Titik Balik

Titik Balik

Negara-negara beralih taktik kontra-terorisme dalam mengantisipasi kepulangan pejuang asing meneruskan kesetiaan mereka terhadap Negara Islam Irak dan Suriah.

Staf FORUM

Upaya gabungan pasukan internasional untuk berhasil melemahkan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan akhirnya memadamkan benteng nya di kota-kota di Timur Tengah memberikan aktivis anti-terorisme alasan untuk merayakan nya. Ini juga merupakan titik balik dalam strategi untuk melawan kekerasan ekstremisme di Indo-Asia-Pasifik dan luar negeri sedang pemerintah mempersiapkan diri untuk dampak yang belum diketahui ketika pejuang asing pulang ke tanah air mereka.

“Runtuhnya prospektif ‘kalifah’ Negara Islam Irak dan Suriah mungkin meningkatkan jumlah pejuang asing meninggalkan wilayahnya. Lebih umum, kejatuhan pejuang asing dari konflik bertahun-tahun di Suriah dan Irak akan mengikuti konflik-konflik sebelum ini seperti Afghanistan dan Bosnia,” menurut “Pejuang Asing di Suriah dan Irak: Hari sesudah nya,” analisis yang ditulis oleh para ahli kontra-terorisme , Lydia Khalil dan Rodger Shanahan dan diterbitkan pada September 2016 oleh Lowry Institute for International Policy yang berbasis di Australia. “Para pejuang yang bertahan dan melarikan diri akan menjadi sama seperti ideologis ter-motivasi seperti orang-orang yang muncul dari Afghanistan dan Bosnia, tetapi akan menjadi lebih berpengalaman dari segi operasional, memiliki keterampilan yang lebih letal dan menjadi jaringan yang lebih baik dari para pendahulu mereka.”

Tidak semua yang pulang akan memiliki minat dalam melanjutkan pencarian mereka, tapi kemungkinan nyata bahwa bahkan sedikit persentase pejuang asing berniat untuk membina generasi berikutnya dari para pelaku jihad global berarti bahwa pemerintah harus siap untuk memerangi upaya semacam itu.

Anggota pasukan bom polisi memeriksa daerah sekitarnya dimana seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya sendiri di markas polisi lokal di Solo, Jawa Tengah, Indonesia, pada Juli 2016. [THE ASSOCIATED PRESS]

“Adalah sangat penting badan-badan keamanan internasional memahami jaringan yang dibentuk oleh individu-individu ini, rute yang mereka berniat untuk menggunakan untuk meninggalkan Suriah dan Irak dan niat mereka setelah mereka meninggalkan medan perang,” Khalil dan Shanahan menulis. “Ini akan memerlukan lebih respons internasional yang dikoordinasi daripada hanya beberapa pendekatan nasional. Ini harus mencakup tindakan legislatif umum mengenai perlakuan terhadap pejuang asing, intelijen yang lebih besar dan koordinasi kontrol perbatasan dan kerjasama dan fokus yang lebih besar pada masalah tempur asing dalam pengelompokan kontra-teroris multilateral yang ada.”

PENDAFTARAN TERHALANG

Pada puncak perekrutan pada tahun 2015, ISIS melihat 2.000 pejuang asing yang melintasi perbatasan Turki-Suriah setiap bulan — jumlah yang telah berkurang kepada hanya 50 orang pada akhir 2016, menurut data Intelijen A.S., lapor surat kabar The Washington Post pada September tahun 2016. Penurunan daya tarik telah merampok semangat ISIS yang dihasilkan ketika ia mengumumkan kelahiran kembali Imperium Islam yang berani dan berkuasa.

Peralihan menata panggung untuk percakapan tentang keamanan nasional.

Taksiran jumlah orang-orang Asia Tenggara yang telah bergabung ISIS di Timur Tengah bervariasi antara 700 dan 1.000, angka yang kecil di wilayah lebih yang mempunyai lebih dari 600 juta orang. Pegawai-pegawai Australia menempatkan jumlah warga negara mereka yang bergabung dengan perjuangan pada 110 orang, dan Perdana Menteri Malcolm telah menyebut kepulangan yang di antisipasi itu “sebagai keprihatinan yang nyata”.

“Kami tegas, ter-fokus tanpa henti dalam menjaga keamanan Australia dan kami perhatikan dengan baik kepada warga Australia yang mungkin berusaha untuk kembali dari zona konflik di Suriah,” kata Turnbull, menurut News.com.au.

Australia telah mengalami kembalinya beberapa pejuang asing, tetapi belum ada cukup bukti untuk menuduh mereka dengan kejahatan-setidaknya belum lagi, Shanahan mengatakan kepada news.com.au.

“Orang-orang ini akan di perhatikan. Anda harus perhatikan orang-orang dengan dekat untuk waktu yang lama, “Shanahan mengatakan kepada news.com.au. Pihak berkuasa “harus mengambil pandangan jangka panjang ini karena pada tahap tertentu, konflik di Suriah akan berakhir dan mungkin harus mendapatkan bukti yang bisa mengarah ke penuntutan. Jadi Anda tidak harus meletakkan kerangka waktu pada aktivitas jihad.”

Parlemen Australia sudah mengetatkan undang-undang untuk menangani dampaknya. Warga Australia yang kembali dari Irak dan Suriah boleh ditempatkan di bawah perintah khusus kontrol teroris. Itu berarti seseorang dapat diminta untuk memakai alat pelacakan atau tinggal di lokasi tertentu. Undang-undang Australia juga berarti seseorang dapat diperintahkan untuk meninggalkan negara nya dan dilarang masuk. Selain itu, Australia juga ingin menahan teroris yang sudah dihukum di penjara jika pemerintah percaya mereka tetap menjadi ancaman.

“Setelah IS [negara Islam Irak dan Suriah] selesai, itu bukan akhir nya dari masalah. Orang-orang ini akan berpecahan ke merata tempat dan warga Australia akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat, “Shanahan berkata kepada news.com.au. “Kami seharusnya memiliki komitmen kerja sama jangka panjang dalam strategi anti-terorisme dengan negara lain. Hal ini adalah masalah yang tidak akan menghilang.”

Pegawai-pegawai Australia berdiri menjaga pengadilan Melbourne pada Mei 2016 sedang sebuah van polisi tiba dengan lima laki-laki yang berencana untuk bergabung dengan ISIS. [FOTO GETTY]

KEWASPADAAN YANG DIJAMIN

Ada lebih dari 240 juta orang Muslim di Asia Tenggara yang menjadi sebagian dari 42 persen populasi di wilayah ini. Asia Tenggara telah terbukti menjadi salah satu daerah rekrutmen yang paling sukses untuk ISIS, para ahli berkata. Pemerintah telah lama mengakui kerentanan warganya kepada propaganda dan telah berusaha tanpa lelah bertahun-tahun dengan sekutu seperti Amerika Serikat untuk melawan radikalisasi, tetapi beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah keberhasilan propaganda ekstremis.

“Kami mempunyai aktivitas yang tertinggi diantara kelompok-kelompok jihad dalam 10 tahun terakhir,” kata Sidney Jones, Direktur dari Institute for Policy Analysis of Conflict yang berbasis di Jakarta , menurut kolom opini oleh David Ignatius di The Washington Post berjudul, “Asia Tenggara boleh menjadi surga bagi pengungsi pejuang-pejuang negara Islam.”

Antara 500 dan 600 warga Indonesia dan kira-kira 100 warga Malaysia bepergian ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS, menurut The Washington Post. Pada tahun 2015, Malaysia melaporkan bahwa sekurang-kurangnya 70 mantan anggota militer telah bergabung dengan perang.

The International Institute for Strategic Studies (IISS) berusaha untuk menangani pertanyaan tentang terorisme dan efek kepulangan pejuang asing pada keamanan di Asia Tenggara ketika dialog IISS Shangri-La pada Juni 2016.

“Berapa serius kah ancaman teroris saat ini di wilayah? Bagaimana dibandingkan dengan ancaman dari Jemaah Islamiyah di wilayah ini 10 atau 15 tahun yang lalu? Apakah kita benar-benar tahu berapa banyak warga Asia Tenggara pergi ke Timur Tengah untuk berjuang? Bagaimana benar-benar bahaya nya, ancaman dari kepulangan pejuang-pejuang ini? Dan apa respons dari negara-negara regional?” Tim Huxley, Direktur Eksekutif IISS-Asia bertanya panelis — yang termasuk perwakilan militer dari Filipina dan Malaysia — ketika konferensi. “Apakah mereka melakukan segala sesuatu yang mungkin ideal dalam memperkuat pendekatan antar-agensi seluruh-pemerintah untuk anti-terorisme? Mereka bertukar cukup intelijen dan jenis intelijen yang tepat diantara mereka sendiri, dan dengan mitra eksternal seperti Australia, A.S. dan dengan Eropa dan negara Timur Tengah? Dan mungkin, yang paling signifikan dalam konteks sesi ini dan dialog ini, peran apa yang tepat untuk angkatan bersenjata anti-terorisme di kawasan ini?”

Meskipun sejarah Malaysia yang terlibat dalam ekstremisme agama dan radikalisasi, negara itu telah menunjukkan keprihatinan besar tentang pengembangan ISIS dalam perbatasan nya, kata Jenderal Tan Sri Dato’ Sri (Dr.) Zulkifeli bin Mohd Zin, mantan kepala Angkatan Pertahanan dari Angkatan bersenjata Malaysia, selama konferensi.

“Angkatan bersenjata Malaysia telah mengadopsi kebijakan kerjasama antar-agensi yang kuat dan Kolaborasi multilateral pragmatis sementara mengadopsi pendekatan lembut dan keras,” ujar Jenderal itu. “Dalam pengertian ini, tindakan yang diambil adalah, pertama, mengembangkan kolaborasi antar-wilayah yang kuat dengan angkatan bersenjata negara anggota ASEAN [Association of Southeast Asian Nations] melalui pertukaran informasi dan membangunkan kapasitas.”

Pada Januari 2016, Malaysia menyelenggarakan konferensi internasional pertama tentang radikalisasi dan melawan ekstremisme keras. Pemerintah Malaysia dan militer nya telah berkolaborasi untuk mendirikan suatu pusat pesan-balasan digital, “yang memerangi ide melalui garis akal persuasi antara berbagai kelompok sasaran,” ujar Jenderal. Perdana Menteri Malaysia juga mendirikan Global Movement of Moderates, sebuah kelompok yang ditujukan untuk melawan terorisme jihad sedang pemerintah mempromosikan praktik-praktik moderasi dalam bidang agama.

“Tindakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia sangat efektif dan sukses, karena kami dapat membendung pengaruh Daesh [ISIS] di negara ini. Demikian pula, saya percaya bahwa harus ada inisiatif terpadu dan komprehensif atau upaya oleh semua negara anggota ASEAN untuk mendeteksi, menghapus dan memonitor sumber-sumber pendanaan untuk Katibah Nusantara [sebuah unit militer di Asia Tenggara dalam ISIS yang terdiri dari ahli pidato Malaysia] dari negara-negara anggota ASEAN,” Jenderal Malaysia itu berkata, mencatatkan introduksi Malaysia kepada Hukum Pencegahan Terorisme dan Hukum Pejuang Asing untuk lebih memberdayakan lembaga penegakan hukum dalam memerangi ancaman terorisme. “Walau bagaimana-pun, tidak bisa disangkal bahwa Daesh [ISIS} akan mencari lebih inovatif dan cara tidak konvensional atau metode menyebar teror di wilayah ini. Untuk itu, meningkatkan kerjasama bukanlah pilihan tapi keharusan untuk memastikan keamanan, stabilitas dan pelestarian keamanan manusia.”

Untuk Letnan Jend. Glorioso Miranda, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, ISIS merupakan salah satu “masalah keamanan yang lebih serius dan menekan dalam waktu kami.”

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, berkemeja biru, berbicara dengan pasukan Australia ketika bersarapan di Camp Baird saat mengunjungi Irak pada Januari 2016. [REUTERS]

Selama Dialog Shangri-La 2016, Miranda, yang menjadi kepala staf pada saat itu, mengelukan daerah maritim tiga-perbatasan yang meliputi laut Sulu dan Sulawesi sebagai “daerah kerjasama kritis.” Daerah berpori itu adalah daerah yang sebagian besar yang tidak diperintah katanya, dan telah menjadi jalan bebas hambatan laut pilihan bagi penjahat nasional, militan dan ekstremis.

“Daerah ini membutuhkan patroli dan pemolisian, tetapi ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Ini memerlukan kerjasama regional dan nasional, “kata Miranda. “Untungnya, pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menanggapi panggilan ini dan memutuskan untuk bertindak.”

Pada Mei 2016, menteri luar negeri dan kepala pasukan pertahanan dari negara masing-masing menandatangani deklarasi bersama mengenai langkah-langkah segera untuk mengatasi isu-isu keamanan di wilayah Maritim keprihatinan.

Kerjasama sosial media dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menyajikan kerjasama yang lain yang diperlukan untuk memerangi ISIS dan pendukungnya, kata Miranda.

“Kami mengerti sekarang bahwa mereka mengendalikan konten media dimana mereka melakukan jihad cyber mereka, mirip dengan ruang maritim yang tidak diperintah, situs terbuka, papan elektronik dan suaka berpotensi di internet, harus diikuti dengan dekat untuk konten teroris oleh semua pemerintah yang prihatin, lembaga, organisasi multinasional, administrator dan unit khusus,” kata Miranda. “Kecanggihan teknologi cyber kami harus dibawa untuk menanggung dimanapun ruang teroris mungkin bersembunyi. Kapasitas lembaga kami untuk intelijen dan pengawasan, dan bahkan advokasi sosial, harus dikoordinasikan untuk memulai berkelanjutan atau menyediakan tindakan perbaikan untuk terus-menerus mendiskreditkan klaim jihad, dan sama sekali menghentikan udara mereka dengan tidak ada blog yang dibuat, tidak ada kolom yang diberikan dan tahanan tidak diambil.”

PENARGETAN AKAR PENYEBAB

Bom waktu berdetik. Itu adalah bagaimana beberapa pemimpin internasional menggambarkan kepulangan populasi pejuang asing.

Yang lain mengatakan sekring dinyalakan jauh sebelum ISIS menjadi saya tarikan dan sedang pemerintah mempersiapkan untuk berurusan dengan ancaman serangan teroris yang menjulang atau perekrutan terus-menerus upaya oleh kepulangan pelaku buruk ini, mengatasi akar penyebab ideologi seperti itu harus tetap menjadi bagian dari diskusi.

“Secara historis, upaya untuk melawan ideologi ekstremis dan narasi adalah reaktif. Daripada mengantisipasi munculnya ancaman, sumber daya dan keahlian yang sesuai sering digunakan setelah fakta,” menurut “Turning Point: A New Comprehensive Strategy for Countering Violent Extremism, “sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun November 2016 oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) berdasarkan penelitian Komisi dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan mantan Menteri Pertahanan A.S., Leon Panetta. “Kekuatan militer dan pendekatan penegakan hukum dapat memainkan peran penting dalam memperlambat semangat para ekstremis keras ini dan melonggarkan cengkeraman mereka keatas wilayah, tetapi ideologi ekstremis — dan ancaman jangka panjang, generasi yang diwakili mereka — tidak akan dikalahkan di medan perang.”

“Pemerintah menanggung tanggung jawab utama untuk mengambil tindakan terhadap individu yang bersalah, atau organisasi atau lembaga dalam wilayah mereka,” laporan Komisi CSIS menyatakan. “Jika negara tuan rumah tidak mengambil langkah konkret untuk mengekang pelaku jahat, masyarakat internasional harus mempertimbangkan langkah-langkah yang menghukum seperti pembekuan aset, visa dan larangan perjalanan dan tindakan kriminal untuk bahan dukungan kegiatan teroris.”

Sedang pejuang asing menapis kembali ke tempat asal, mencegah radikalisasi dan rekrutmen akan memerlukan mobilisasi kekuatan nasional dan internasional, termasuk militer dan alat penegakan hukum, laporan CSIS mengatakan. Selain itu, CSIS menyarankan, negara-negara harus membangun koalisi untuk mendeteksi dan menghalangi pejuang asing, merendahkan, mengalahkan dan membongkar infrastruktur komunikasi strategis mereka dan menciptakan mekanisme respons yang melindungi warga sipil.


Komisi CSIS menguraikan strategi untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremisme (CVE) yang mencakup kegiatan yang CVE-spesifik dan orang-orang yang relevan-CVE. Diantara rekomendasi nya:

  • Memperkuat ketahanan terhadap ideologi ekstremis
    Membentuk kemitraan global baru di sekitar reformasi pendidikan dan memperluas usaha-usaha untuk meningkatkan penghormatan terhadap keberagaman agama untuk menanggulangi penyebaran intoleransi dan memperkuat ketahanan masyarakat untuk narasi ekstremis.
  • Berinvestasi dalam pencegahan yang dipimpin masyarakat
    Membolehkan usaha masyarakat sipil untuk mendeteksi dan mengganggu radikalisasi dan perekrutan dan merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali mereka yang telah menyerah ideologi ekstremis dan narasi.
  • Jenuh pasaran ide global
    Memobilisasi perusahaan teknologi, industri hiburan, pemimpin masyarakat, suara agama dan lain-lain untuk bersaing dan menyusul narasi ekstremis keras dalam ruang virtual dan nyata.
  • Menyelaraskan kebijakan dan
    nilai-nilai
    Meletakkan hak asasi manusia di tengah [melawan ekstremisme keras] dan memastikan… keterlibatan dengan mitra asing [untuk] memajukan aturan hukum, martabat dan keadilan.
  • Menyebarkan militer dan alat penegakan hukum
    Membangun kemampuan angkatan baru dan koalisi untuk cepat mengusir kelompok-kelompok teroris yang mengendalikan wilayah, mencegah dan merespons ancaman, melemahkan proyeksi kekuatan para ekstremis keras dan melindungi keamanan.
saham