Vietnam berupaya untuk mengekang tindakan RRT di Laut Cina Selatan

Vietnam berupaya untuk mengekang tindakan RRT di Laut Cina Selatan

REUTERS

Dokumen yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan bahwa tampaknya akan muncul negosiasi alot mengenai pakta baru antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan, ketika Vietnam mendorong ketentuan yang besar kemungkinan terbukti tidak menyenangkan bagi RRT.

Hanoi menginginkan pakta itu melarang banyak tindakan yang dilakukan RRT di sepanjang jalur perairan yang disengketakan dengan sengitnya dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk pembangunan pulau buatan, blokade, dan persenjataan ofensif seperti pengerahan rudal, demikian menurut rancangan negosiasi Pedoman Perilaku (Code of Conduct – COC) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang dilihat oleh Reuters.

Rancangan itu juga menunjukkan bahwa Hanoi sedang mendorong larangan terhadap setiap Zona Identifikasi Pertahanan Udara baru — sesuatu yang diumumkan secara sepihak oleh RRT atas Laut Cina Timur pada tahun 2013. Para pejabat Tiongkok tidak mengesampingkan langkah serupa, ketika semua pesawat terbang diwajibkan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Tiongkok, di atas Laut Cina Selatan.

Rancangan itu menunjukkan bahwa Hanoi juga menuntut agar berbagai negara mengklarifikasi klaim maritim mereka di jalur perdagangan vital menurut hukum internasional — upaya nyata untuk menghancurleburkan “sembilan garis putus-putus” kontroversial yang diklaim RRT dan patroli mereka di sebagian besar Laut Cina Selatan. (Foto: Tampilan udara Southwest Cay, juga dikenal sebagai Pulau Pugad, yang dikendalikan oleh Vietnam dan bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang disengketakan.)

“Ke depannya, akan ada beberapa perdebatan yang sangat pedas antara Vietnam dan Tiongkok khususnya mengenai teks perjanjian ini,” ungkap Ian Storey yang berbasis di Singapura, seorang ahli veteran Laut Cina Selatan, yang telah melihat rancangan tersebut.

“Vietnam memasukkan poin-poin atau kegiatan yang mereka inginkan dilarang oleh Pedoman Perilaku justru karena Tiongkok telah melaksanakan semua ini selama 10 tahun terakhir.”

Le Thi Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, mengatakan bahwa negosiasi Pedoman Perilaku itu telah mengalami beberapa kemajuan baru-baru ini, dengan Vietnam berpartisipasi secara aktif dan negara-negara lain menunjukkan “semangat konstruktif dan kooperatif mereka.”

“Vietnam berharap negara-negara terkait untuk melanjutkan upaya mereka dan memberikan kontribusi positif pada proses negosiasi guna mencapai Pedoman Perilaku yang substantif dan efektif sesuai dengan hukum internasional, terutama Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut tahun 1982, yang berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di [Laut Cina Selatan] pada khususnya dan di kawasan itu pada umumnya,” ungkapnya.

Kementerian Luar Negeri Singapura, ketua blok 10 negara anggota ASEAN untuk tahun 2018, tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

“Kami tidak dapat memberikan komentar sekarang, tetapi Thailand tentu saja mendukung diskusi tentang rancangan negosiasi tunggal,” ungkap Busadee Santipitaks, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, yang mengambil alih jabatan ketua ASEAN pada 1 Januari 2019.

Rancangan itu juga mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa RRT menginginkan latihan militer dengan kekuatan luar di Laut Cina Selatan diblokir kecuali jika semua negara penanda tangan memberikan persetujuan.

Selain itu, RRT ingin menyingkirkan perusahaan minyak asing dengan membatasi kesepakatan pengembangan bersama hanya untuk Tiongkok dan Asia Tenggara. Para ahli memperkirakan bahwa kedua elemen itu akan ditentang keras oleh beberapa negara ASEAN.

“Itu tidak bisa diterima,” ungkap seorang diplomat Asia Tenggara kepada Reuters, merujuk secara khusus pada usulan larangan latihan militer dengan berbagai negara di luar kawasan itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan ke Reuters, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa negosiasi mengenai pedoman perilaku itu tersebut bersifat rahasia, dan tidak dapat mengomentari isi pedoman itu.

Putaran pembicaraan tingkat kerja berikutnya diperkirakan akan berlangsung di Myanmar pada kuartal pertama tahun 2019, demikian ungkap diplomat Asia Tenggara itu.

saham