• Home »
  • Cerita populer »
  • Tumbuhnya kekhawatiran atas praktik pinjaman ‘tidak adil’ yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok
Tumbuhnya kekhawatiran atas praktik pinjaman ‘tidak adil’ yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok

Tumbuhnya kekhawatiran atas praktik pinjaman ‘tidak adil’ yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok

Pada pertengahan Agustus 2018, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membatalkan proyek saluran pipa gas alam dan kereta api yang didanai oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) senilai lebih dari 295,3 triliun rupiah (20 miliar dolar A.S.), demikian menurut laporan media.

“Saat ini, kami memprioritaskan untuk mengurangi utang kami. Dengan utang itu, jika kami tidak hati-hati, kami bisa bangkrut. Utang itu ulah Najib,” ungkapnya, mengacu pada pendahulunya, Najib Razak, demikian menurut kantor berita Jepang Kyodo News. Mahathir membatalkan proyek-proyek itu, yang merupakan inti dari upaya Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI) RRT di Malaysia, saat melakukan perjalanan ke Tiongkok. “Ini semua tentang meminjam terlalu banyak uang … yang tidak dapat kami lunasi dan juga karena kami tidak membutuhkan proyek-proyek itu di Malaysia saat ini. Mungkin ya, di kemudian hari. Tetapi sekarang kami tidak membutuhkannya.”

Perubahan itu mungkin berdampak pada negara-negara tetangga Malaysia. “Pembatalan proyek kereta api dan dua saluran pipa energi itu jelas memotong ambisi BRI Beijing di Malaysia. Selain itu, proyek-proyek yang terhenti akan menyebabkan negara-negara lain di kawasan itu, seperti Myanmar dan Indonesia, yang sama-sama berusaha merundingkan kembali proyek-proyek yang didukung BRI, untuk mempertimbangkannya dengan cermat,” ungkap Blake Berger, analis regional, dalam majalah online The Diplomat yang diterbitkan pada 27 Agustus 2018.

Negara-negara yang menerima pinjaman dari prakarsa infrastruktur RRT sering kali belajar dari pengalaman pahit bahwa uang pinjaman itu mengakibatkan kerugian, seperti proses penawaran tertutup, persaingan tidak sehat dari tenaga kerja Tiongkok yang diimpor, dan hilangnya kendali properti strategis kepada RRT.

“Kami tidak menginginkan situasi ketika ada kolonialisme versi baru terjadi karena negara-negara miskin tidak mampu bersaing dengan negara-negara kaya,” ungkap Mahathir, ditampilkan dalam foto, kepada jurnalis selama konferensi pers di Aula Besar Rakyat di Beijing setelah menemui Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada 20 Agustus 2018.

A.S. telah lama menganggap proyek BRI RRT sebagai ekonomi predator. Berdasarkan model ini, RRT mendanai proyek-proyek infrastruktur di negara lain untuk memanfaatkan ketergantungan ekonomi mereka, mengklaim kedaulatan atas aset-aset itu ketika negara-negara yang kekurangan uang tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang. Beginilah cara RRT mengontrol pelabuhan Hambantota di Sri Lanka pada awal tahun 2018, seperti yang diperinci dalam laporan tahunan Pentagon kepada Kongres A.S. yang dirilis pada 16 Agustus 2018.

“Pihak Tiongkok pasti berpikir, ‘Kita bisa mendapatkan barang-barang murah di sini,’” ungkap Khor Yu Leng, ekonom politik Malaysia yang sedang mempelajari investasi Tiongkok di Asia Tenggara, kepada surat kabar The New York Times. RRT telah berinvestasi dalam kesepakatan pelabuhan serupa antara lain di Piraeus, Yunani, dan Darwin, Australia, demikian yang dicatat oleh laporan Pentagon.

Reuters melaporkan bahwa sebelum perjalanannya ke Tiongkok pada Agustus 2018, Mahathir mengatakan bahwa dia berencana membahas kesepakatan infrastruktur RRT yang “tidak adil” yang disetujui oleh Najib, yang mengalami kekalahan dalam upaya menduduki kembali jabatannya dalam pemilihan umum pada Mei 2018 di tengah skandal keuangan besar yang membuat Najib akan diadili. Mahathir telah menangguhkan proyek-proyek itu pada Juli 2018 karena tuduhan ketidakpatutan penetapan harga dan korupsi. Najib diduga telah dengan sengaja membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan RRT untuk menyelamatkan diri dari tuntutan penggelapan dana investasi negara dan mempertahankan kekuasaannya.

Contohnya, perusahaan-perusahaan Malaysia dapat membangun proyek kereta api sepanjang 688 kilometer itu, yang direncanakan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Laut Cina Selatan dengan pelabuhan-pelabuhan pantai barat di Selat Malaka, dengan biaya separuh dari nilai kontrak sebesar 197,8 triliun rupiah (13,4 miliar dolar A.S.) yang dimenangkan oleh perusahaan milik pemerintah Tiongkok, demikian yang diungkapkan Mahathir kepada The New York Times. Kyodo News melaporkan bahwa Export-Import Bank of China membiayai sekitar 85 persen proyek itu melalui pinjaman selama 20 tahun dengan bunga 3,5 persen.

Pada saat membatalkan kesepakatan itu, Mahathir berusaha meredakan ketegangan dengan RRT, mitra dagang terbesarnya, dengan menyalahkan kesepakatan buruk yang dibuat oleh Najib. “Kebodohan seperti itu tidak pernah terlihat dalam sejarah Malaysia,” ungkap Mahathir kepada jurnalis pada Agustus 2018. “Anda tidak bisa menyalahkan orang Tiongkok untuk itu.”

Akan tetapi RRT terus memberikan pinjaman yang dipertanyakan kepada negara-negara di Indo-Pasifik dan sekitarnya. “Mereka tahu bahwa ketika mereka meminjamkan uang dalam jumlah besar ke negara miskin, pada akhirnya mereka mungkin harus mengambil sendiri proyek itu,” ungkap Mahathir kepada The New York Times dalam sebuah wawancara.

saham