan dengan klaim teritorial Tiongkok.

Semakin banyak kelompok analis sekarang menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan Tiongkok di Laut Cina Selatan dan militerisasi yang sedang berlangsung di pos-pos terluar ini merupakan perluasan teritorial ilegal melalui kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat membenarkan dilakukannya tindakan balasan.

Dr. Constantinos Yiallourides, pakar hukum internasional, menjelaskan dalam majalah online The Diplomat edisi 11 Juli 2018: “Jika pendudukan dan pengerahan sepihak angkatan bersenjata Tiongkok di Kepulauan Spratly memenuhi syarat sebagai penggunaan kekuatan melawan negara-negara penggugat lainnya, maka hal itu merupakan pelanggaran norma erga omnes [yaitu, kewajiban yang wajib dijalankan oleh suatu negara berdasarkan hukum internasional umum kepada masyarakat internasional secara keseluruhan], negara pihak ketiga dapat, meskipun mereka tidak terpengaruh secara khusus oleh pelanggaran itu, meminta pertanggungjawaban internasional Tiongkok. Pelanggaran seperti itu akan berarti bahwa negara-negara lain selain negara penggugat Laut Cina Selatan (yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan) juga dapat menerapkan berbagai sanksi terhadap Tiongkok. Akan tetapi, apakah ada negara yang siap untuk mengambil tindakan balasan semacam itu, masih harus dilihat.”

Yiallourides, peneliti yang mendapatkan beasiswa Arthur Watts di bidang hukum persengketaan teritorial internasional di British Institute of International and Comparative Law, menulis laporan pada Juli 2018, berjudul “Penggunaan Kekuatan dalam Kaitannya dengan Sengketa Kedaulatan atas Wilayah Darat.”

Pada Juni 2018, ketika berbicara di sebuah forum keamanan internasional di Singapura, Menteri Pertahanan A.S. James Mattis mengkritik Presiden Tiongkok Xi Jinping karena melanggar janji yang diungkapkannya pada tahun 2015 untuk tidak melakukan militerisasi terhadap pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, demikian menurut situs web multimedia The Telegraph.

“Meskipun Tiongkok menyangkal klaim militerisasi itu, penempatan sistem persenjataan ini terkait langsung dengan penggunaan militer untuk tujuan intimidasi dan pemaksaan,” ujar Mattis.

“Ada konsekuensi yang akan terus muncul untuk memberikan seruan keras, seperti itulah, kepada Tiongkok, jika mereka tidak menemukan cara untuk bekerja lebih kolaboratif dengan semua negara yang memiliki kepentingan,” tambahnya.

saham